TERKINI



Translate
English French German Spain Dutch Italian Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese

--------------------->>>>>>

--------------------->>>>>>

PELANGGARAN HAM

AKTIVIS PAPUA

PERJUANGAN AKTIVIS KNPB-PNWP

PERJUANGAN MAHASISWA PAPUA

PERJUANGAN TPN-OPM

Sunday, October 7, 2018

"Negara Indonesia Tidak Adil terhadap Orang Papua"

WEST PAPUA     4:28 PM   No comments
Pastor John Jonga menerima Yap Thiam Hien Award pada 2009 atas konsistensinya menyuarakan ketidakdilan di Papua. tirto.id/Teguh Sabit Purnomo

Oleh : Pastor John Jonga
Kasus terbaru gizi buruk di Asmat mencerminkan negara Indonesia absen dalam pergumulan penderitaan orang Papua.
tirto.id - Satu peristiwa menunjukkan bahwa tak semua warga negara Indonesia mendapatkan asupan gizi layak. Sejak September 2017 hingga Januari 2018, Kementerian Sosial mencatat sebanyak 393 orang menjalani rawat jalan, 175 rawat inap, plus 63 anak meninggal dunia karena wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten AsmatPapua


Alih-alih menerjunkan dokter, pemerintah Indonesia justru mengirim tentara untuk menangani kasus tersebut.



Menurut Pastor Yohanes Jonga, yang telah bekerja selama 30-an tahun di Papua, kehadiran campak dan gizi buruk di Asmat sebatas "fenomena gunung es." Ada wilayah lain di Papua yang mengalami hal serupa, katanya.



Selain itu, penerjunan aparat TNI untuk menangani isu kesehatan di Papua, menurutnya, adalah "tindakan salah kaprah." Itu juga menandakan pemerintah Indonesia gagal memahami kehendak rakyat Papua.



Pastor John Jonga, demikian sapaan akrabnya, telah menyaksikan beragam kesulitan yang dihadapi warga Papua, termasuk kekerasan dan pembunuhan. Salah satunya saat ia membantu menyelamatkan seorang anak usia 13 tahun yang ditembak tentara Indonesia di Kabupaten Keerom, wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, yang menjadi daerah kerjanya pada 2009.



Berkat kiprahnya memanusiakan orang Papua dan keberaniannya menyuarakan praktik-praktik kekerasan di Bumi Cenderawasih, Pastor Jonga menerima Yap Thiam Hien Award pada 2009. Ia menjadi orang kedua di Papua setelah Mama Yosepha Alomang, perempuan pemberani dari Amungme, mendapatkan anugerah serupa pada 1999. Yap Thiam Hien merujuk pengacara dan pembela HAM terkemuka yang ikut mendirikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.



Pada akhir Januari kemarin, pastor yang berasal dari Pulau Flores kelahiran 1959 ini datang ke Jakarta untuk sejumlah agenda, salah satunya diundang ke studio Metro TV dalam program gelar wicara mengenai "kejadian luar biasa" gizi buruk di Asmat. Reporter TirtoHusein Abdulsalam, menemui Jonga di Pacenongan, Jakarta Pusat, sehari setelah acara tersebut, 30 Januari lalu. Jonga menerangkan kawasan yang menjadi bagian dari Indonesia sejak 1960-an tetapi paling sulit dipahami (dan diabaikan) oleh kebanyakan orang Indonesia. Berikut wawancaranya.

Sejak kapan anda tertarik dengan isu HAM dan sosial-budaya Papua?



Tahun 1990 saya kuliah. Di sana saya sambil belajar budaya tentang Wamena (di pegunungan tengah Papua, salah satu daerah terberat di Papua). Ketika menekuni itu, kemudian, saya mulai melakukan survei-survei pelanggaran HAM atau sebagai investigator.



Tahun 1995, waktu saya di Timika (lokasi tambang emas dan tembaga raksasa PT Freeport), saya melakukan survei pelanggaran HAM. Pimpinan kami, Uskup Jayapura, melaporkan itu ke KWI (Konferensi Waligereja Indonesia). Itu kasus penembakan dan penyanderaan di Pegunungan tengah.




