SURABAYA-- Masa yang terkordinir oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Surabaya, menggelar Parade Seni Budaya Papua Sore Menjelang Malam Ini Surabaya 15 agustus 2013.
Sebelumnya Kepala Satuan (Kasat) Intel, Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya,
tidak mengeluarkan izin bagi (AMP) untuk
menggelar demo damai dalam rangka memperingati diselenggarakannya New
York Agreement pada 15 Agustus 1962, dan mendukung pembukaan kantor
Free West Papua Campaign di Belanda, di tanggal yang sama.
Namun Semangat Mahasiswa Papua yang berada Di tanah rantauan Surabaya tetap mengelar Parade Seni Budaya Papua, Untuk Mendukung sekaligus menyambut pembukaan Kantor Free West Papua Campaign diKerajaan Nederland pada tanggal 15 Agustus 2013 hari ini.sekaligus menyambut pembukaan Kantor Free West Papua Campaign diKerajaan Nederland pada tanggal 15 Agustus 2013 hari ini.
Penandatanganan
Perjanjian New York (New York Agreemnent) antara Belanda dan Indonesia terkait
sengketa wilayah West New Guinea (Papua Barat) pada tanggal 15 Agustus 1962
dilakukan tanpa keterlibatan satupun wakil dari rakyat Papua pada hal perjanjian
itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua.
Perjanjian
ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang
mengatur 3 macam hal, dimana pasal 14-21 mengatur tentang ““Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada
praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”. Dan
pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari Badan Pemerintahan
Sementara PBB ‘UNTEA’ kepada Indonesia.
Setelah
tranfer administrasi dilakukan pada 1 Mei 1963, Indonesia yang diberi
tanggungjawab untuk mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib dan pembangunan
di Papua tidak menjalankan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian New york,
Indonesia
malah melakukan pengkondisian wilayah melalui operasi militer dan penumpasan
gerakan prokemerdekaan rakyat Papua. Lebih ironis, sebelum proses penentuan
nasib dilakukan, tepat 7 April 1967 Freeport perusahaan pertambangan milik
negara imperialis Amerika telah menandatangani Kontrak Pertamannya dengan
pemerintah Indonesia.
Klaim
atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kontrak pertama
Freeport dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Sehingga, dari
809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang
sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi
Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror,
intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat (ADMIN)