Indonesia Separatis terlebih dahulu dan Kini Papua

Pengibaran Bendera Sang Bintang Kejora
(foto: Dok/umaginews.com)

Upaya Indonesia untuk merdeka secara politik dari Pemerintah Belanda tentu mengisahkan jalan panjang dan berliku ceritanya. Saat perjuangan menujuh kemerdekaan orang Indonesia diperlakukan tidak layaknya seorang manusia oleh penjajah. Ini berlaku di seluruh dunia.

Kata separatis tentu menjadi familiar saat perjuangan karena kaum penjajah menyebut upaya bangsa tertentu untuk membebaskan diri dari ketidakadilan dengan kata tersebut. Adalah Separatis, sebutan bagi kaum yang berjuang untuk membawah rakyatnya merdeka secara politik.

Belanda menyebut Indonesia adalah separatis yang hendak keluar dari bingkai Hindia Belanda. Hindia-Belanda juga merupakan wilayah yang tertulis dalam UU Kerajaan Belanda tahun 1814 sebagai wilayah berdaulat Kerajaan Belanda, diamandemen tahun 1848,1872, dan  1922 menurut perkembangan wilayah Hindia-Belanda.

Setelah Perang Dunia 2 selesai AS terlibat dalam konfrontasi yang serius dengan Uni Soviet yang dalam Perang Dunia 2 merupakan sekutu melawan Jerman, Italia dan Jepang. Setelah Perang Dunia 2 negara-negara yang menang perang menunjukkan kepentingannya masing-masing yang amat berbeda satu dengan lainnya. Uni Soviet yang berhaluan komunis diametral bertentangan dengan AS yang berhaluan kapitalis. Negara lainnya memihak sesuai dengan haluan politiknya masing-masing dan terbentuk blok Barat dengan AS sebagai jagonya dan blok Komunis dengan Uni Soviet sebagai pusatnya. Terjadilah persaingan yang keras dan berkembang menjadi konfrontasi serta akhirnya menjadi Perang Dingin antara dua blok ideologi itu.

Sejak Republik Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945 dan Pancasila ditetapkan sebagai Dasar Negara serta UUD 1945 menjadi konstitusi bangsa, Indonesia telah menentukan untuk menganut politik luar negeri yang bebas-aktif. Itu berarti bahwa Indonesia tidak berpihak kepada blok Barat maupun blok Komunis, tetapi mengambil sikap sama jauh dengan landasan kepentingan nasional. Sudah tentu sikap Indonesia itu tidak disenangi AS maupun Uni Soviet, terutama karena posisi geopolitik dan geostrategi negara Indonesia Merdeka amat berpengaruh terhadap konflik Barat-Komunis itu yang berkembang menjadi satu Perang Dingin (Cold War). Itu merupakan alasan kuat

Memang dalam masa pendudukan tentara Jepang atas Indonesia dalam Perang Dunia 2 Bung Karno sering berpidato yang kurang positif terhadap AS. Hal itu antara lain keluar dalam seruan yang cukup sering diucapkannya, yaitu Amerika Kita Seterika, Inggris Kita Linggis !. Akan tetapi seruan demikian lebih banyak karena usaha Bung Karno untuk mengamankan bangsa Indonesia dari tindakan dan perlakuan Jepang yang kejam, bukan karena Bung Karno dalam hatinya juga berpikir begitu. Setelah Perang Dunia 2 selesai Bung Karno mengalami sedikit kesulitan karena ucapan-ucapan semacam itu menimbulkan tuduhan pihak AS dan sekutunya bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah collaborator atau  antek Jepang. Namun pada permulaan kemerdekaan Bung Karno dan Bung Hatta serta bangsa Indonesia yang mereka pimpin bukan bersikap anti-Amerika, malahan mungkin lebih dekat dan percaya kepada AS dari pada kepada Inggeris dan negara Sekutu lainnya.

Itu sebabnya Indonesia setuju ketika pimpinan Komisi Tiga Negara yang bertugas menengahi konflik Indonesia-Belanda dipegang AS, dengan Australia dan Belgia sebagai anggota Komisi lainnya.

Namun sebenarnya pandangan positif bangsa Indonesia terhadap Amerika tidak sepenuhnya terbalas oleh sikap serta penilaian serupa dari Amerika terhadap Indonesia.

Perlu diketahui, Pemerintah Indonesia saat ini ingin adanya renegosiasi Kontrak Kerja dengan Freeport Indonesia. Renegosiasi kontrak terkait dengan rencana pemerintah menerapkan bea keluar (BK) untuk ekspor mineral, termasuk tembaga dan emas.

Kewajiban divestasi PTFI baru diatur di dalam Pasal 24 KK perpanjangan 1991. Di dalam pasal tersebut menyebutkan kewajiban divestasi PTFI terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah melepas saham ke pihak nasional sebesar 9,36 persen dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Kemudian kewajiban divestasi tahap kedua mulai 2001, PTFI harus melego sahamnya sebesar 2 persen per tahun sampai kepemilikan nasional menjadi  51 persen.

Upaya Indonesia tersebut tentu tidak mudah. Apalagi Richard Adkerson, Chief Executive Officer(CEO) Freeport-McMoRan menolak melakukan divestasi.