Saya juga pernah menangani kasus penembakan di perbatasan pada 2003-2004. Waktu itu saya ke Vanimo (ibu kota Provinsi Sandaun, Papua Nugini) sebagai seorang yang mendokumentasikan kasus tersebut. Saya satu minggu di situ.



Aktivitas lain selain jadi investigator, saya juga seringkali ikut dalam pertemuan untuk melakukan negosiasi dan advokasi kepada pemerintah Indonesia.



Selama ini anda berkomunikasi dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (Organisasi Papua Merdeka)?



Iya. Saya berkomunikasi juga waktu kasus penembakan Kelly Kwalik di Timika. Saya diminta mencari data-data. (Kelly Kwalik adalah panglima legendaris TPN-OPM di Timika yang mati tertembak pada Desember 2009.) 



Lalu waktu penaikan bendera Bintang Kejora di daerah perbatasan, saya diminta oleh Polda Papua untuk menjadi seorang negosiator untuk ngomong sama orang OPM supaya diturunkan bendera Bintang Kejora dengan baik, artinya tidak dengan peristiwa kekerasan. (Peristiwa ini pada 2009 di Keerom.)




Tokoh OPM siapa saja yang pernah Anda temui?



Saya pernah bertemu Lambert Pekikir waktu itu. Di Timika, saya bertemu bapak Kelly Kwalik.



Apa rasanya menjadi seorang negosiator?



Ngeri. Mengerikan. Karena kita masuk ke wilayah mereka. Itu bukan main. Lapis-lapis penjagaan mereka.



Sampai masuk ke hutan?



Iya, di hutan. Mereka tidak ada yang tinggal di kota.



Sebenarnya, posisi pastor atau pemuka agama di mata OPM seperti apa?



Mereka melihat kami sebagai semacam mediator yang bisa meneruskan apa yang mereka harapkan. Selama ini saya mengalami seperti itu.



Saya membawa suara mereka kepada pimpinan TNI dan Polri. Kalau kepada pemerintah rasanya kurang, misalnya ke bupati atau gubernur. Lebih banyak mereka membawa pesan untuk TNI dan Polri.



Sebenarnya mereka juga mau sampaikan pesan ke presiden, tetapi saya belum pernah dapat.




Kenapa lebih banyak ke TNI dan Polri?



Mungkin karena TNI dan Polri yang lebih banyak kontak bahkan menjadi lawan mereka.



Posisi anda terhadap pemerintah Indonesia seperti apa?



Karena saya lihat selama bertahun-tahun, yang menjadi musuh utama OPM adalah TNI dan Polri. Itu satu. Yang kedua, boleh dibilang selama bertahun-tahun sejak masa DOM (daerah operasi militer), TNI-Polri melihat OPM sebagai lawan.




Orang Papua sendiri juga takut dengan TNI-Polri. Sehingga kemarin saya sampaikan (di acara Metro TV) kepada Pak Usman, sebagai yang mewakili kementerian kesehatan, kenapa Menteri Kesehatan minta dukungan kepada TNI dan Polri?



Saya tanya kepada Pak Usman. Di punya alasan karena mereka (TNI-Polri) yang selalu siap.



Saya bilang, Bapak tahu kalau masyarakat Papua sudah punya pengalaman buruk dengan TNI-Polri? Mereka penuh trauma. Baik dulu masa DOM (sejak 1960-an) maupun masa kini terus-menerus terjadi kekerasan yang pelakunya TNI-Polri di Papua.



Meskipun OPM melakukan hal yang sama kepada mereka. Yang dilihat adalah TNI-Polri melakukan kekerasan. Mereka merasa tidak cocok jika Ibu Menkes (Nila Moeloek) mengajak instansi TNI-Polri untuk turun ke lapangan. Mudah-mudahan tidak terjadi peristiwa (kekerasan) baru.





Biasanya kasus semacam ini menjadi dalih agar TNI-Polri menambah personel di Papua?



Saya tidak mengerti dengan kebijakan penerjunan aparat TNI-Polri ini. Yang ada di dalam otak dan perasaan orang Papua: Lihat tentara itu takut. Sepuluh tahun lalu di daerah perbatasan, mereka kasih lapor kepada saya karena ada tentara dari pos tapal batas datang mengobati mereka. Mereka bilang takut minum obat yang dikasih tentara. Obatnya benar. Tapi secara psikis mereka masih trauma.



