Terbentuknya sebuah Negara-Bangsa Papua sejak 1 Desember 1961, nyatanya tidak diakui oleh Indonesia dengan beberapa klaim yang tidak berdasar sama sekali. Wujud dari tindakan Indonesia yang tidak mengakui pembentukan Negara-Bangsa Papua dilakukan dengan invasi militer sejak dikeluarkannya TRIKORA 19 Desember 1961 di Alun-Alun Utara Yogyakarta. Mobilisasi kekuatan militer dilakukan untuk
mengagalkan Negara, yang baru berumur 19 hari tersebut. Berbagai operasi militer dilancarkan untuk menganeksasi Papua kedalam pangkuan Indonesia.15 Agustus 1962 lahirlah Persetujuan New York yang mengatur tentang pemerintahan sementara di Papua dan mempersiapkan pelaksanaan hak menentukan nasib bagi Rakyat Papua. Kemudian pada bulan Juli-Agustus 1969 dilaksanakan tindakan pilih bebas bagi Rakyat Papua, yang oleh Indonesia dinamakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Pelaksanaan PEPERA diterjemahkan oleh Indonesia dengan sistem perwakilan dan tidak sesuai dengan Persetujuan New York yang mengatur satu orang satu suara (one man, one vote). Karena faktanya dari 800ribu penduduk Papua yang memiliki hak pilih, cuma 1.025 orang yang dilibatkan. Selain itu, berbagai tindakan represif, intimidasi dan teror dilakukan untuk menekan perwakilan dari Rakyat Papua tadi. Sehingga PEPERA berhasil dimenangkan oleh Indonesia dengan suara mayoritas walaupun pelaksanaannya tidak demokratis dan tidak menghargai hak asasi manusia Rakyat Papua.
Walau Indonesia berhasil mengagalkan berdirinya Negara Papua dan memaksakan Rakyat Papua untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI), perjuangan untuk mewujudkan terbentuknya sebuah Negara-Bangsa Papua tidak akan pernah surut. Berbagai pergantian rezim penguasa di Indonesia, mulai dari rezim militeristik Soeharto hingga hari ini SBY-Boediono tidak mampu meredam gejolak perlawanan Rakyat Papua. Berbagai kebijakan politik saat ini seperti Otonomi Khusus, Pemekaran dan Unit Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) tidak mampu memadamkan keinginan Rakyat Papua untuk berdiri sebagai sebuah Negara.
Persoalan yang dihadapi Rakyat Papua saat ini, bukan persoalan kesejahteraan dan kesenjangan sosial atau persoalan ketidaksetaraan ekonomi, tapi yang menjadi dasar persoalan Rakyat Papua saat ini adalah Identitas Rakyat Papua sebagai sebuah Negara-Bangsa yang tidak dapat diselesaikan dengan triliunan rupiah ataupun perbaikan ekonomi dan infrastruktur.
Berdasarkan kenyataan historis dan situasi yang telah, sedang dan akan terjadi di Papua, maka kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), menuntut PBB dan Indonesia segera mengakui kedaulatan Negara West Papua. Dan menyatakan sikap politik kami kapada Rezim SBY-Boediono untuk segera :
1. Memberikan Ruang Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Rakyat Papua.
2. Menarik Militer (TNI/POLRI) Organik dan Non-Organik dari seluruh Tanah Papua
3. Menghentikan Pengiriman Militer ke Papua
4. Menarik segala produk politik ; OTSUS, Pemekaran dan UP4B yang diterapkan di Papua.
Dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) untuk segera mengakui kedaulatan Negara West Papua.
Demikian pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua, kami menyerukan kepada seluruh Mahasiswa Papua untuk bersatu dan bersama-sama berjuang mewujudkan kemerdekaan sejati bagi Rakyat dan Bangsa Papua.
Yogyakarta, 16 Maret 2012
Andi
Kordinator Umum
0 SILAKAN BERKOMENTAR :
silakan komentar anda!