Langkah Vanuatu Dan ULMWP Di Sidang Umum PBB

Benny Wenda (tengah) dan Rex Rumakiek (kedua dari kiri) berfoto bersama dengan perwakilan ULMWP lainnya.

New York -- Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Genegeral Assembly (UNGA) ke 73, bertempat di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, kali ini punya makna tersendiri bagi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang tergabung dalam delegasi resmi negara Vanuatu. 

Pertemuan tahunan yang telah dibuka Selasa (11/9) lalu oleh Sekjen PBB, Antonio Guterez dan dihadiri oleh berbagai pemimpin dunia itu baru bisa dihadiri utusan ULMWP yang tergabung dalam delegasi negara Vanuatu pada Senin (24/8). Perwakilan ULMWP dalam delegasi Vanuatu antara lain Benny Wenda (selaku ketua eksekutif ULMWP), Rex Rumakiek (sekretaris) dan Jennifer Robinson, seorang pengacara internasional asal Inggris yang tergabung dalam International Lawyers for West Papua (ILWP). 

"Kami bersyukur karena kali ini ULMWP bisa secara resmi tergabung dalam delegasi Vanuatu. Ini semua terjadi berkat kerja keras, doa dan pergumulan seluruh rakyat serta para pejuang Papua di Tanah Air maupun di mana saja yang menantikan pembebasan dari penindasan kolonialisme Indonesia," ujar Benny Wenda yang di dampingi Rex Rumakiek selepas bersama delegasi Vanuatu yang terdiri dari Charlot Salwai (Perdana Menteri), Ralph Regenvanu (Menteri Luar Negeri) dan Odo Tevi (duta besar Vanuatu untuk PBB) mengikuti sesi rangkaian Sidang Umum PBB ke 73 tahun ini. 

Menurut Wenda, perwakilan ULMWP sebelumnya telah bertemu secara khusus dengan Odo Tevi, Duta Besar Vanutu untuk PBB guna membahas dan mempersiapkan hal-hal strategis yang akan disampaikan dalam Sidang Majelis Umum PBB kali ini maupun dalam rangka melakukan lobi-lobi politik. 

"Dubes Vanuatu sangat menyambut pertemuan kami. Beliau mengharapkan agar rakyat Papua maupun segenap komponen perjuangan pembebasan Papua harus bersatu. Karena persatuan menuju cita-cita pembebasan nasional adalah kunci utama," jelas Wenda, yang saat ini bermukim di Oxford, Ingggris, karena mendapat suaka politik. 

Sementara itu, Rex Rumakiek sekertaris ULMWP yang sehari sebelumnya telah tiba di New York dari Australia guna mengikuti Sidang Umum tersebut mengajak seluruh komponen rakyat Papua untuk bersatu mendukung ULMWP sebagai wadah perjuangan yang saat ini diakui Vanuatu. "Rakyat Papua dan seluruh komponen pejuang Papua jangan lagi mengulangi sejarah perpecahan yang telah dibuat oleh para senior-senior pejuang terdahulu.

Mari kita sama-sama mendukung langkah Vanuatu untuk membawa masalah kita ke PBB," ujar Rumakiek yang juga pejuang senior Papua yang kini bermukim di Australia. (Lihat ini: Demo ULMWP; 67 Mahasiswa Ditangkap, Satu Dipukul Polisi) Menyinggung soal petisi tentang referendum yang telah ditandatangani sebanyak 1,8 juta rakyat Rakyat West Papua dan sempat menjadi kontroversi karena dibantah telah diterima langsung oleh Rafael Ramirez, selaku ketua Komisi Khusus Dekolonisasi (C-24) PBB pada September 2017 lalu, Rumakiek menjelaskan hal ini sesungguhnya telah menjadi salah satu upaya tertulis bahwa Rakyat Papua telah menunjukan sikap ingin bebas dari kolonialisme Indonesia.

 "Meskipun petisi itu sendiri bukan mekanisme yang berlaku dalam pengambilan keputusan di PBB, tapi perjuangan dan sikap yang tercermin dari kehadiran petisi itu perlu dihargai sebagai bukti bahwa orang Papua ingin merdeka," cetus Rumakiek yang dalam wadah ULMWP mewakili kelompok West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).

