NILAH.COM, Jakarta - Beberapa waktu lalu Konferensi Tingkat Tinggi International Lawyer for West Papua (KTT ILWP) diadakan di Universitas Oxford, Inggris, mengenai kebebasan bagi bangsa Papua. Tak lama kemudian, warga Papua kembali bergejolak dari isu Freeport, Timika sampai Jayapura.
Keinginan untuk kembali berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali muncul. Dan hampir bersamaan, Amerika Serikat menaruh kekuatan militernya di Darwin, Australia untuk memantau keamanan di kawasan Papua-Australia dan Laut Cina Selatan. Ini isyarat politik dan tanda-tanda zaman.
Tidak menutup kemungkinan Papua akan lepas. Karena permasalahan sudah dibawa ke peradilan Internasional. Bukan Indonesia yang menentukan, tapi dunia yang memutuskan, apakah bangsa Papua bisa menikmati kebebasannya.
Dalam hal ini, Jaringan Antar-Iman se-Indonesia meminta agar stigma separatis tidak lagi dilekatkan pada rakyat Papua. Kisruh di Papua harus diselesaikan lewat jalan dialog tanpa kekerasan senjata. Baru-baru ini, para aktivis dalam Jaringan Antar-Iman se-Indonesia itu menyampaikan pesan-pesan damai bagi Papua dan Jakarta.
Jaringan ini membahas berbagai hal tentang tanggung jawab negara dalam ketidakadilan dan kebebasan beragama yang terkekang. Konflik Papua menjadi bagian paling disorot oleh jaringan yang terdiri dari 459 orang itu. Salah satu pesan tentang Papua adalah upaya dialog antara Papua dan Jakarta.
Para tokoh lintas agama dan lintas iman itu mendukung secara penuh terwujudnya dialog damai, Jakarta-Papua, yang didorong oleh masyarakat sipil di Papua dan Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia demi terciptanya keadilan dan perdamaian secara menyeluruh dan bermartabat di tanah Papua dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Aktivis dari Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei), Elga Joan Sarapung bersama seluruh aktivis jaringan ini, meminta kepada Presiden Yudhoyono untuk memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kepala Polri untuk ikut menciptakan suasana kondusif dengan memberlakukan penghentian semua operasi militer, penghentian semua operasi teritorial, maupun penangkapan yang bisa mengganggu upaya dialog.
“Mereka datang dengan senjata, mencari orang-orang tanpa surat perintah. Membuat ketakutan warga," kata Elga.
Para aktivis juga mendesak pemerintah untuk menjamin keselamatan individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan ataupun partisipasi dalam proses dialog. Mereka juga meminta pihak yang berkompeten antara lain kementerian-kementerian fungsional untuk menyelesaikan masalah-masalah PT Freeport.
Semua pesan ini harusnya diupayakan melalui dialog. Menurut aktivis dan tokoh agama, Djohan Efendy, dialog tak bisa hanya berlangsung singkat. Proses menuju perdamaian dapat berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi akan lebih baik dibanding pendekatan menggunakan senjata. "Ini harus diperjuangkan. Kalau tidak, selamanya konflik akan terjadi terus," ujar Djohan Efendy, mantan Sesneg era Gus Dur.
Para analis melihat, kebodohan besar bagi pemerintah jika hingga saat ini mereka diam saja, dan lebih memilih urusan politik, saling menikam satu sama lain, saling menuduh korup antar lembaga, dan mengklaim bahwa dirinya paling bersih diantara politisi yang lain.
Ribuan bangsa papua sudah turun ke jalan-jalan. Bahkan, para perantau dari Papua sudah mulai merangsak masuk ke jalanan ibu kota. Namun pemerintah hingga kini masih belum ada aksi yang benar-benar nyata.
Menjadi pertanyaan, apakah pemerintah memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa bagi Papua. Atau mungkin hanya bisa berbicara prihatin, dan mengutuk kejadian yang tidak sesuai dengan kehendak pemimpinnya? Ini jadi tanda tanya. Yang jelas, dialog adalah solusinya.