Saya mengerti masyarakat, sebagai manusia, tetap merasa curiga ketika mengenang pengalaman-pengalaman masa lalu saat DOM. Mereka melihat TNI-Polri melakukan tindak kekerasan kepada mereka. Ini tertanam dalam pikiran mereka. Sehingga tidak gampang untuk kita langsung tangani.



Kelompok pastor, seperti anda, apakah takut dengan aparat TNI-Polri di Papua?



Oh, tidak. Ini, kan, kami malah membantu TNI-Polri. Sebenarnya ini, kan, saya membantu mereka supaya komitmen sesuai undang-undang terpenuhi. Mereka wajib melindungi. Kan, orang Papua juga warga negara Indonesia. Tetapi perlakuan yang ada seringkali kayak bukan warga negara Indonesia.



Kami, dari gereja, sejauh ini pengalaman saya dan teman-teman lain, hanya untuk mempertahankan NKRI, tetapi kami melakukan itu dengan melihat dari perspektif orang Papua.



Namun, kadang-kadang juga anggota TNI-Polri melihat saya seperti memihak kepada OPM. Padahal tidak. Kami mau meluruskan komitmen bahwa negara wajib melindungi siapa pun.



Kalau ideologi mereka lain, itu cerita lain. Kalau kami menganggap orang yang tidak seideologi atau sealiran sebagai musuh—itu salah.



Soal ideologi lain itu, pemerintah biasa menyebut mereka "kelompok separatis." Mengapa terjadi seperti itu, pasti ada penyebabnya?



Sejak awal Papua betul-betul menghadapi ketidakadilan oleh negara.



Negara terlalu lama absen di hampir semua aspek kehidupan orang Papua, baik soal pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Negara tidak hadir dalam pergumulan penderitaan orang Papua. Negara tidak adil terhadap orang Papua. Negara melakukan diskriminasi terhadap orang Papua dalam banyak aspek.




Apakah ada pengalaman nyata yang paling anda ingat soal diskriminasi itu?



Saya bertugas di daerah perbatasan selama 12 tahun, tepatnya di Keerom. Yang saya maksud diskriminasi adalah pendidikan SD, SMP, SMA terjadi di daerah transmigrasi. Keerom adalah lokasi yang banyak transmigran datangi sejak tahun 1980-an. Sementara di kampung-kampung, distrik-distrik orang asli Papua (OAP), tidak ada. Baru berkembang akhir-akhir ini saja.



Soal listrik. Listrik di wilayah yang mayoritas dihuni OAP itu tidak ada. Hanya ada di lokasi-lokasi transmigrasi. Memang mereka sudah terfokus di satu wilayah. Tapi bagaimana pun harus adillah.



Pola pembangunan tidak adil lain juga banyak. Hampir semua kampung OAP tidak ada TK. Sementara di daerah transmigrasi itu semua lengkap, dari PAUD, TK, Pesantren, SD, SMP, dan SMA.



Untuk kasus Asmat. Di Kabupaten Asmat ada 27 distrik. Di sana ada 13 Puskesmas, yang punya dokter hanya 7. Rumah sakit daerah hanya 1 di Agats (ibu kota Asmat). Rumah sakit ini pun kondisinya sangat terbatas. Tidak bisa operasi. Kalau mau operasi harus dibawa ke Timika.



Jarak dari Agats ke Timika sekitar 20 menit menggunakan pesawat.



Sedikit dokter mungkin juga dipengaruhi soal honor. Tadi malam saya tanyakan berapa honor dokter di Papua ke Pak Usman? Dia juga tidak tahu.




Apakah faktor geografis berpengaruh, mungkin wilayahnya susah dijangkau?



Semua wilayah di Papua itu memang susah dijangkau. Termasuk di Timika. Tapi Kota Timika sudah dibangun Freeport. Tapi di luar Timika juga masih susah.



Dari Agats ke Timika kalau carter pesawat kecil biayanya Rp15 juta. Siapa yang bayar? Itu keluarga pasien banyak keluar duit. Saya berulang-ulang mengalami seperti itu.