 Dia menambahkan bahwa jangan hanya karena kontroversi soal petisi tersebut, membuat rakyat dan komponen perjuangan Papua Barat terpecah-pecah. Rumakikek berpesan agar persatuan yang sudah terbentuk dalam wadah ULMWP dan kini semakin maju karena di dukung oleh Vanuatu bersama sejumlah negara Pasifik Selatan perlu didukung pula oleh seluruh komponen rakyat Papua di dalam maupun di luar negeri. 

 Vanuatu sesuai protokoler kenegaraannya telah memasukan beberapa nama untuk menjadi bagian dari tim delegasi mereka guna mengawal perjuangan penentuan nasib sendiri bangsa Papua Barat di Sidang Umum PBB ke 73 tahun 2018 seperti; Jacob Rumbiak (juru bicara ULMWP), Melinda Janki (ketua International Lawyers for West Papua/ILWP) dan Laura Lini selaku utusan Vanuatu untuk Papua Barat serta merupakan anak perempuan dari tokoh Pasifik Selatan, Walter Lini. Namun karena berhalangan, beberapa nama tersebut belum bisa bergabung dalam delegasi resmi Vanuatu untuk mengikuti Sidang Umum PBB ke 73 tahun 2018 di Markas Umum PBB di New York. 

Vanutu sebagai salah satu negara kepulauan di Pasifik Selatan, selama tiga dekade telah menjadi pendukung kuat aktivitas perjuangan politik Papua Barat untuk mendeka dari pendudukan Indonesia. Negara kecil yang terletak di sebelah timur Australia, timur laut Kaledonia Baru, sebelah barat Fiji dan selatan Kepulauan Solomon ini secara reguler terus memperjuangkan status keanggotaan ULMWP dalam kelompok Melanesian Spearhead Group (MSG) maupum memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat dalam wadah regional Pacific Island Forum (PIF) hingga ke tingkat PBB. (*) 

©Tabloid JUBI "sumber"

Sumber: https://www.tabloid-wani.com/2018/09/langkah-vanuatu-dan-ulmwp-di-sidang-majelis-umum-pbb.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&m=1

Press Release ULMWP Menyikapi Penyelesaian pelanggaran HAM di Papua

PRESS RELEASE

Holandia, West Papua 09 Juni 2016

Menyikapi Penyelesaian pelanggaran HAM di Papua melalui tim bentukan menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan hanya upaya mengkagalkan upaya diplomasi ULMWP dan menghambat Tim Pencari Fakta dari Pasifik Island Forum (PIF).

Tim bentukan menkopolhukam terkesan dipolitisir sebab sesuai dengan mekanisme pelanggaran HAM seharunya ditangani oleh Komnas HAM bukan Tim siluman yang dibentuk oleh menkopolhukam. Penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua tidak hanya 14 kasus yang didata oleh polda Papua tetapi, pelanggaran HAM sejak aneksasi 1963 sampai dengan saat ini. Pelenggaran HAM di Papua bukan hanya pembunuhan dan penyiksaan yang dialami oleh rakyat Papua.

Berbicara HAM di Papua berarti pelanggaran HAM di Papua sangat kopleks, yaitu pembunggaman ruang demokrasi, perampasan tanah, ilegal loging dan banyak kasus HAM dalam bidang Ekosop terus menerus terjadi di Papua. Tim bentukan Menkopolhukam hanya upaya memperbaiki nama baik negara di muka Internasional, dan membagun opini bahwa indonesia serius memperhatikan pelanggaran HAM di Papua.

Penyelesaian pelanggaran HAM di Papua hanya tipu muslihat jakarta sebab kasus pelanggaran HAM sejak 1963 sampai dengan saat ini tidak mudah diselesaikan dalam waktu dekat ini seperti yang diwacanakan oleh menopolhukam saat ini. Apa lagi beberapa pihak yang diduga pelaku yang terlibat dalam sejumlah kasus di Papua seperti Polda Papua dan pangdam ikut terlibat dalam tim untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua ? Ini sesuatu yang tidak masuk akal sehat sebab pelaku menjadi Hakim sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu kami rakyat Papua yang tergabung dalam ULMWP menyampaikan sikap penolakan sebagai berikut :

