Pertemuan KontraS, NAPAS dan Komisi III DPR RI Melahirkan Rekomendasi Panja Untuk Pengusudtuntasan Semua Kasus Pelanggaran HAM di Papua
JAKARTA (UMAGI)- Pertemuan yang berlangsung 2 jam, dari jam 10.00-12.00WIB, selasa, 10 Juli 2012, di ruangan rapat Komisi III DPR RI, siang tadi, antara KontraS, NAPAS dan Komisi III, berjalan dengan efektif. Rentetan kasus yang terjadi di Papua dilaporkan kepada Komisi III oleh Kontras dan NAPAS.
 |
| RUANGAN KEGIATAN (FOTO: ISTIMEWA/NAPAS) |
Pada laporan kasus tersebut, Kris (KontraS) menyinggung rentetan kasus di Papua baik pembunuhan yang mengorbankan rakyat Papua tapi juga TNI dan Polri, yang menurut Kris, Kebanyakan rakyat sipil Papua menjadi korban. Kris juga menyinggung Tapol yang dibiarkan, Wasior Wamena yang tidak diselesaikan dan beberapa Kasus lain di Papua. Kris menambahkan, terkait pra-Dialog, semestinya Negara harus memberikan rasa aman di Papua dan Tahanan Politik harus dibebaskan. Selanjutnya, Dorus Wakum (Aktifis Kemanusiaan-Papua) dengan tegas meminta Komisi III untuk segera turun ke lapangan (Papua) untuk melihat kondisi ril di Papua, agar tidak tertipu dengan Opini-opini yang dimainkan oleh Pemerintah, Menkopolhukam, Kapolri dan lainnya. Dorus juga menegaskan, kami jangan lagi dibunuh terus menerus. Kenapa pelaku kejahatan kemanusiaan terus dipromosi Jabatan?
Setiap penjahat kemanusiaan di Papua, yang sudah membunuh orang Papua justru dipromosikan jabatannya. Contoh kasus menurut Dorus, Pembunuhan terhadap Yawan Wayeni oleh Polres Yapen (yang saat itu adalah Imam Setiawan) sekarang dipromosikan di Polda Papua. Dorus pun dengan tegas miminta kepada DPR RI, Komisi III untuk segera mendesak pemerintah untuk menggelar “Dialog Jakarta-Papua”.
Disela-sela diskusi dalam Audiensi tersebut, Marthen Goo (NAPAS), meminta Tapol harus diperhatikan oleh Negara, karena terlihat ada proses pembiaran terhadap Tapol. Menurutnya, ketika Kimanus Wenda Sakit, dan Wakil Menteri (Denny) menjanjikan kalau Negara akan membiayai Kimanus, karena Negara punya uang, apalagi tahanan Politik, hanya ungkapan kosong, karena menurutnya, kenyataan bahwa keluarga Kimanus dan Pemerhati Kemanusiaan yang membiayai operasinya kimanus Wenda. Dan yang paling parah menurutnya, pihak lapas yang mengawal Kimanus, justru dibiayai oleh keluarga, baik transportasi pulang pergi Nabire-Jayapura dan masalah logistik lainnya. Dilaporkan juga bahwa OTK (Orang Tak Dikenal) sesungguhnya “Orang Terlatih Khusus” diduga kuat adalah “Militer”. Hal itu disingkronkan dengan kasus “Tabrak” di Nabire, yang dilakukan oleh Anggota TNI-AD. Menurut Marthen, jika Penabrak dan Mobil tidak diketahui, maka opini yang akan dikembangkan adalah OTK. Selain itu, tiap penembakan oleh OTK, justru tidak perna diungkap oleh Polisi, namun Polisi Justru mengkambinghitamkan dan menstigmatisasi rakyat Papua, seperti penembakan terhadap Mako Tabuni(Tokoh Pejuang Keadilan Rakyat Papua). Menurutnya lagi, pembunuhan terhadap 3 warga migran, yang seorangnya adalah anggota TNI-AD, sesungguhnya adalah skenario konflik yang hendak didorong oleh OTK agar terjadi konflik “SARA” dan mendorong agar lahirnya penyisiran oleh Militer terhadap rakyat Sipil Papua. Marthen menilai bahwa, pembunuhan terhadap 3 warga migran ini, terkait upaya penutupan tambang liar di Degeuwo dan Penangkapan terhadap 3 anggota Brimob (pelaku penembakan terhadap 5 warga sipil Papua di Degeuwo). Menurutnya, skenario itu diduga agar penambangan Ilegal tetap terjadi, karena dinilai telah memberikan pendapatan besar terhadap penambang ilegal oleh Perusahaan Ilegal dan para Brimob yang turut dalam perlindungan mining ilegal tersebut.
Dari penjelasan atas semua kasus yang terjadi di Papua tersebut, pihak Komisi III, DPR RI melihat bahwa masalah Papua adalah masalah yang serius, sehingga akan ditindaklanjuti dengan didorongnya diskusi bersama lintas komisi dan akan dibuat Panja untuk mengkaji semua kasus pelanggaran HAM di Papua. DPR RI, Komisi III pun akan berusaha untuk dibentuknya Panja bersama, tegas Pimpinan Komisi III, DPR RI. (BIKO)
0 SILAKAN BERKOMENTAR :
silakan komentar anda!