Thursday, January 26, 2012

SUP: MENYENCAM STOP PERAMPASAN TANAH & TARIK MILITER DARI PANIAI PAPUA

WEST PAPUA     3:33 AM  


YOGYA (Umagi) - Puluhan massa Masyarakat dan Mahasiswa/i, yang berdomisili berstudy Yogyakarta tergabung dalam FNM, AMP dan GP3-PB” Solidaritas Untuk Papua (SUP) melakukan aksi long march dari parkir Abu Bakar Ali, kantor DPRD DIY, komplek Kepatihan hingga kawasan titik nol Yogyakarta, Senin (26/2012). 

Mengecam Perampasan Tanah & Stop Kekerasan Militer Terhadap rakyat Papua Paniai di Papua dan Tarik militer dari Pulau Papua. Hentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh oknum TNI/Polri di tanah Papua dan menimbulkan Jutaan korban jiwa Tidak berdoasa di Tanah Papua Barat Sampai saat ini di kabupaten Paniai, Puncak Jaya dan Papua Lainnya.


militer telah membangun Pos-pos dan jadikan tempat trsebut tempat operasi gabungan dari setiap satuan yang ada di papu. tanah adat dijadikan sebagai Tanah milik Negara sehingga TNi/POLRI berhak melakukan penduduk bahkan mobilisisasi militer dalam kesatuan besar  untuk menumpas masyarakat yang berseragam Ideologi NKRI. berdasarkan data yang kami terima dari lapangan bahwa tempat dimana terjadinya suatu operasi militer tersebut akan dijadikan sebagai tempat mobilisasi Operasi militer (mendirikan Batalyon) dan diseluruh papuaakan didirikan sebanyak 15 batalyon, semuanya untuk menuntas bagi warga negara yang berseberangan ideologi Keutuhan NKRI Harga mati.

Koordinator umum lapangan (korlap)Sonny Detto  menyampaikan, beroperasinya  perusahan-perusahan skala besar maupun Kecil  Ilegal/non ilegal  di Papua  seperti Freeport, Timika, Miffe Di Merauke MANSETT DI Paniai Komopa dan masih Banyak lainnya tetap mengambil peran atas terjadinya pelanggaran HAM. Bahkan tuntutan masyarakat atas perlakuan tidak adil dijawab dengan kehadiran aparat keamanan melalui pendekatan militeristik yang tidak mencerminkan Rakyat Papua. Negara Indonesia sebagai Negara berhukum. hukum hanya diatas kertas.
*dampak terjadi Mobilisasi besar para militer Indonesia di wilaya Adat Suku Mee kabupaten Paniai memberikan dampak negatif bagi masyarakat adat setempat. akibat terjadi pengusiran dan trauma yang berkepanjangan, sekolah-sekolah tidak dapat berjalansebagaimana mestinya.ekonomi masyarakat adat sempat terganggu pelayanan publik terusik, merasa ketakutan oleh masyarakat adat setempat semakin tinggi. karena para militer (TNI-POLRI) setiap hari melakukan operasi sweeping dari kampung ke kampun, rumah ke rumah di sekitar Pinggiran Wegeuto, yang mencurigai melakukan pengeledahan terhadap badan selongsong senjata berdering di telinga, memang situasinya dijadikan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) diwilayah setempat"true.

"Seperti yang dilakukan aparat TNI/Polri terhadap Masyarakat Paniai Papua, sumber dari gereja menyebutkan bahwa hingga kini warga harus mengungsi, karena  terjadi perampasan Tanah perampasan Hak Hidup, dan menelan korban Tempat tinggal (Rumah ) mereka di bakar, Tanaman Pohon mereka di tebang sensor  tanpa di ketahui Pemilih Tanah adat setempat guna membangun  pos-pos (Camp) TNI POLRI. Masyarakat setempat Takut dan trauke Ketika Mereka melihat dan Menyaksikan Bunyi Tembakan Akibat dari itu Penggungsian  ke tempat lain mengakibatkan Korban jiwa: Berikut nama-nama warga yang tewas akibat tertembak dalam insiden di Paniai :

Tapupai Gobay (30) Tawe Bunai Awe (30) Uwi Gobay (35) Wate Nawipa (25) Martinus Gobay (29)Owdei Yeimo (35) Ruben Gobay (25) Paul Gobay (42) Bernadus Yogi (23) Demianus Yogi (15) Simon Kogoya (40) Simon Yogi (30) Luke Kudiai (25) Alfius Magai (20) Terluka :Paschal Kudiai (15) Martinus Kudiai (30) David Mote (40) was Amandus Kudiai (43)Yohan Yogi (21)Mon Yogi (20)
Sikap yang dimunculkan aparat tersebut jelas tidak mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum tetapi justru menggunakan pendekatan kekerasan," ujarnya.

