Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertanggungjawab atas pencaplokan wilayah Papua Barat ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui proses PEPERA 1969 yang cacat hukum dan tidak demokratis.
Hal tersebut ditegaskan Ketua umum KNPB, Bucthar Tabuni, ketika menyampaikan orasi politik dalam aksi demo yang diselenggarakan, Selasa (20/3) di Lingkaran Abepura, Jayapura, Papua, dalam menyikapi kedatangan Sekjen PBB ke Indonesia.
Hal tersebut ditegaskan Ketua umum KNPB, Bucthar Tabuni, ketika menyampaikan orasi politik dalam aksi demo yang diselenggarakan, Selasa (20/3) di Lingkaran Abepura, Jayapura, Papua, dalam menyikapi kedatangan Sekjen PBB ke Indonesia.
KNPB juga meminta Sekertaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon memperhatikan hak penentuan nasib sendiri melalui proses referendum yang selalu disuarakan seantoro rakyat Papua Barat.
“Rakyat Papua Barat harus diberikan kesempatan untuk mengurus rumah tangganya sendiri melalui proses referendum yang adil dan demokratis,” tegas Tabuni.
Dalam, pernyataan sikap yang dibacakan Tabuni, KNPB juga menolak tegas dialog pertahanan keamanan antar PBB dan Indonesia sebab masalah Papua Barat belum diselesaikan.
“Referendum ulang bagi bangsa Papua Barat yang dilaksanakan dengan mekanisme internasional harus diselenggarakan dulu,” ujar Tabuni yang juga pernah ditahan dipenjara karena aktivitas politiknya.
KNPB juga meminta agar PBB menghentikan kerja sama bilateral dengan pemerintah Indonesia terkait dengan pertahanan keamanan di wilayah Asian dan Pasifik.
“Pemerintah Indonesia segera stop stigmanisasi bangsa Papua Barat sebagai separatis, makar dan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK),” tegas Tabuni.
Selain itu, KNPB juga meminta mencabut resolusi PBB NO. 2504 yang menjadi akar masalah, dan melegitimasi Papua Barat di dalam NKRI.
Usai pembacaan pernyataan sikap, kepada wartawan Tabuni menegaskan, rakyat Papua Barat yang dimediasi oleh KNPB akan terus melakukan aksi dan "membatalkan" kehadiran Indonesia di tanah Papua Barat.
“Kami akan berjuang dengan tindakan dan gaya kami, karena itu dukungan dari masyarakat internasional, dan Negara-negara luar sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Pantauan suarapapua.com, aksi yang dikordinir oleh KNPB dimulai sejak pukul 10.00 WP, dan berakhir sekitar pukul 17.30 usai ketua umum KNPB membacakan pernyataan sikap.
Sementara itu, seperti ditulis antaranews.com, masalah gangguan keamanan di Papua menjadi salah satu topik yang dibicarakan dalam pertemuan bilateral antara Presiden SBY dan Ban Ki-Moon.
ARNOLD BELAU
“Rakyat Papua Barat harus diberikan kesempatan untuk mengurus rumah tangganya sendiri melalui proses referendum yang adil dan demokratis,” tegas Tabuni.
Dalam, pernyataan sikap yang dibacakan Tabuni, KNPB juga menolak tegas dialog pertahanan keamanan antar PBB dan Indonesia sebab masalah Papua Barat belum diselesaikan.
“Referendum ulang bagi bangsa Papua Barat yang dilaksanakan dengan mekanisme internasional harus diselenggarakan dulu,” ujar Tabuni yang juga pernah ditahan dipenjara karena aktivitas politiknya.
KNPB juga meminta agar PBB menghentikan kerja sama bilateral dengan pemerintah Indonesia terkait dengan pertahanan keamanan di wilayah Asian dan Pasifik.
“Pemerintah Indonesia segera stop stigmanisasi bangsa Papua Barat sebagai separatis, makar dan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK),” tegas Tabuni.
Selain itu, KNPB juga meminta mencabut resolusi PBB NO. 2504 yang menjadi akar masalah, dan melegitimasi Papua Barat di dalam NKRI.
Usai pembacaan pernyataan sikap, kepada wartawan Tabuni menegaskan, rakyat Papua Barat yang dimediasi oleh KNPB akan terus melakukan aksi dan "membatalkan" kehadiran Indonesia di tanah Papua Barat.
“Kami akan berjuang dengan tindakan dan gaya kami, karena itu dukungan dari masyarakat internasional, dan Negara-negara luar sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Pantauan suarapapua.com, aksi yang dikordinir oleh KNPB dimulai sejak pukul 10.00 WP, dan berakhir sekitar pukul 17.30 usai ketua umum KNPB membacakan pernyataan sikap.
Sementara itu, seperti ditulis antaranews.com, masalah gangguan keamanan di Papua menjadi salah satu topik yang dibicarakan dalam pertemuan bilateral antara Presiden SBY dan Ban Ki-Moon.
ARNOLD BELAU
