Penindakan Masalah Papua Tak Sesederhana Jakarta

PULAU PAPUA DAN BINTANG KEJORAH
(FOTO:ILST/FACEBOOK)

Gejolak di Papua yang semakin meluas sejak sebulan terakhir membuat Presiden SBY secara tegas menyatakan jika Papua dan Papua Barat tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat menjawab pertanyaan pasis siswa TNI AD asal Papua Mayor Kavaleri Palian yang menyatakan bahwa Papua harus ditangani sesegera mungkin. Palian juga menanyakan bagaimana sikap negara dalam hal pengamanan keutuhan kedaulatan.

Atas pertanyaan perwira siswa (pasis) tersebut hanya bisa pertanyaan seperti begitu karena siswa tersebut belum pernah terlibat dan belum tau persoalan Senketa politik Papua Barat, Presiden bisa dengan tegas menyatakan seperti begitu karena dia sebagai kepala Negara RI, "Tidak ada referendum, serta Papua dan Papua Barat merupakan wilayah kedaulatan NKRI yang sah sampai titik darah penghabisan. SBY mengatakan seperti begitu pun juga Pasti Papua akan tempu melalui jalur REFERENDUM"

Di hadapan TNI- POLRI di Secapa TNI AD, Bandung, Jumat 29 Juni 2012 itu, SBY menyatakan, jika peran TNI dalam hal mengamankan gangguan keamanan di Papua dan Papua Barat merupakan fungsi pengamanan kedaulatan negara. Di sana TNI harus berada sebagai mediator bagi rakyat Papua, tetapi malah TNI/Polri jadikan aktor utama telor, intimidasi, penangkapan, pengejaran, dan penembakan terhadap Rakyat Papua.

"Banyak yang menilai konflik di Papua ini konflik kepentingan internasional, tetapi ini konflik politik murni yang harus kita tangani secara kompleks baik secara politik.

Beberapa bulan belakangan, serangkaian aksi kekerasan dan penembakan misterius terjadi di Papua. Namun aparat penegak hukum di wilayah tersebut masih menganggap kondisi keamanan masih kondusif. 

"Papua secara umum masi terauma dan papua jadi zona darurat , peristiwa di satu tempat tidak bisa digeneralisir terjadi di seluruh wilayah Papua. Pasti saja Papua akan lumpukan seluruh daerah

Menurut Yohanes, gangguan keamanan di Papua hanya meletus di beberapa tempat dan bukan di seluruh daerah provinsi tersebut. "Bila ada peristiwa di Timika dan Puncak Jaya, dan kota jayapura saja belum tentu ada di kabupaten atau kota lain di Papua, Pasti kota/kab yang lain di papua terjadi sepeti begitu persoalan papua selesaikan rumit . “tersebut”

Dalam catatan VIVAnews, Agenda nasional yang semestinya berlangsung di Papua, yakni Raimuna Nasional (pramuka) yang seyogyanya dilaksanakan 25 Juni lalu dan akan dibuka secara resmi oleh Presiden, akhirnya ditunda bukan alasan dengan Pilkada Gubernur Papua selesai tetapi SBY takut turun ke Papua.

aktifis KNPB : Oleh: Mecky Yeimo

sumber: facebook.com groud umagynews