(UmagiPapua)---JAYAPURA, Mama Mama Pedagang Asli Papua yang tergabung dalam Koalisi Untuk Stop Sudah Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak Tanah Papua menggelar aksi demo di Kantor DPR Papua, Jayapura, Jumat (25/11).
Aksi ini dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 25 November -10 Desember 2011
Setibanya di Kantor DPR Papua, para pengunjukrasa menggelar orasi yang disampaikan representasi dari Mama Mama Pedagang Asli Papua.
Aksi ini dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 25 November -10 Desember 2011
Setibanya di Kantor DPR Papua, para pengunjukrasa menggelar orasi yang disampaikan representasi dari Mama Mama Pedagang Asli Papua.
Sebagaimana selebaran yang dibagikan ketika aksi unjukrasa di DPR Papua menyebutkan, pertemuan pada tanggal 1 Pebruari 2011 antara Mama Mama Pedagang Asli Papua dengan Komisi D DPR Papua dan Pemerintah Kota Jayapura, dengan hasil kesepakatan bersama bahwa pasar yang berada di Terminal Mesran hanya bisa menjual barang barang Manufaktur (VCD dan Pakaian), barang barang hasil bumi hanya dijual oleh Mama Mama Pedagang Asli Papua yang berada di Pasar Sementara, Jln. Percetakan, Jayapura. Namun ternyata, sejumlah pedagang Non Papua di Pasar Mesran juga menjual barang barang hasil bumi. Esterlina Ato menegaskan, pihaknya datang menyampaikan aspirasi di DPR Papua untuk mendesak pemerintah segera menutup Pasar Mesran dan menuntut Pemerintah Provinsi Papua segera membangun pasar permanen khusus Pedagang Asli Papua.
“Dong tra jual pakaian. Dong tipu dong jual sayur, ayam, tahu dong matikan kami Mama Mama Papua. Kami pu jualan macet,” katanya.
“Kami minta supaya pendatang jangan lagi datang di Papua kami batasi supaya kami mau jual kami mau jamin kami pu anak anak.”
Maria Tabuni menandaskan, kedatangannya di Kantor DPR Papua untuk menagih janji yang disampaikan mantan Gubernur Provinsi Papua DR. Barnabas Suebu SH ketika meresmikan Pasar Sementara di Jln. Percetakan, Jayapura beberapa waktu lalu.
“Kita punya barang jualan busuk busuk tra ada yang laku. Kita pu anak tra bisa sekolah,” ungkapnya.
Tambahan modal Rp 600.000.000 yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua, atas perjuangan Mama Mama dalam bentuk pinjaman dari Koperasi Mama Mama Pedagang Asli Papua ternyata Mama Mama tak mampu mengembalikan lantaran mengalami kerugian selama setahun berjalan. Pasar Sementara menjadi tanggungjawab siapa, tak jelas. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura saling melempar tanggungjawab, listrik, air bersih, pengelolaan sampah, WC tak diatur.
Erita Wanggai menjelaskan, pihaknya mendesak pemerintah untuk melarang pedagang Non Papua menjual pinang dan sagu mentah di Papua. “Dulu kita jual pinang dan sagu mentah setiap hari laku Rp 400.000. Tapi sekarang sulit dapat Rp 100.000,” tukasnya.
Wakil Ketua Komisi A DPR Papua dan Ir Waynand Watori dan Anggota Komisi B DPR Papua Thomas Sondegau ST turun menemui Mama Mama Pedagang Asli Papua yang berunjukrasa. Sesaat kemudian salah seorang Mama Mama Pedagang Asli Papua membacakan pernyataan sikap sekaligus menyerahkan kepada perwakilan DPR Papua. Pertama, menuntut Pemerintah Provinsi Papua segera membangun pasar permanen khusus Pedagang Asli Papua.
Kedua, mendesak pemerintah untuk segera dibangun pasar khusus pedagang asli Papua di Setiap Kabupaten di Papua.
Ketiga, menuntut untuk segera ditutup dan rekolasi pedagang yang ada di Pasar Mesran.
Keempat, mendesak pemerintah untuk tak diadakan pasar murah di Kota Jayapura.
Kelima, mendesak pemerintah mengambil tindakan dengan tegas untuk tak lagi pedagang yang menjual sayur, ikan mentah menggunakan kendaraan bermotor.
Keenam, mendesak pemerintah untuk melarang para kaum pemilik modal yang mempunyai Mall, untuk tak lagi menjual hasil bumi dari tanah ini.
Ketujuh, mendesak pemerintah untuk melarang pedagang Non Papua menjual pinang dan sagu mentah di Papua.
Kedelapan, mendesak pemerintah untuk tak lagi membangun Mall dan Ruko di Kota Jayapura.
Kesembilan, menuntut untuk menghentikan kekerasan ekonomi terhadap perempuan Papua.
Menanggapi pernyataan sikap Mama Mama Pedagang Asli Papua, Weynand Watori menegaskan, pihaknya menerima aspirasi Mama Mama Pedagang Asli Papua dan berjanji segera menyampaikan Badan Musyawarah DPR Papua agar ditindaklanjuti.
Dia mengatakan, berkaitan dengan aspirasi tersebut DPR Papua telah mensahkan Perdasus tentang kependudukan untuk membatasi arus penduduk ke Papua serta Perdasus ekonomi kerakyatan yang antara lain untuk memproteksi Mama Mama Pedagang Asli Papua. Tapi hingga kini belum tercapai. (mdc/don/l03)
0 SILAKAN BERKOMENTAR :
silakan komentar anda!