BUNGKAMNYA RUANG DEMOKRASI DI PAPUA

Ilustrasi @ Umaginews.com

JAKATA (UMAGI)-- Menyikapi situasi yang panas di Papua, NAPAS, BUK, YAPHAM dan KontraS melakukan konferensi Pers bersama, rabu, 24 oktober 2012, di Kantor Kontras.

Dalam Konferensi pers tersebut, Pimpinan Buk, Penias, menjelaskan Kondisi Papua yang tidak aman dan ruang Demokrasi di Papua, ditutup. ia menambahkan, terjadi pemblokade di Papua, penembakan terhadap 4 orang di Manokwari, menunjukan bahwa, ruang demokrasi dibungkam, dan ia menyesali hal tersebut.

Ia menambahkan, “kebeban berekspresi sesuai amat UU, tidak ada di Papua”. Sementara itu, ketua YAPHAM, Theo, yang adalah Aktifis HAM, menegaskan, Jika NKRI merasa Papua bagian dari NKRI, semestinya Negara membuka diri dan mau berdialog dengan rakyat Papua. Jika Negara tidak melakukan Dialog dan mengedepankan pendekatan Aparat, maka Pelanggaran HAM akan terus terjadi di Papua. 

Orang Papua tinggal sedikit. Menurtnya, jumlah aparat melebihi jumlah orang Papua, dan itu akan membahayakan kehidupan orang Papua. Tegasnya, “Ini Ancaman!” Dalam konferensi pers yang sama, perwkilan Kontras, Sri, menjelaskan, dari catatan kontras, “terhitung dari januari hingga oktober sekarang ini, 81 tindakan kekerasan terjadi di Papua, setidaknya 31 meninggal dan 107 orang mengalami luka-luka”.

Demokrasi di tanah Papua telah dipacung dan menjadi tantangan berat bagi warga sipil untuk mengkritisi kebijakan Negara (TNI & Polri) yang berlangsung hingga saat ini. Disela-sela itu, Alves Fonataba, Juru Bicara NAPAS menjelaskan, “Surat Tanda Terima (STTP) seringkali menjadi alasan bagi pihak kepolisian untuk membubarkan massa yang melakukan demo”.

Sementara itu, tambah Marthen Goo, Koordintor NAPAS, Pembungkaman di Papua merupakan rentetan konflik yang diskenariokan sebelumnya, apalagi sampai saat ini, mulai terlihat Bom di mana-mana. Dan tentu, ini skenario untuk menteroriskan perjuangan rakyat Papua. Upaya menteroriskan perjuangan Papua ini, tentu dilakukan oleh orang yang tidak menginginkan adanya perjuangan keadilan rakyat Papua. 

Lanjut Marthen, Penempatan Kapolda Papua, Tito, juga bagian dari upaya melegitimasi perjuangan Papua sebagai perjuangan teroris. Sesungguhnya perjuangan Papua adalah perjuangan keadilan. Karenanya Kapolda Papua harus dicopot.

Papua bukan daerah teroris. Dari siaran Pers tersebut, lahir pernyataan sikap bersama BUK, YAPHAM, NAPAS, dan KontraS, dimana mereka mendesak kepada Presiden agar“Segera membuka ruang Demokrasi di Papua; Menarik dan merasionalisasikan jumlah TNI & Polri di Tanah Papua; Merealisasikan Dialog damai antara Rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia tanpa syarat, yang dimemediasi oleh pihak ketiga; mengintruksikan kepad pihak-pihak terkait khususnya pangdam dan Kapolda untuk menghentikan tindakan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penembakan terhadap warga sipil dan aktivis di Papua”. (BIKO***)

Sumber: Napas