Produk Baru Pemusnaan Orang Papua Melalui “Otsus Plus Papua”
Bagi sebahagian orang terutama
pemerintah pusat dengan Otonomi Khusus Tambah Bagi Papua dan Papua Barat
disingkat 'OTSUS PLUS' berharap membawah
perubahan kesejahteraan rakyat Papua. Sehingga 'OTSUS
PLUS' baik karena dapat menimalisir resistensi nasionalime Papua.
Demikian kemauan tujuan OTSUS PLUS, yang
paling tahu soal ini pihak (Jakarta).
Tapi benar bergunakah Otsus plus bagi rakyat Papua? Adalah masalahnya, maka
kita harus dikaji ulang disini secara bersama. Karena kenyataan penghargaan
keberadaan kemanusiaan manusia adalah lebih penting dari pada menyembah
Pancasila dan UU 45.
Oleh sebab itu keberadaan efektifitas pemberlakuan Otsus plus kembali
diperhatikan agar ada evaluasi secara menyeluruh, apakah memang Otsus plus
dibutuhkan orang Papua atau mereka harus memerdekakan dirinya sebagai sebuah
nation bebas dari Otsus plus atau dipilihkan jalan selainnya. Agar Indonesia
tidak ngotot cliem Papua bagian dari negaranya adalah lebih adil daripada
membiarkan gelombang kematian dan pencurian harga diri kemanusiaan bagi rakyat
Papua.
Semula tujuan baik otsus diantaranya adalah pertama, agar orang Papua menjadi
tuan di negerinya sendiri. Kedua percepatan pembangunan, ketiga memakmurkan
rakyat sesuai SDA yang mereka miliki. Keempat, maka dengan sendirinya
menghambat gelombang protes yang bermuara pemisahan diri dari NKRI. Namun
kenyataan saat ini, itikad baik pusat lebih menunjukkan dan itu perhatian
penting dan penuh pada alasan keempat daripada tujuan otsus pada umumnya.
Jika tidak di evaluasi ulang maka benar alasan perasaan sebahagian besar rakyat
Papua. Karena itu masuk akal bahwa pusat lebih menaruh perhatian lebih serius
Otsus tidak sebagaimana semua harapan diatas, sebaliknya banyak membawa
malapetaka bagi rakyat Papua. Dalam beberapa tahun terakhir adalah sebuah
ketidaknyamanan hidup orang-orang Papua diatas tanah airnya sendiri, tanda
kematian HAM dan demokrasi abadi. Betapa tidak uang triliunan dikucurkan pusat
tidak lebih bermanfaat daripada alkohol, ”paha putih” lalu uang lari ke kantong
kapital kalau bukan hanya alat mega-megahan pejabat Papua.
Dilapangan menunjukkan bahwa kebijakan keputusan politik Otonomi Khusus Papua
Plus dan Papua Barat hanya membawa musibah bagi rakyat Papua. Fakta yang
terjadi di lapangan (Papua, Papua Barat) proses genosida nyata terjadi daripada
memakmurkan rakyat dari uang trilyunan rupiah yang dikucurkan Jakarta. Dengan
uang Otsus UP4B dan Otsus plus orang Papua mudah membeli miras, perempuan WTS,
korupsi, proyek jalan-jalan, yang semuanya bermuara pada penyakit dan kematian.
Selain kurang adanya kontrol rakyat banyak uang tidak dipertanggungjawabkan
pada siapa sesama orang Papua. Kini orang Papua lebih hebat, daripada orang
Jakarta dalam hal korupsi.
Pejabat maling (korupsi) adalah fenomena lain dan baru disetiap instansi
pemerintahan di Papua Barat (atau bernama Otsus Papua dan Otsus plus), dan itu
dilakukan oleh para pejabat tidak hanya, malah mereka lebih parah orang-orang
pejabat bukan asli Papua. Hampir dipastikan bahwa uang Otsus banyak mudharat
daripada manfaat bagi orang Papua asli, tapi banyak untung orang pendatang di
tanah Papua.
Ketua Umum Front PEPERA
Papua Barat, Selpius Bobii menyuarakan orang Papua tidak boleh terpengaruh
dengan Otonomi Khusus Plus yang ditawarkan Jakarta untuk Papua. Seperti dilansir
majalahselangkah.com. Selpius "Orang
Papua jangan terpengaruh dengan proyek Pemusnahan Etnis Papua yang dikemaskan
dalam 'OTSUS PLUS'. Draft RUU Otsus plus ditargetkan selesai Agustus 2013
mendatang," katanya kepadamajalahselangkah.com, Senin, (20/05/13). Tahapan
Politik Papua mengatakan, menurut Republik Indonesia tujuan Otsus Plus Papua
untuk menjawab berbagai persoalan Papua dengan pembangunan kesejahteraan.
Tetapi, Otsus Plus tidak akan jawab persoalan Papua, justru menambah
persoalan di Tanah Papua. Masalah utama Papua bukan soal kesejahteraan.
Kata dia, tujuan terselubung Otsus Plus adalah
Republik Indonesia membangun kepercayaan masyarakat Internasional karena
kegagalan Otsus & UP4B; mengambil hati orang Papua untuk tetap berada dalam
NKRI; mengulur ulur penyelesaian masalah Papua; Perpanjangan penindasan
Republik Indonesia; pecah bela kesatuan orang Papua; serta percepat pemusnahan
etnis Papua, kuasi tanah air Papua dan menjarah kekayaan alam Papua. Karena
itu, kata dia, pihaknya dari dalam penjara Indonesia menyatakan menolak Otsus
Plus.
Penulis: Peduli keadilan
dan kebenaran
Sumber: Pelbagai sumber
media Online