MAHASISWA SEJAWA-BALI: DESAK KAPOLDA PAPUA SEGERAH BEBASKAN KEDUA TERDAKWA CALON BUPATI PUNCAK, ELVIS TABUNI DAN SIMON ALOM, UNTUK CARI SOLUSI DAMAI

JAKARTA (UMAGI)- Konfik Pilkada  Kasus kerusuhan Ilaga Puncak Papua,  Puluhan  Mahasiswa Yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Puncak Papua (SMPP), yang berstudi berada di pulau Jawa dan Bali  melakukan aksi damai,  menuntut Kapolda Papua Bebaskan Kedua terdakwa Elvis T dan Simon A,  depan Kantor Pusat Kepolisian Repubilk Indonesia (Kapolri) Jakarta Pusat, Senin (27/02/2012) Mulai Pukul 09:00.

Solidaritas Mahasiswa  Puncak Papua mendesak  Kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk Penyampaikan Aspirasi Tuntutan kepada Kapolda Papua dan Wakapolda Papua bahwa Bebaskan Kedua terdakwa Atas nama Elvis T dan Simon A.

Untuk Penyelesaian secara damai guna mencari solusi dan kedua terdakwa ikut sertakan dalam Tim yang telah bentuk oleh pemerintah daerah Propinsi Papua, yang akan turun ke puncak Papua nantinya. Jika tidak ikut sertakan dalam tim maka proses penyelesaian antar kedua kubu tidak mendapat titik penyelesaian yang jelas, kecuali dengan kedua terdakwa tersebut, Katanya.

Dalam media online menyatakan, Setelah menjalani proses pemerikasaan sebagai saksi di Mapolda Papua. Dua kandidat Calon Bupati Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni dan Simon Alom akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Papua. Saat ini keduanya ditahan di Mapolda Papua dan terancam dikenakan pasal 160 atau 170 KUHP tentang penghasutan, pengrusakan serta pengeroyokan dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Wakapolda Papua, Brigjen Paulus Waterpau mengungkapkan, terhitung sejak Sabtu (18/2) lalu keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan dinilai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangkaian kejadian yang terjadi di Puncak.

Aksi damai solidaritas Mahasiswa Punjak Papua ini, dikordinir  “ Lekasi D”, dalam materinya mengatakan bahwa konflik diKabupaten Puncak Papua, (2011-2012) 

Konflik Pilkada yang terjadi disana menelan korban jiwa, raga, dan harta benda. Menurut informasi yang diperoleh korban jiwa yang berjatuhan berjumlah 19 orang, dan 1 orang luka-luka, sedangkan korban harta benda adalah rusaknya 1 buah mobil, pembakaran 3 buah rumah masing-masing adalah kantor KPU Puncak Papua, rumah tinggal, rumah adat (honai).

Data tersebut diperoleh pertanggal 11 juni 2011, menurut informasi hingga saat ini masih terjadi perseturuan antara kubu pendukung Calon Bupati Elvis Tabuni dan Simon Alom, artinya korban jiwa, raga, dan harta benda masih berjatuhan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui METROTV korban jiwa yang berjatuhan sebanyak 55 orang, namun karena situasi disana masih tegang sampai sekarang maka dapat diperkirakan akan bertambah;

Dan konflik bukan saja terjadi di Kabupaten Puncak Papua saja tapi, Kabupaten Tolikara Kabupaten Tolikara (Februari 2012), 

Konflik Pilkada yang terjadi ditolikara telah menelan korban jiwa, raga, dan harta benda.

Berdasarkan informasi yang diperolah melalui METROTV korban jiwa yang berjatuhan berjumlah 2 orang, sedangkan ribuan orang lainnya terluka semua korban terluka yang telah diefakuasikan ke RSUD Dok II Jayapura, pertanggal 19/2 sebanyak 83 orang yang telah diefakuasi, sedangkan korban harta benda sebanyak 10 rumah yang dibakar termasuk 2 perkantoran. 

Menurut informasi perseteruan antara kubu pendukung Calon Bupati/Wakil Jhon Tabo – Edi Suyanto dan Usama Wanimbo – Amos Jikwa masih berseteru sampai sekarang sehingga korban yang akan berjatuhan diperkirakan akan terus berjatuhan.

selanjutnya Propinsi Papua Barat, (Januari 2012), Konflik Pilgub yang terjadi dimanakwari telah melahirkan situasi yang tidak kondusif akibat adanya pemblokiran jalan umum oleh massa pendukung salah satu Calon Gubernur disana (Dominggus Mandacan), ulah massa pendukung itu juga telah menelan korban harta benda dimana 1 buah rumah dibakar milik Gubernur terpilih Abraham O Atururi. Dalam insiden itu tidak menimbulkan korban jiwa.