Ada juga yang mesti dibawa ke rumah sakit di Jayapura. Saya pernah bawa pasien dari Wamena ke Jayapura.



Berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk itu?



Itu saya bawa 2 pasien. Yang satu, anak kecil mengalami patah kaki. Dia bisa duduk di satu tempat saja. Yang satu lagi, patah tulang tetapi lebih parah. Kami harus membayar 3 kursi untuk dia. Itu yang kami alami.



Sekarang 1 kursi pesawat dari Wamena ke Jayapura berharga Rp700 ribu. Dalam keadaan tertentu bisa Rp1 juta, bisa Rp1,5 juta. Kalau ada surat sakit dari Rumah Sakit Wamena, biaya pengobatan bisa ditanggung program Papua Sehat.



Asmat itu semacam gunung es kecil. Ada kasus yang hampir sama terjadi di seluruh Papua.



Ini semua sudah lama peristiwa begini. Sudah begitu banyak. Sampai saat ini tindakan pemerintah belum serius.



Padahal setiap tahun saat pidato kenegaraan, Jokowi selalu menyebut pembangunan yang telah dia lakukan di Papua.



Lucu. Lucu. Lucu sekali,



Di mana letaknya lucunya?



Saya sudah bilang, pemerintah jangan terlalu menghabiskan dana untuk infrastruktur. Orang Papua bilang, “Jalan raya kasih makan?” Artinya, apakah bangun jalan itu mendatangkan makanan bagi masyarakat?



Jalan Trans-Papua itu hanya sepenggal saja. Tidak ada dampak. Mungkin kalau sudah tembus, bakal ada perubahan sedikit.



Lalu ada program pembangunan. Dana-dana otonomi khusus dan lain sebagainya. Tapi pemerintah itu kayaknya tidak memahami.




Apa yang tidak dipahami pemerintah?



Pemerintah bangun yang lain. Masyarakat punya keinginan yang lain. Jadi, dalam orang Papua punya bahasa: Latian laen, maen laen. Antara yang dibangun dan apa yang diinginkan masyarakat Papua itu tidak sejalan.



Orang Jakarta sini, kan, lihat gubernur dan bupati di Papua itu orang Papua. Namun, perlu dilihat sejauh mana pemerintah pusat mengontrol program-program dan dana-dana. Antara pusat dan daerah kerap saling menuding.



Saya bilang uang itu bukan segala-segalanya. Orang Papua bilang, kamu boleh bagi uang berkarung-karung di Papua tetapi kalau penempatan dan pendekatannya yang dipakai salah, ya sama saja keliru.




Menurut saya, pendekatan yang baik, yakni datang ke kampung itu, latih masyarakat, dukunglah mereka, lalu mulai kasih kepercayaan. Pemerintah jangan sampai hanya menghalau asap tapi juga harus tahu sumbernya dari mana.



Untuk di Jawa, Joko Widodo mungkin presiden yang baik. Tapi di Papua, dia presiden yang kacau balau. Dia janji mau selesaikan masalah HAM di Papua. Sampai sekarang belum satu pun yang tercapai. Dia janji satu harga BBM. Dia datang, 'OK, bisa,' tetapi setelah dia pergi, harga kembali lagi. Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar dibuat dengan banyak dana tapi kalau petugasnya tidak ada? Sama saja tipu.



Bagaimana kondisi masyarakat Asmat?



Masyarakat Asmat itu masyarakat peramu. Mereka mengandalkan sumber daya alam yang tersedia di hutan. Tingkat pendidikan masih sangat rendah. SDM yang ada di pemerintah daerah mungkin juga masih kurang.



Tingkat kesulitan geografis cukup tinggi. Biaya untuk transportasi di daerah sana sangat mahal karena harus menggunakan speedboat.



Kalau kita dengar dana otonomi khusus (Otsus) untuk Asmat itu hampir Rp100 miliar lebih.




Di satu sisi, wilayah Asmat ini salah satu yang paling terkenal dari Papua. Ada Museum Asmat di TMII. Sempat ada pula Yayasan Kemajuan dan Pengambangan Asmat. Ukiran kayu Asmat juga terkenal...