Tentu bukan hal baru Indonesia tidak berdaya sebagai sebuah negara  terhadap Amerika. Selain soal Freeport, Indonesia juga tidak lagi mendapat bantuan pelatihan militer (Kopassus) lantaran pelanggaran HAM yang dilakukan sehingga Pasukan elit militer Indonesia ini “bermesrah” dengan musuh babuyutan Amerika yakni China.

Beberapa waktu lalu berbagai media di Indonesia memberitakan soal penempatan  pasukan Amerika di Darwin Australia. Analisis media di Indonesia bahwa penempatan pasukan Amerika di Darwin membahayakan Indonesia. Terkait dukungan Amerika atas kemerdekaan Papua untuk merdeka secara politik. Tentu paranoid.

Ichsanuddin Noorsy, pengamat Ekonomi-Politik beberapa waktu lalu mengatakan sejak tahun 1970-an, Darwin Australia merupakan basis intelejen Amerika Serikat untuk wilayah Asia Pasifik.

Hal ini, disebabkan karena China secara ekonomi dan militer menguat, dan pasukan Amerika makin tidak populer di Jepang dan Korea Selatan.

Amerika Serikat kemudian mengambil sikap standar ganda, mengamankan jalur laut China Selatan dan udara Asia Pasifik karena didukung basis militer di Hawai dengan pasukan lebih dari 42.000.

"Di sisi lain, memantau kekuatan China di Laut China Selatan sekaligus menjadikan Laut China Selatan sebagai kawasan yang perlu mendapat pengamanan karena negara-negara yang berada di sekitarnya saling memperebutkan batas wilayah ZEE," ujar Ichsanuddin Noorsy

Memang diketahui bahwa AS menguasai Filipina setelah merebutnya dari kekuasaan Spanyol dalam abad ke 19. Akan tetapi dalam pandangan banyak orang Indonesia, sikap AS terhadap rakyat Filipina jauh lebih lunak dibandingkan sikap Belanda terhadap rakyat Indonesia. Apalagi bangsa Amerika telah merebut kemerdekaannya dari kekuasaan Inggeris, satu hal yang merangsang para pemimpin Indonesia untuk berbuat serupa. Ir Soekarno sebagai pemimpin bangsa Indonesia sering menggunakan Amerika sebagai referensi, kalau bukan tauladan, bagi bangsa Indonesia dalam usahanya membangun kemerdekaan bangsa. Bahkan ada harapan umum bahwa AS akan membantu Indonesia mendapatkan kemerdekaan.

Dalam upaya Indonesia merebut kemerdekaan,  orang-orang Indo-Melayu dianggap separatis sehingga ada diskriminasi, ketidakadilan, penembakan, pemerkosaan dialami orang Indonesia saat itu.

Tentu niat Indonesia untuk merdeka secara politik lepas dari Belanda juga memiliki alasan tertentu. Kini orang Papua mengalami hal yang sama. Indonesia menyebut orang Papua separatis  karena hendak merdeka secara politik.

"Jadi separatisme ini selalu lahir sebagai reaksi terhadap perlakuan yang tidak adil di dalam suatu konteks sejarah," tutur Pendeta Benny  Giay.

Pendeta Giay secara tegas menyatakan, orang Papua tidak pernah memilih menjadi separatis. Hal ini terjadi akibat ketidakadilan yang dilakukan pemerintah pusat yang masih berlangsung hingga kini. Sebab, selama ini kebijakan negara yang diberlakukan di Papua sangat diskriminatif, menyempitkan peran dan malah menyingkirkan masyarakat asli Papua di atas tanahnya sendiri.

Dalam sebuah dokumen rahasia Kopassus, Mayor Jenderal Erfi Triassunu, kepada Gubernur Barnabas Suebu tertanggal 30 April 2001. Surat itu menuduh Gereja Kemah Injil atau Gereja Kingmi berusaha membangun organisasi eksklusif berdasarkan etnisitas di Papua, yang dalam pandangan Mayjen Triassunu dianggap gerakan separatis potensial, dan menyarankan militer memediasi konflik antara Gereja Kingmi dan Gereja Kemah Injil Indonesia. Surat itu juga mendesak jika mediasi tak bisa menyelesaikan konflik, “tindakan sesegera mungkin”harus diambil.

Setelah surat ini terekspos, Mayjen Triassunu meminta maaf secara terbuka (http://newmatilda.com/2011/07/25/indon-army-backs-down-threat-letter) karena menuduh gereja sebagai organisasi separatis, mengklaim bahwa beberapa orang gereja telah meminta bantuan militer.

"PAK Presiden, kami bilang separatisme ini tidak turun dari langit, sama seperti separatisme dan nasionalisme Soekarno dan Mohammad Hatta, mereka melawan karena mereka melihat ketidakadilan selama dua abad lebih," ujar Pendeta Benny Giay, seperti diberitakan PapuaTV, pada 15 Juni 2012 lalu.

Hal ini dikatakan Ketua umum Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu terkait maraknya aksi penembakan yang terjadi di Papua dengan mengatakan "Separatisme di Papua jangan dibiarkan tetapi harus dibasmi."

Indonesia lebih dahulu separatis lalu Papua” tegas Giay  (John Pakage)


Sumber: catatan Facebook.com (J.P)