Carut Marut Bantuan Dana Pendidikan di Nabire

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat undang-undang yang tentu menjadi hak dari setiap orang untuk memperoleh pendidikan yang layak namun apa jadinya kalau biaya pendidikan semakin tinggi? Kondisi inilah yang sedang terjadi di Kampus Universitas Wiyata mandala (Uswim) Nabire, Papua. Lihat saja, setiap mahasiswa baru yang tercatat dalam tahun ajaran 2012/2013 dibebankan uang pembangunan Rp. 6.650.000 dan uang sebanyak itu diluar uang pembayaran SPP dan membayar Satuan Kredit Simester (SKS). Menyadari akan hak memperoleh pendidikan semakin mahal di Uswim maka ratusan mahasiswa melakukan demonstrasi Damai pada Rabu 29 Agustus 2012 lalu sambil mengembalikan pakaian orientasi dan Pengenalan Kampus (Ospek) yang dikenakan para mahasiswa baru kepada pihak kampus. Ratusan mahasiswa baru awalnya berkumpul di pintu masuk kampus, menunggu kehadiran Rektor UWSIM. Selanjutnya para mahasiswa ini bergerak masuk ke lingkungan kampus, berbarengan dengan kehadiran rektor di kampus. Para mahasiswa menuntut agar pihak kampus tidak seenaknya menaikan biaya studi tanpa melihat latar belakang dan kemampuan ekonomi dari para mahasiswa. Para mahasiswa ini juga menenteng spanduk bertuliskan “Berdasarkan hasil kesepakatan bersama seluruh maba biaya 6.605.000 dikurangi 4.500.000 di kampus Uswim Nabire.” Juga ada pamflet bertuliskan “Dengan alasan apa biaya SPP tahun kemarin rendah sedangkan tahun ini biaya SPP tinggi, oleh karena itu kami dari maba mohon kurangi biaya.” Melihat aksi Demo Damai dari mahasiswa baru ini sempat membuat pihak Rektorat agak marah. Sesekali Rektor mengeluarkan kata bahwa “catat semua mahasiswa yang Demo dan keluarkan mereka dari sini”. Selain Rektor, seorang petugas Rektorat yang diketahui bekerja di bagan Keuangan juga mengatakan” mahasiswa pindahan dari Unipa Manokwari itu yang memprovokasi mahasiswa sehingga keluarkan dia” Aksi ini berlangsung lancar dan aman Aksi para mahasiswa ini diterima langsung ole Rektor USWIM, Didimus Mote, SH, M.Si. Rektor dihadapan para aksi menggambarkan kondisi penndidikan di beberapa kampus swasta yang juga menurut Rektor lebih mahal dari pada Uswim. Selain itu Rektor mengatakan uang Pembangunan ini akan digunakan dalam membayar administrasi dalam rangka mengejar Akreditasi Kampus. Dari Informasih yang Cermin Papua dapatkan di kampus bahwa pihak Kampus Uswim telah mengeluarkan dana sekitar Rp 3 Milyar untuk membayar sejumlah pihak agar kampus tersebut mendapat Nilai Akreditas. Rektor juga menjelaskan dalam pembayarannya, dilakukan melalui 2 tahap, hal ini sama dengan pembayaran yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Didimus Mote juga menyampaikan , biaya SPP naik karena biaya akreditasi yang cukup mahal. Kedepan ijasah yang tidak terakreditasi maka tidak akan laku. Untuk 1 akreditasi dibutuhkan dana sekitar 50 juta rupiah. Karena kalau tidak terakreditasi maka akan ditutup. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdiri pada tahun 1994, berlandaskan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Sebagai satu satunya badan akreditasi yang diakui oleh pemerintah BAN-PT memiliki wewenang untuk melaksanakan sistem akreditasi pada pendidikan tinggi. Pengamat Pendidikan di Nabire Oktovianus Takimay mengatakan bahwa pihak Yayasan yang membawahi Uswim ini terlalu berani dalam membuka banyak program. “Saat ini Uswim memiliki lima Fakultas dan untuk operasional seluruhnya dibebankan kepada Mahasiswa. Ini sungguh Ironis” Lihat saja untuk membayar gaji dosen saja mesti digunakan uang dari mahasiswa “Dosen-dosen kita kasih honor paling kecil. Sebenarnya kita mau kasih naik tapi nanti naik biaya kuliah yang bisa jadi masalah bagi orang tua mahasiswa. Karena itu walaupun kita keluarkan aturan tapi kita bisa membijaki. Ada yang bisa ikut ujian walaupun belum bakar lunas SPP, karena dekan-dekan kasihan dengan kondisi mahasiswa,” papar rektor. Rektor juga mengatakan hingga saat ini Pemerintah Daerah tidak lagi membantu Peningkatan kapasitas Universitas. Beda dengan bupati A.P Youw yang betul-betul paham pentingnya pendidikan sehingga semasa pemerintahannya Uswim mendapat bantuan dana. Tentu saat ini dunia Pendidikan di Nabire bernasib “harap-harap cemas”. Banyak pihak mendukung Nabire sangat layak dijadikan kota pendidikan. Sebut saja, Ikatan Alumni SMA YPPK Adhi Luhur, Kolese Le Cocq d’Armandville (IKAAL) Nabire Papua yang terus mendorong Nabire Kota Pendidikan. Tentu banyak pengalaman bercerita dan menjadi alasan mengapa Nabire layak untuk dijadikan kota Pendidikan. Namun jika dilihat niat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan menilai pentingnya pendidikan masih kurang maka harapan tinggal harapan. Lihat saja Uswim yang menjadi Universitas swasta yang menampung ribuan mahasiswa dan telah berhasil menamatkan ratusan alumni yang menjadi pejabat di Nabire, Deiyai, Dogiay, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya saja sangat memprihatinkan Nasibnya. Untuk membangun gedung kampus saja dibebankan kepada Mahasiswa sehingga dapat di pastikan kurangnya perhatian Pemerintah daerah. Semestinya Pemerintah daerah di beberapa Kabupaten dapat membantu kami” tegas rector. Selain itu, Pemerintah kabupaten Nabire juga kurang terbuka dalam menyalurkan bantuan biaya tugas Akhir. Lihat saja sejak Bupati baru sampai sekarang kami tidak dapat bantuan pemondokan asrama dan juga bantuan biaya studi akhir” tegas Arnold Pakage Ketua Ikatan Mahasiswa Nabire di Jakarta. Dari data yang Cermin Papua peroleh di Nabire bahwa penyaluran dana bantuan akhir studi disalurkan lewat kepala-kepala Distrik di Nabire. Sehingga setiap mahasiswa wajib membawah persyaratan ke Nabire. Namun tak jelas dananya untuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di Papua saja atau diperuntukan juga untuk para mahasiswa yang sedang menimbah ilmu di luar Papua. “ Kami sedang menangani pembayaran bantuan tugas akhir bagi mahasiswa Uswim jadi nanti kalau ada dana sisa baru kami akan kirim untuk mahasiswa diluar Papua” begitu ucap salah satu Kepala Distrik di Nabire Padahal tentu bukan menjadi rahasia bahwa Negara mewajibkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja baik Negara maupun daerah sebanyak tiga puluh persen diperuntukan untuk sector Pendidikan. Namun tak jelas aktualisasi dari amanat undang-undang tersebut terutama di Nabire yang mana sejumlah pihak sangat prihatin dengan dunia pendidikan di Nabire. ( CP/John Pakage)