Betapa luar biasanya Asmat di mata internasional!



Namun, soal gizi buruk, ketika dengar, orang juga tidak begitu heran. Karena mereka sudah lihat kondisi kesehatan orang Asmat. Sudah lama orang Asmat kurang gizi, dari dulu hingga sekarang.



Mereka dari awal makan sagu. Tetapi ketika kini ada program raskin, orang jadi malas potong sagu. Kebijakan ini sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono.



Sebenarnya identitas adat tidak menjadi halangan. Tetapi kita tidak tahu mau membangun Asmat dengan cara apa. Pendekatan budaya sudah OK, hanya kurang disertai penyadaran-penyadaran lain, misalnya soal manajemen keuangan, pola hidup yang sehat. Program pemerintah bagus, tetapi saat tahap eksekusi tidak sampai ke masyarakat.




Bagaimana kondisi hutan di Asmat?



Orang Asmat tidak bisa hidup tanpa hutan. Mereka bukan petani. Tidak ada kebun. Tidak ada pisang seperti orang gunung. Mereka 100 persen hidup dari hutan.



Hutan di Asmat sudah ditebang sejak 1980-an. Ketika hutan ditebang, sagu juga turut mati. Ketika hutan mati dan gundul, bagi orang Papua itu penderitaan. Ulat sagu juga beri gizi tinggi. Ulat sagu juga mulai hilang karena sagu tidak ada. Mereka punya babi hutan dan kasuari juga hilang. Ya, mereka makan susah.




Menurut George Junus Aditjondro (dalam Harta Jarahan Harto), yayasan itu malah untuk menutupi kerusakan hutan yang terjadi di Asmat. 



Saya pikir bisa jadi juga. Bisa jadi juga kematian akibat gizi buruk ini karena sesuatu. Menurut hasil survei, katanya, sekitar 40 miliar barel migas ada di Asmat. Kalau itu benar, dan ada orang menarik kaitan antara itu dan gizi buruk, menurut saya yang terjadi malah lebih bahaya lagi. (Beritanya ditulis oleh Victor Mambor, salah satu jurnalis terkemuka di Papua, pada 13 Februari 2014 di JubiBlok Minyak dan Gas Ditemukan di Asmat



Ini saya belum tahu. Tetapi yang ini (soal gizi buruk) murni masalah penyakit, Kerusakan ekologi yang membuat mereka begini.




Pada 2005, The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dibentuk. Saya perhatikan, aksi politik secara damai semakin gencar untuk menuntut keadilan di Papua. Bagaimana situasi politik di Papua?



ULMWP adalah badan khusus yang bisa menjadi wadah dialog untuk bicara dengan pemerintah Indonesia. Mereka yang mempersatukan kelompok gerakan-gerakan Papua yang menuntut merdeka.



Mereka menentukan untuk minta dialog dan komunikasi dengan pemerintah Indonesia. Mereka mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat dan juga mendapat simpatik dari negara-negara luar.



Namun, pemerintah Indonesia masih tidak mengakui. Ketika pemerintah Indonesia bertele-tele ambil peluang dialog, banyak persoalan dan kasus yang berlebihan terus-menerus terjadi di Papua.




Saya pikir, pemerintah Indonesia jangan terlalu alergi dengan gerakan-gerakan Papua untuk minta dialog. Baru-baru ini ditawarkan lagi untuk dialog sektoral tetapi kayaknya macam ragu-ragu pemerintah Indonesia. Masih tanda tanya banyak, macam kurang yakin begitu.



Ini ada proposal berasal dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan sudah diberikan kepada pemerintah Indonesia sejak SBY. Jokowi juga tahu tetapi semacam tarik-ulur.



Ketika Indonesia bersuara untuk Palestina dan Myanmar, negara lain tidak ada komentar. Tapi, ketika negara-negara Pasifik menyuarakan masalah Papua, pemerintah Indonesia marah dengan negara-negara itu. Itu lucu.



Opsi merdeka untuk Papua menurut anda bagaimana?