Kekerasan dan tindakan pelanggaran HAM ini, lanjutnya, dianggap telah menyakiti hati rakyat Papua sebagai Manusia Ciptaan MAhakuasa. Karena hanya demi vestasi asing aparat TNI/Polri dengan kejam membunuh rakyat Papua. Hal ini juga semakin membuktikan bahwa watak rezim SBY-Boediono merupakan anti demokrasi dan anti terhadap HAM.

Cerita tentang korban kekerasan aparat keamanan terhadap warga sipil di negara ini cukup banyak. Bahkan tak terhitung jumlahnya dan tak terdata dengan baik. Setiap daerah di Indonesia pasti ada cerita penyiksaan aparat keamanan  yang sungguh tidak manusiawi. Aparat keamanan  yang katanya pengayom dan pelindung rakyat, justru menjadi penyiksa, pemerkosa dan pembunuh rakyat. Militer bukan lagi Tentara Rakyat. Dari sisi militer, dwifunsi ABRI hanya memberikan legitimasi kepada TNI untuk berpolitik dan menjarah seluruh ruang-ruang kehidupan sipil.
            Selain itu, akibat dari dwifunsi itu melahirkan penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat. Kita kenal banyak orang mati dibantai dalam peristiwa G30-S/PKI, Aceh, Tanjung Priok, Lampung, Maluku Pencaplokan Timor-Timur dan Papua Barat.  Banyak orang telah menjadi korban penculikan, penyiksaan, penghilangan paksa, pemenjaraan, dan juga perempuan-perempuan menjadi korban perkosaan. Para petani digusur tanahnya dan mereka mengalami ancaman teror dan intimidasi oleh aparat keamanan.
      Sejarah kekerasan aparat keamanan  khususnya terhadap rakyat Papua Barat telah dimulai sejak Papua Barat diintegrasikan secara paksa ke dalam Indonesia Pada Tahun 1963. sekitar pada tahun 2000, ELS-HAM Papua melaporkan korban kekerasan aparat keamanan di sebagai wilayah di Papua Barat. Kabupaten Paniai antara tahun (1968-1998) tercatat meninggal 614, hilang 13, diperkosa 94;  Kabupaten Biak (1962-1972 dan  1998) meninggal 102, hilang 3, dianiaya 37, ditahan 150; Kabupaten Wamena (1977),  Kecamatan Kelila 201 orang tewas,  Kecamatan Asologaima 126 orang tewas, Kecematan Wosi 148 orang tewas; Kabupaten Sorong (1965-1999)  meninggal 60 orang, hilang 5 orang, diperkosa 7 orang; dan Kabupaten Jayawijaya (1996-1998)  meninggal 137 orang, hilang 2 orang, diperkosa 10 orang, diniaya 3 orang, di bakar 13 gereja, 13 kampung, 166 rumah dan 29 rumah bujang serta kabupaten lainnya masih belum terdata dengan baik.
            Data lain menyebutkan bahwa pada tahun 1969 seorang kepala sekolah perempuan di Sarmi  bernama Ester Yanteo ditelanjangani serta di alat kemaluannya dibakar dengan api rokok. Jemburwo, aparat keamanan  memerkosa para wanita. Aparat keamanan  memasukan pasir ke dalam alat kemaluan para perempuan serta dimasukan ke dalam karung dan kemudian di ceburkan kedalam laut. 
            Tahun 1968, 162 orang penduduk Arfak tewas di bunuh aparat keamanan , 28 penggunsi yang sedang berusaha kembali dibunuh oleh aparat keamanan. Tahun 1970 sebelum perlakuan buruk terhadap 80 wanita dan anak-ank terjadi seorang wanita yang sedang hamil bernama, Maria Bonspia, di tembak mati oleh aparat keamanan dan bayinya dikeluarkan dari perutnya dan dipotong. Saudara perempuan wanita itu diperkosa dan dibunuh oleh sekelompok aparat keamanan  Indonesia.