1. Menolak dengan Tegas Tim Pencari Fakta buatan Kolonial Indonesia yang melibatkan oknum – oknum seperti Marinus Yaung, Matius Murib dan lain-lain.
2. Kami Sendesak segera Mengirim Tim atau Pengawasan Internasional terhadap Suara West Papua (Referendum) untuk Menentukan Nasib Sendiri.
3. Kami rakyat Papua Mendesak Tim Pencari Fakta dari Pasifik Island Forum (PIF) Segera ke Papua.
4. Mendesak semua aktivis HAM, Agama dan Korban untuk tidak terlibat dan menolak Tim Pencari Fakta Pelanggaran HAM Bentukan Jakarta.
5. Kami serukan kepada seluruh komponen rakyat Papua untuk ikut terlibat dalam aksi demo damai menolak Tim Pencari Fakta Buatan Jakarta akan dilaksanakan pada hari rabu 15 Juni 2016.

Demikian press release ini, kami buat untuk diketahui bersama atas perhatian tak lupa kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

Parlemen Nasional West Papua (PNWP)

Buctar Tabuni

West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL)

Andy Ayamseba

Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB)

Edison Waromi

Bukti Tanda Heran Bagi Papua : Ucapan Terimakasih Pimpinan ULMWP

 #PapuaItuKitaMelanesia#, 26/06/15, di Honiara “Terbukti Tanda Heran Bagi Orang Papua demi masa depan penentuan nasip sendiri bagi Papua menjadi bagian dari rumpun melanesia”. Maka kami bangsa Papua barat seutuhnya, sangat berterima kasih Kepada para pejuang dalam Perahu kami ULMWP, sehingga dapat sebuah pintu pertama sebagai observer (pengamat).

Kami rakyat Papua mengharapkan, perjuangan kedepan kita dapat satu perahu saat ini, yaitu ULMWP sebagai status observer di MSG tanpa koordinasi dengan Jakarta (Indonesia). Maka, job kerja yang kami usung adalah mengamati tentang budaya, sejarah perjuangan, dan pelanggaran HAM yang terus terjadi di tanah Papua. Itu adalah Job ULMWP kedepan sampai perjuangan tahapan berikutnya.

Mr.Okto Motte & Mr.Benny Wenda

Inilah, Tanda besar yang terjadi di Honiara, tanda itu adalah,” Para pemimpin MSG telah memutuskan memberikan status anggota asosiasi kepada Indonesia dan memberikan status observer/pengamat kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mewakili bangsa Melanesia yang berada di luar Papua”.

Aplikasi ULMWP & Melindo Status

Walaupun Indonesia, naik satu level dari status sebelumnya, observer. Sedangkan Papua untuk pertama kalinya mendapatkan status sebagai bagian ras Melanesia di forum subregional Melanesia. Dua keputusan ini dituangkan dalam Komunike MSG yang ke 20 di Honiara, Jumat (26 Juni 2015).

Para Delegasi ULMWP Bersama Ketua MSG Terpilih Manasseh Sogavare

Oktovianus Mote, Sekjen ULMWP menerima keputusan para pemimpin MSG ini dengan besar hati. Ia mengaku, sekalipun yang diharapkan lebih tinggi, namun bangsa Papua sangat menghargai keputusan para pemimpin Melanesia ini.

Walapun hasilnya begitu, saya bersama teman-teman seperjuangan ULMWP serta seluruh rakyat Papua menyampaikan ucapan terimakasih kepada, para pemimpin negara-nergar MSG, serta seluruh rakyat melanesia, kata Mote.

Sekretaris Jenderal ULMWP, Octovianus Mote. Foto: http://awpasydneynews.blogspot.com

Saya juga rasa ucapan berterimakasih khusus kepada, negara Salomon Island, Vanuatu dan Kanaki, yang telah memperjuangkan sampai kami dapat status observer sekaligus diakui sebagai orang melanesia. Walaupun pemimpin negara PNG dan Fiji menolak keras, tetapi dengan dukungan tiga anggota MSG ini, kami memperoleh status oberver.

Kedepan mari kita berjuang bersama ULMWP sebagai sebuah perahu penentuan nasip sendiri bagi masa depan bangsa Papua-Melanesia, kata Beny Wenda.

sumber: https://witnesseshometownwpng.wordpress.com/2015/06/26/bukti-tanda-heran-bagi-papua-ucapan-terimakasih-pimpinan-ulmwp/