Sangat berbahaya. Bisa jadi perang suku yang mengorbankan banyak nyawa. Indonesia, secara khusus, tidak mau Papua merdeka. Nah, kalau tidak mau Papua merdeka, Indonesia mesti ambil kesempatan-kesempatan dialog yang ditawarkan orang Papua.


Baca juga artikel terkait GIZI BURUK PAPUA atau tulisan menarik lainnya Husein Abdulsalam
(tirto.id - Wawancara


Reporter: Husein Abdulsalam
Penulis: Husein Abdulsalam
Editor: Ivan Aulia Ahsan
Sumber:https://tirto.id/negara-indonesia-tidak-adil-terhadap-orang-papua-cD4d

Pernyataan Negara-Negara Pasifik terkait masalah West Papua

WEST PAPUA     4:21 PM   No comments
Image result for sidang pbb pasifik untuk papuaPernyataan Negara-Negara Pasifik terkait masalah West Papua dan Tanggapan Indonesia di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-73 #UNGA73 di New York.

Beberapa negara dari Pasifik tersebut antara lain;
1]. Marshall Island
2]. Tuvalu
3]. Vanuatu, dan
4]. Solomon Island.

Empat negara telah mengangkat persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di West Papua. Mereka juga meminta keterlibatan PBB dengan rakyat West Papua untuk menemukan solusi bagi perjuangan bangsa Papua.

Presiden Republik Marshall Island, Hilda Heine menekankan pentingnya isu dekolonisasi dan hak asasi manusia di kawasan Pasifik. Tak terlepaskan, Presiden juga menegaskan komunike 18 negara Forum Kepulauan Pasifik (PIF) yang telah diputuskan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Nauru pada 4-8 September 2018.

Menururut Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Charlot Salwai dalam pidatonya mengatakan, dunia internasional telah menyaksikan kekerasan dan pelanggaran HAM yang diderita oleh rakyat West Papua. Sehingga Vanuatu menyerukan kepada dewan HAM PBB untuk menginvestasikan pelanggaran hak asasi manusia itu.

Vanuatu juga menyerukan kepada dunia untuk lebih memperhatikan tindakan tidak manusiawi di West Papua ini dan bersama dengan Indonesia untuk dapat mengakhiri semua bentuk kekerasan, serta menemukan kesamaan untuk membangun suatu proses yang akan memungkinkan rakyat West Papua untuk dapat mengekspresikan pilihan mereka secara bebas.

Indonesia lewat pernyataan wakil presidenya Yusuf Kalla dan wakil khusus
melalui sesi hak jawab menanggapi peryataan yang disampaikan oleh Vanuatu.

Menurut Indonesia, apa yang disampaikan oleh Vanuatu adalah tipu, maka mengutuk komentar yang disampaikan oleh Vanuatu itu. Indonesia mengatakan, apa yang disampaikan oleh Vanuatu itu melanggar prinsip piagam PBB.

Indonesia pun menuduh bahwa, Vanuatu menjual ide-ide curang dan menggunakan itu untuk membawa persoalan Papua untuk diselesaikan di PBB.

Indonesia menuduh, Vanuatu menggunakan isu rasisme untuk memisahkan West Papua dari Indonesia.Menurut Indonesia, Vanuatu punya motif di balik niat mereka mendukung sekelompok orang yang telah melakukan teror dan kekacauan terhadap rakyat West Papua.

Indonesia mengatakan, di dunia ini tidak ada negara yang bebas dari pelanggaran HAM.

Kepada Vanuatu, Indonesia mengatakan lima puluh tahun yang lalua status West Papua telah diselesaikan dengan resolusi 2504, dan itu disaksikan di PBB serta didukung oleh 128 anggota.

Sikap Indonesia, setiap anggota PBB bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip piagamnya. Oleh karena itu, Indonesia mengatakan, Vanuatu telah mendukung individu dengan agenda separatis
dan melawan Indonesia, maka tidak dapat disangkali, bahwa Vanuatu telah melanggar prinsip piagam PBB, maka harus dikecam.