            Rakyat Papua selanjutnya mendengatar tentang adanya pembantaian 500 penduduk desa di daerah Lereh.  Pada tahun 1970, sejumlah pemimpin desa ditangkap dan dimasukan dalam helihkopter. Mereka belum pernah naik pesawat dan sangat ketakutan. Helicopter-helikopter tersebut lepas landas dan terbang melintasi perbukitan setempat dan mereka dibuang dari ketinggian 300 meter hingga mati tulang belulang.  Pada tahun 1977, pihak aparat keamanan  Indonesia menindas secara keras setiap bentuk perlawanan masyarakat. Seorang wartawam Australia ketika memasuki suatu daerah  diberitahu oleh seorang pegawai pemerintah bahwa 900 warga yang melawan telah di bunuh oleh aparat keamanan. KOMPAS sebuah harian terkemuka di Jakarta, memberitakan bahwa sungai Baliem dipenuhi oleh jasat manusia.  Pada tahun 1981, 30.000 lebih orang di bunuh di tanah Papua.  Ketua  Presidium  Dewan  Papua  (PDP)  Theys  Hiyo  Eluay  hari  Sabtu,  10  November  2001 diculik. Esok harinya, ia ditemukan telah tewas di  Koya  tengah, Kecamatan  Muara  Tami,  Kabupaten    Jayapura.  Jenazah  Theys  ditemukan  tertelungkup  di  jok   mobil Toyota Kijang dengan wajah babak belur dan luka di pelipis, dahi, dan leher (2001),  Data-data kekerasan aparat keamanan  Indonesia (2000-2006) belum terdata dengan baik.
            Hingga pada kasus   penembakan aparat militer dan kepolisian terhadap penambangan emas tradisional di sekitar areal PT Freeport Indonesia pada Kamis, 24 Mei 2007 pukul 17.00 waktu Papua Barat.  Empat orang tertembak mati adalah (1) Daro Tabuni, (2) Head Tinal, (3) Stefanus Songgonau, dan (4) Anton Jikwa. Sementara itu,  tiga orang yang masuk rumah sakit belum teridentifikasi identitasnya. Wamena Kasus penembakan terhadap Opinus Tabuni 9 Agustus 2008.  Jayapura    kasus Penembakan Mahasiswa  Menjelang Pemilu 2009  Erik Logo (paha dan bagian perut/meninggal dunia, F. Mabel (meninggal dunia).
Video kekerasan Penyiksaan Warga Sipil Puncak Jaya  rekaman situs Youtube adalah aknum Anggota Tentara (22/10) Jakarta (voa-islam.com) korban  tersebut  sudah meninggal Komnas Ham di Papua (12/10).
Kabupaten Dogiyai (13 April 2011) Polisi mengeluarkan tembakan yang ditujuakan kepada rakyat sipil hasil dua warga sipil masing-masing Dominikus Auwe (27) dan Aloysius Waine (25) tewas terkena proyektil.
Akibat tindakan brutal aparat kepolisian tersebut, menelan korban seorang buruh yang tertembak dibagian dada kirinya hingga meninggal dan melukai 2 orang buruh yang terkena peluru karet di bagian punggung serta 2 orang lainnya terluka dibagian kepala akibat pukulan, serta korban lainnya yang juga mengalami luka.
Jayapura penembakan brutal  Konggres Papua  III 19 Oktober Korban tewas: 1.James Gobay (25), 2. Yosaphat Yogi (28). 3.Daniel Kadepa (25). 4. Maxsasa Yewi (35). 5.Yacob Samonsabra (53). 6.Pilatus Wetipo (40). Korban luka : 1.Ana Adi (40). 2.Miler Hubi (22). 3.Matias Maidepa ( 25).  Diperkirakan sekitar 380 orang ditangkap (360 orang berdasarkan pengakuan Kapolresta kepada tim Kontra pada 25 Oktober). Penangkapan dilakukan oleh anggota polisi didalam lapangan sepak bola Zakeus Jayapura Papua (2011).

