Masalah Degeuwo Akan Diselesaikan Melalui Jalur Hukum

JAYAPURA (UMAGI)-- Aliansi Intelektual Suku Wolani, Mee dan Moni (AISWMM) serta Tim Terpadu masyarakat sepanjang kali Degeuwo menegaskan persoalan penambangan liar di sepanjang Kali Degeuwo akan diselesaikan melalui jalur hukum, dalam hal ini melalui pengadilan. 

“Banyak pengusaha di Degeuwo yang tidak punya ijin administrasi dan ijin membuka tambang secara resmi, karena itu kami akan segera mengadukan ke pengadilan.”Demikian penegasan Ketua AISWMM, Thobias Bagubau bersama beberapa rekannya ketika menggelar jumpa pers pada, Selasa (3/4) kemarin, di Prima Garden, Abepura, Jayapura, Papua terkait persoalan penembangan liar di Degeuwo.

Menurut Bagubau, setelah diselidiki secara cermat, ternyata hampir semua perusahaan di Degeuwo telah melakukan pelanggaran administrasi, sehingga dirinya akan mengadukan persoalan tersebut ke pengadilan. 

Bagubau bersama rekan-rekannya juga menolak tegas pertemuan yang dilakukan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Paniai, Jhon NR Gobay, Selasa (3/4) kemarin di Nabire, dengan tujuan mencari solusi persoalan di Degeuwo.  

Sementara itu, salah satu warga Degeuwo, Johanes Kobepa dengan tegas mengatakan Degeuwo harus tutup, karena banyak sekali dampak negatif yang terjadi akibat penambangan liar di daerah tersebut.

Kobepa juga meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai maupun Pemerintah Provinsi Papua untuk tidak memberikan izin kepada siapa pun yang ingin buka usaha maupun lakukan pertambangan di sepanjang kali Degeuwo. 

Ketika ditanya, kapan masalah Degeuwo akan diselesaikan melalui jalur hukum, dalam hal ini melalui pengadilan, ketua AISWMM mengatakan, pada bulan Mei 2012 mendatang masalah tersebut akan segera diadukan. 

Aktivitas penambangan liar di Kali Degeuwo, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Papua, telah berlangsung sejak tahun 2003. 

Tiap harinya, puluhan ton dihasilkan dari pendulangan liar tersebut. Banyak warga non-Papua yang menambang dengan mengguinakan alat-alat canggih, sehingga masyarakat setempat yang masih sangat tradisional dengan sendirinya tersingkir. 

Aparat TNI/Polri selalu membeking keberadaan penambang non-Papua, dalam beberapa tahun belakangan ini juga banyak warga sipil setempat yang menjadi korban akibat ditembak aparat keamanan.

ARNOLD BELAU