Indonesia mengatakan, Vanuatu tidak tau malu, karena sejak tahun lalu
dan sekarang mereka telah memasukkan ULMWP sebagai anggota resmi ke dalam delegasi Vanuatu untuk hadir di PBB. Menurut Indonesia, tindakan semacam itu sama saja dengan tindakan permusuhan dan "tidak ada tempat" di sistem PBB.
______________
#UNGA73 #LetWestPapuaVote #United Nations
#Benny Wenda #Free West Papua Campaign
#ULMWP EU Mission #FreeWestPapua
#The United Liberation Movement for West Papua - ULMWP
#Free West Papua TV News #Free West Papua Campaign (Nederland)
#Ralph Regenvanu #Gary Juffa #Powes Parkop

5 ORANG RAKYAT SIPIL DAPAT TEMBAK OLEH TNI/POLRI SITUASI WEST PAPUA ZONA DARURAT PELANGGARAN HAM

WEST PAPUA     4:11 PM   No comments
Gambar mungkin berisi: 1 orang, berdiri
Berikut Kronologis ketabrakan antara Seorang Mahasiswa Kampus STIPER Sentani Semester 9 Korban bernama Soa Dapla atau biasa disapa dengan Tapes Dapla yg dapat tabrak oleh OTK.
Kejadian ini terjadi di depan pertigaan, Kantor Bupati lama.
Setelah itu Korban dibawah lari ke UGD untuk minta pertolongan namun sayang korban tersebut dinyatakan telah meninggal dunia.
Setelah diperiksa Korban Tapes Dapla sudah tidak Bernafas atau meninggal dunia akhirnya, dikembalikan ke keluarga Korban.

dan pihak korban Pun bersikeras untuk membalas kepada pelaku, namun pihak polisi menggawal ketat, dan dari pihak korban tidak terima dengan Tindakan Polisi & Brimob, sehingga dari pihak korban ada beberapa Remaja yang menghalangi Polisi & Brimob.
Kemudian Secara tiba" tanpa tanya sebab dan Akibat. Brimob langsung mengeluarkan Peluru/ Menembak kepada 4 Remaja rakyat sipil.
berikut nama" korban penembakan.
1.Herandi salla umur 17 (Tewas) Tertembak di bagian Hati.
2.Natus yalak.umur 18 luka parah dibagian kaki (mash hidup) kena peluru
3.Nayat Ossu Umur 23 Th luka parah dibagian pahu ( mash hidup) kena peluru.
4. Yunias yalak umur 17Th.luka parah di bagian Lutut, ( Masih hidup ) kena peluru.

Dan Kedua Korban Jenaza yang Tewas sementara ini dibaringkan di Rumah keluarga korban.
Sedangkn 3 korban yang kena peluru, akibat penembakn dari Brimob sementara ini masih Dirawat diRumah sakit Dekai, yahukimo.
Demikian informasi terkini.
Laporan lengkap akan menyusul,

Mohon di Advokasi..

Wadah Perjuangan Papua Harus Bersatu dalam ULMWP

WEST PAPUA     4:08 PM   No comments
Image result for ulmwpPerjuangan Papua merdeka itu untuk merebut kemerdekaan dari kolonial indonesia. Bukan satu faksi Papua menjadi kolonial untuk faksi Papua yg lain. Jika masih terdapat komponen lain yang belum berafiliasi dalam wadah Payung ULMWP maka itu perlu diakomodir.

Proses pencerahan kepada sesama Pejuang yang berada di setiap wilayah kerja yang datang dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan ORGANISASI POLITIK serta FORCE MORAL perlu menyadari bahwa kita harus saling menghargai dan saling menghormati.

Kita tidak boleh saling serang dan atw meniadakan menolak usul saran dan apalagi tidak mau mengakui setiap pengorbanan dari setiap anak negeri. 

Bangunan kesadaran berbangsa Papua itu harus solid terus dikomandangkan dalam setiap wadah - wadah pergerakan untuk menjadikan kita sebagai pejuang yang cerdas, tahan banting dan Profesional.

Melihat persoalan secara elegan dan menjadi pionir untuk merintis jalan penyelesaian untuk meraih kemenangan dalam negara Papua.

Post: Jack Wanggai

Sunday, September 30, 2018

KNPB-PRD TIMIKA MENOLAK PERJANJIAN ROMA AGREEMENT.