 "Karena itu kami menuntut tarik militer dari Paniai Papua, hentikan pelanggaran HAM di Paniai dan Papua umunya dari sorong sampai Merauke. dan usut tuntas pelanggaran HAM di Papua. Kami juga meminta agar SBY-Boediono bertanggung jawab atas pelanggaran HAM  yang terjadi. Serta Jaminan keamanan Bagi rakyat Papua Paniai untuk  kembali nemenpati tempat tinggal mereka. dan memberikan ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat Papua Barat"**  UMAG>


Prees ReleaseSince the reign of Sukarno, switch to the New Order government did not escape the memory of society, students and the entire people of Indonesia would be dictatorship. Echoes of the 1998 reform provides fresh air for all the people of Indonesia on the militaristic at that time. Administration was changed to the leadership of Susilo Bambang Yudhoyono as a driver of Ham and Democracy in Indonesia, complete his leadership during the two periods into the number one man in this Republic. The leadership did not escape the memory militerismenya, indeed Yudhoyono is a former commander in the Republic was later turned into the world of politics his career.Along with berkembangnnya age, SBY government force its citizens to abide by the rules in accordance with applicable laws, because that Indonesia adopts a rule of law. Therefore, anyone who violates the law must deal with the law, on the basis of the military (TNI / police and other Joint) repressive efforts of a number of suspicions that the local community (Paniai) engage in activities that endanger the integrity of the Unitary Republic of Indonesia in the country, a number of policies to secure the area carried out in these operations is limited and even large scale.Security efforts undertaken by the state against its own people has occurred throughout the archipelago, for example the case Mesuji, Bima NTB, the Company with the Society of customary land owners, until the case is now happening in the District have been shocking the world Paniai International.The impact of military operations conducted by the authorities of suspicions against his own people had planted imeg that the authorities no longer provide protection to the people even kill their own people on the basis of suspicion that does not make sense. Lunge between the military and indigenous peoples in the tribe koteka Mee is a bad name as a champion Enforcement SBY Ham and Democracy in this country.These military operations have an impact substantial losses for the local indigenous people, who inhabit the village Wagamo Eduda Paniai now doing using large-scale evacuation. Military (TNI / police) who performed the operation not only makes the local indigenous people feel fear, but the Military-Kampung Kampung has been expelled (village) where the local indigenous community, after the expulsion and arbitrary arrest on suspicion that is not logical.Military (TNI / police) have built Camp-Camp and made the place such as a joint operation of any entity that is there. Customary land used as a state-owned land so that the army / police are entitled to military mobilization in the occupation even greater power to crack down on people who opposed the ideology of Homeland.Based on field data that we can be that place where the occurrence of a military operation will be used as a place of military mobilization (founded Battalion), and throughout Papua would establish sebanya 15 Battalion, all of them to menuntas for citizens who opposed the integrity of Homeland indeologi fixed price.The impact of the mobilization of the military in the area of ​​Indigenous Tribes Mee Paniai district adversely affect our local indigenous communities. Akibatnay occur expulsion and prolonged trauma, schools can not operate properly, the local indigenous economies disrupted, disturbed the public service, feel frightened by the higher local indigenous communities.Because the military (TNI / police) every day to do surgery to kampuung sweping of village, house to house, every society that suspects do a search on their bodies and even arbitrary arrest, which again is more fatal shootings in the operation of any sound shell rings weapons in the ears, the situation is actually used as a Military Operation Zone (DOM) locally.The source of the church says that until now Enarotali residents continue to flee to for protection. Although police have set up a treatment center, but the treatment center is monitored very closely. Residents are prohibited from leaving the food aid for their families in the care center. Three residents reported to have died at the care center. Local Humanitarian local activists also reported that local residents are being threatened with detention and beatings if they tried to deliver humanitarian assistance to people who held the post of military operations.Here are the names of residents who died was shot in the operation in Paniai: Tapupai Gobay (30), Tawe Bunai Awe (30), Uwi Gobay (35), wate Nawipa (25), Martinus Gobay (29), Owdei Yeimo (35) , Ruben Gobay (25), Paul Gobay (42), Bernadus Yogi (23), Demianus Yogi (15), Simon Kogoya (40), Simon Yogi (30), Luke Kudiai (25), Alfius Magai (20). Injured: Paschal Kudiai (15), Martinus Kudiai (30), David Mote (40), Amandus Kudiai (43), Yohan Yogi (21), Sun Yogi (20), three people who died in care centers: OTOLINCEA DEGEI (2 ), YULIMINA GOBAI (4), and ANNA DEGEI Age (47). In accordance with the reports we get from the field say that the military has been building Post-post in the five villages, namely: Village Dagouto, Uwamani Village, Village Badauwo, Yagiyo Village, and Village Eduda, adaat community in the territory had been expelled on the basis of military operations will continue .In a crackdown operation is fully funded by one of the gold mining company in Australia has started to operate in the territory of indigenous communities, and supported by Paniai Regent. The parties assume that Paniai unsafe to develop large-scale mining due to security conditions were disrupted by the actions of the rebels, as well as other reasons for the local indigenous people are reluctant to give their communal land to serve as the mining operations in the region. Reasons are the basis for the military to do an operation until the occurrence of a violation of local Rights of Indigenous Peoples.Therefore, we are of the Solidarity for Papua (SUP) expressed attitudes:"STOP THE FORFEITURE OF LAND AND LAND IN PAPUA Kekeran Miter"1. Stop Violence Indonesian military throughout the Land of Papua, especially in the District Paniai,Stop confiscation of the people in the District Land Paniai,Military Pull Organic and Non-Organic from the Land of Papua, especially in the District Paniai,SBY-Boediono MUST be responsible for the actions of violent Indonesian Military in Papua, especially in Paniai district, andProvide security guarantees for the People Paniai to re-occupy their dwellings.The statement was made, for your attention and cooperation we thank.Jakarta, January 26, 2012SincerelyGeneral CoordinatorRoy Wene
















































































WEST PAPUA


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut odio. Nam sed est. Nam a risus et est iaculis adipiscing. Vestibulum ante ipsum faucibus luctus et ultrices.
View all posts by Naveed →

Google+ Followers

Translate

Followers

NEWS

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.