Perjuangan Papua, Mencari Jati Diri Bangsa

Sejarah mencatat bahwa 1 desember 1961 adalah kemerdekaan bangsa Papua Barat, upaya perjuangan diplomasi rakyat bangsa Papua sedang bergema dimana-mana. Rakyat Papua Barat tidak meminta segala sesuatu yang baru dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tapi rakyat Papua hanya meminta kejujuran dan pengakuan kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang telah di meteraikan.

Pada tanggal 1 Oktober 1962 Papua di serahkan ke tentara United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), adalah sebuah badan pelaksana sementara PBB yang berada dibawah kekuasaan sekretaris jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam penyerahan status Papua dari Belanda ke tangan UNTEA tanpa keterlibatan orang Papua.

Tepat 1 Mei 1963 tentara UNTEA menyerahkan Papua ke tangan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ). Tanggal 1 Mei 1963 merupakan awal pertumpahan darah orang-orang Papua di tanah leluhur. 1 Mei merupakan hari pelanggaran Hak Asasi Manusia secara tersistem dan terstruktur yang dilakukan oleh NKRI.

Penentuan Pendapat Rakyat Papua dilaksanakan di bawah todongan senjata, hingga kini boleh di katakan ada unsur paksaan. Pada hari pelaksanaan PEPERA rakyat yang ikutpun di bahwa intimidasi dari pihak aparat, sehingga penyampaian pendapat tidak sesuai dengan hati nurani rakyat.

Beranjak dari itu, apabila rakyat Papua berteriak “Merdeka” di cap sebagai separatis dan ditembak serta dikejar tanpa alasan yang jelas. Mestinya, NKRI merupakan negara demokrasi harus buka ruang demokrasi bagi rakyatnya. Dari karakter bangsa yang tidak membuka ruang demokrasi bagi Rakyat Papua, dengan sendirinya NKRI menganggap wilayah Papua adalah bukan bagian dari Negara Indonesia.

Perjuangan Papua Merdeka tidak akan pernah redah entah kapanpun, bukan berarti separatis dan makar melainkan mencari jati diri Ras Melanesia di balik penderitaan yang bertubi-tubi semenjak Bangsa Papua merdeka dari NKRI.

Segala pelanggaran yang terjadi di Papua baik itu Marginalisasi, pelanggaran HAM, intimidasi serta diskriminasi, akar masalahnya adalah Negara Indonesia belum mengakui secara de facto dan de jure status politik Papua barat, Papua akan damai dan aman apabila Pemerintah mengakui kemerdekaan Bangsa Papua Barat.

Berbagai macam program yang di kucurkan oleh Pemerintah Indonesia baik itu Otonomi khusus (OTSUS) maupun Unit Percepatan Papua dan Papua Barat (UP4B) akan meningkatkan kesejaterahan dan ketertinggalan orang asli papua, namun perlu di ketahui bahwa dengan meningkatnya program-program pemerintah akan meningkat pula segala pelanggaran di tanah Papua.

Dengan demikian, pemerintah perlu membuka ruang dialog antara Pemerintah pusat dengan orang asli Papua (Dialog Jakarta-Papua), di mediasi oleh pihak ketiga yang netral (independent). pihak ketiga bukan berarti LIPI atau orang-orang ternama di Indonesia, melainkan Negara-negara yang independent.[Ones Madai]