WEST PAPUA     2:52 AM   No comments


Knpb Timika News____Komite Nasional Papua Barat [KNPB] dan Parlemen Rakyat Daerah Mimika [PRDM] bersama semua rakyat Bangsa West Papua yang ada dikota Timika dan sekitarnya melakukan kegiatan Penolakan terhadap ROMA AGREEMENT. Pada Minggu 30 September 2018,  di Kantor Pusat Papua Merdeka Knpb dan Parlemen Wilayah Timika, Kebun Siri Jln. Freeport Lama Bendungan Timika West Papua.
Ibadah singkat ini dipimpin langsung oleh Ketua PRD Pdt. Abihut Degei dalam pembukaan Ibadahnya ia sampaikan "Mari Kita Bersatu dengan Knpb bersama Parlemen." tujuannya hanya satu yaitu Papua Merdeka.

"Kita tinggalkan semua Ego dan Ambisi tidak ada untungnya," ucap dalam ibadah.


Pesan singkat dari Ketua satu Knpb Wilayah Timika Tuan Yanto Awerkion bahwa :"Indonesia, Belanda, Amerika dan PBB sendiri yang merugikan HAK hidup orang Papua demi kepentingan Ekonomi [Freeport] yang ada di Timika West Papua" Jelasnya.

Pesan singkat dari Parlemen Putuskanlah sesuatu yang mendatangkan kemerdekaan bangsa West Papua dengan memberikan harapan yang bersifat KEPASTIAN. harap tidak lagi memberikan janji janji kepada Rakyat.

Belum lama ini  Insiden yang terjadi di Kabupaten Mimika oleh TNI/POLRI [Orang No 1] di indonesia di Backup oleh PT. Freeport Indonesia untuk membunuh dan menghancurkan perjuangan damai Knpb dan telah berhasil mencuri uang sebanyak Rp. 50 juta dan menembak 2 Orang AKTIVIS Knpb serta menangkap 9 Orang AKTIVIS Knpb.

Semoga semua kejahat kolonia Indonesia lakukan terhadap Rakyat Bangsa West Papua ini Diberkati Tuhan.

ini isi perjanjian  roma:

Perjanjian ini diadakan di Roma, Ibukota Italia pada 30 September 1962 setelah Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Perjanjian ini datang karena saran dari Pak Elsworth Bunker. Itu ditandatangani oleh Indonesia, Amerika Serikat, dan Nederland Raya. Tanpa melibatkan rakyat papua padahal yang di bicarakan adalah nasib bangsa papua.

Perjanjian Roma yang tersedia antara lain ini sebagai berikut:

  1. Referendum atau Pepera ditetapkan untuk tahun 1969 di Perjanjian New York Agustus 1962. Untuk ditunda atau mungkin dibatalkan.
  2. Indonesia memerintah Papua Barat selama dua puluh berikutnya – lima tahun (25) efektif dari pertama Mei 1963.
  3. Metode untuk digunakan dalam pelaksanaan Pepera atau Referendum akan “sistem musyawarah” sesuai dengan praktek Parlemen Indonesia.
  4. Laporan akhir PBB mengenai pelaksanaan Pepera disampaikan kepada Majelis Umum PBB diterima tanpa debat terbuka
  5. Negara Serikat bertanggung jawab untuk melakukan investasi melalui perusahaan Negara Indonesia untuk Eksplorasi mineral, minyak bumi dan sumber daya lainnya dari Papua Barat.
  6. Amerika Serikat menjamin Asian Development Bank US $. 30 Juta untuk diberikan kepada United Nation Pembangunan Programe (UNDP) untuk mengembangkan Papua Barat untuk Periode dua puluh lima (25) tahun.
  7. Amerika Serikat menjamin dana Bank Dunia untuk Indonesia untuk merencanakan dan melaksanakan program transmigrasi di mana Indonesia dimukimkan di Papua Barat mulai dari tahun 1977. 

Perjanjian ini di tanda tangani di ibukota Italia, Roma pada 30 September 1962 setelah Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 di PBB Mabes. Itu signatured oleh 3 negara; yang Republik Indonesia, Nederland Raya, dan Amerika Serikat Amerika.

Bumi Amungsa, 30 September 2018.
(Admin)

Google+ Followers

Translate

Followers

NEWS