Majalah Belanda, Elsevier,
menurunkan artikel tentang seruan Partai untuk Kebebasan (PVV) kepada
pemerintah Belanda agar mendukung perjuangan kemerdekaan Papua.
Anggota parlemen Wim Kortenoeven (dari PVV) ingin agar Menlu Belanda,
Uri Rosenthal, dari partai liberal konservatif (VVD) menegaskan kepada
pemerintah Indonesia tidak lagi menggunakan kekerasan terhadap kelompok
separatis Papua. Diplomat Belanda harus menghadiri pembacaan deklarasi
kemerdekaan di Papua, pada 1 Desember. Kehadiran itu bisa mencegah
terjadinya pertumpahan darah. Demikian Kortenoeven artikel Elsevier seperti dikutip Radio Nederland, Kamis (24/11/2011).
Anggota parlemen dari PVV itu menyampaikan pesan tersebut dalam
pembahasan anggaran Kementerian Luar Negeri. Ia mengenakan lencana
bergambarkan bendera bintang kejora pada bajunya. Bendera itu adalah
hadiah Belanda kepada Papua tahun 1961, sebagai tanda mendukung
keinginan kemerdekaan.
Karena ditekan Amerika, Belanda
menyerahkan Papua bagian Barat ke PBB tahun 1962. Amerika cemas
Indonesia akan berubah menjadi negara komunis, jika masalah Papua tidak
diselesaikan. Karena Uni Sovyet dan China ketika itu berpihak kepada
Indonesia. Tapi dengan syarat rakyat, melalui referendum, bisa
mengungkapkan pendapat tentang kemerdekaan.
Tahun 1969 PBB
meminta advis sejumlah kepala suku di Papua. Karena tertarik dengan
pelbagai hadiah dan janji-janji palsu, para kepala suku ini memilih
bergabung dengan Indonesia. Demikian Kortenoeven seperti dikutip Elsevier. Sejak itu tentara Indonesia bertindak keras terhadap orang Papua yang memperjuangkan negara sendiri.
Kortenoeven langsung mendapatkan dukungan dari partai hijau GroenLinks.
"Saya mendukung Anda," kata Mariko Peters dari Partai Kiri Hijau
tersebut seperti dikutip majalah Elsevier. Sangat kecil kemungkinan
Menlu Rosenthal juga akan mendukung seruan PVV. Hingga sekarang para
menlu Belanda, dalam hubungan mereka dengan Indonesia selama ini,
sebanyak mungkin menghindari topik-topik peka.
Bukan hanya
terkait hubungan ekonomi, juga karena ada hubungannya dengan masa lampau
kolonial, maka pemerintah Belanda diminta bersikap berhati-hati.
Atas pertanyaan apakah rakyat Papua diuntungkan jika Belanda campur
tangan dalam masalah ini, Kortenoeven menyatakan dia tidak membela
separatisme, melainkan hak untuk menentukan nasib sendiri. "Belanda
mempunyai hutang kehormatan," demikian anggota PVV ini dalam Elsevier.
0 SILAKAN BERKOMENTAR :
silakan komentar anda!