Oleh: Mando Mote
Bangsa Papua barat adalah bangsa yang memiliki jati dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang sama dengan bangsa bangsa lain di dunia.pengakuan sebagai suatu bangsa sebagai ras Melanesia yang berciri kulit hitam dan rambut keriting harus di akui sebagai penghuni pulau cendrawasih ini.
Rekomendasi Majelis Rakyat Papua ( MRP) pada musyawarah besar majelis rakyat papua dari tanggal 9-10 juni 2010 telah melahirkan 11 rekomendasi dan di antaranya adalah telah direkomendasikan bahwa Otonomi khusus sudah GAGAL shingga kembalikan ke Jakarta dan sekarang pemerintah pusat menawarkan program baru yang di tawarkan kepada orang Papua adalah UP4B (Unit Percepatan Pembanguanan Papua dan Papua Barat).
dalam hal tawaran ini publik Papua (Rakyat Papua) secara kolektif menolak terhadap tawaran-tawaran demi meredamkan seruan kebebasan total terlepas dari kerangka Negara kesatuan repubik Indonesia. Kini yang diminta berangkat dari hati nurani akar rumput /publik Papua adalah kedaulatan bangsa papua melalui ‘’ REFERENDUM’’.
Tuntutan Referendum lahir dari rekomendasi MRP bukan karena kegagalan otonomi khusus akan tetapi suara murni rakyat Papua, sehingga jangan keliru referendum lahir karena kegagalan otonomi khusus. REFERENDUM adalah jalan terbaik bagi publik papua barat untuk menentukkan nasibnya sendiri di bumi cendrawasih ini.
Mari kita satukan langkah menuju pintu keluar yang sudah ada di tingkat internasional melalui IPWP dan ILWP sebagai media internasional untuk rakyat papua barat yang sudah siap menyelesaikan masalah papua barat. Mari kita bersama satu suara karena REFERENDUM ADALAH HARGA MATI DAN KEMERDEKAAN ADALAH HARGA DIRI BANGSA PAPUA BARAT.
Berbagai penawaran yang tersentral dari pusat yang mencoba menawarkan ke area yang focus konsentrasinya kebebasan total dari kerangka jajahan secara interen dan eksteren adalah tidak sepersepsi dan bertolak belakangan paham antar yang punya penawaran dan kepada yang di tawarkan. Persepsi yang di tawarkan adalah awalnya meminta referendum supaya ditentukkan oleh publik papua secara serentak untuk menampakkan yang mana lebih dominan itulah keputusan akhir. Jika lebih banyak aspirasi rakyat untuk gabung dengan Indonesia berate papua tidak jadi merdeka dan lagi kalau aspirasi papua secara kolektif mendeka itulah komitmen .
Hal itu di lontarkan di berbagai media masa bunyinya sama sementara ini jangan dulu pemilukada gubernur setelah mayoritas publik Papua sepakat bergabung dengan NKRI lalu bisa diimplementasikan penyelenggaraan pemilukada gubernur .
Dalam hal ini kepada publik figure maupun akar rumput satukan persepsi demi terdobrak segala ketersumbatan yang datang dari salah kebijakan dari pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan tradisi, karakter serta tidak menyamakan dengan persepsi publik papua. Jika solidaritas publik papua bersatu pasti terimplementasi hasrat akar rumpur secara kolektif.