 
Setelah berakhirnya insiden itu kemudian beredar isu yang menyebutkan bahwa Masyarakat Adat Arfat adalah OPM (Organisasi Papua Merdeka), ketika mendengar isu itu kemudian keluarga besar Masyarakat Adat Arfat merasa dicemarkan nama baik mereka sehingga mereka mendesak untuk adanya permohonan maaf terkait beredar isu tersebut.

Mereka juga mengancam jika belum ada penyataan maaf maka pelantikan Gubernur Papua Barat jangan diadakan diatas tanah ulayat Masyarakat Adat Arfat (Manakwari), menurut mereka jika pemerintah ingin melaksanakan pelantikan dimaksud maka buatlah di Jakarta dan bekerjalah disana.
Untuk diketahui juga bahwa Pemilu Gubernur di Propinsi Papua Barat yang dilaksanakan sebayak dua kali itu menelan dana sebesar Rp. 358 M Dana ini dikucurkan lewat tiga lembaga, yakni KPUPB sebesar Rp 273 M, KESBANGPOL Rp. 25 miliar yang merupakan dana pengamanan diserahkan pada POLDA dan TNI, serta PANWASLUKADA sebesar Rp 60 M. Demikian disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Provinsi Papua Barat Drs Soleman Sikirit kepada wartawan di kantornya, Jumat (27/1).

 Selanjutnya diperkirakan akan terjadi diseluruh Kabupaten/Kota dan Propinsi di Tanah Papua. 
Konflik Sosial yang terjadi itu terkadang berujung pada Konflik Vertikal antara masyarakat dengan Aparat Keamanan akibat persoalan tersebut dipolitisir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab seperti yang terjadi di Propinsi Papua Barat (Manakwari) dengan adanya ungkapan yang menyebutkan bahwa Orang Arfat adalah OPM (Organisasi Papua Merdeka) 
Jika dilihat dari pengalaman pemilu kepala daerah (PEMILUKADA) Propinsi, Kabupaten/Kota yang terjadi seluruhnya telah dan akan menuai persoalan yang menelan korban baik korban jiwa, raga, harta benda, dan lebih parah para lagi adalah terbagunnya opini publik yang mendiskreditkan orang papua seperti ungkapan beberapa media massa baik cetak maupun elektronik bahwa orang papua masih menggunakan alternatif Perang Suku dalam menyelesaikan persoalan, padahal faktanya adalah Perang Kelompok Antara Pendukung Calon Gubernur/Bupati .

 
Sehingga dapat dikatakan bahwa; Teori Spiral Kekerasan sedang dipraktek oleh Negara Indonesia terhadap Masyarakat Pribumi Papua, karena Pemekaran Propinsi Kabupaten/Kota di Tanah Papua adalah inisiatif Pemerintah Pusat dengan tujuan Kepentingan Politik dan Ekonimi Politik Negara Indonesia di Tanah Papua. Terkait Konflik Horisontal yang berujung pada Konflik Vertikal merupakan TARGET yang ingin dicapai oleh Negara Indonesia.

Pemekaran merupakan Proyek Berdarah yang paling aman dan manis, sebab opini publik yang terbangun adalah Pemekaran Merupakan Permintaan Masyarakat Pribumi Papua. Proyek berdarah pemerintah pusat terhadapa rakyat pribumi papua terlihat pada motifasi dan tindakan pemerintah pusat yang dipraktekan dengan isu pemekaran itu sendiri, antara lain :

1. Pemekaran Propinsi Kabupaten/Kota di Tanah Papua merupakan inisiatif pemerintah pusat, secara legal inisiatif itu tertuang dalam UU No. 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong. Disamping itu terlihat juga pada tindakan pemerintah pusat yang langsung menjawab permintaan pemekaran oleh Politikus Lokal Papua tanpa kompromi (melakukan studi kelayakan, red); 

2. Pemekaran Propinsi Kebupaten/Kota di Tanah Papua merupakan tindakan terselubung pemerintah pusat dalam hal membuka ladang Bisnis baru guna menciptakan lintasan imprealis dalam negara yang siap meng-kapitalisasi-kan tanah adat. Tindakan itu bertujuan untuk memuluskan hubungan bisnis pemerintah pusat/daerah dengan pugusaha nasional/internasional, pengurangan jumlah pengangguran di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, NTT, NTB, dan lainnya, Pelebaran Wilayah Bisnis Keamanan Negara (ajang kenaikan pangkat, dan mendapatkan vii keamanan); 

3. Disisi pendanaan untuk mengurus Pemekaran Propinsi Kabupaten/Kota di Tanah Papua semuannya dijalankan mengunakan dana negara namun tidak pernah pernah dijerat oleh lembaga yang berwenang (BPK, KPK), selain itu pendanaan juga mengalir dari Pengusaha-pengusaha nasional dan internasional yang mendapat ijin usaha dari pemerintah pusat/daerah (praktek liberalisasi);

Tujuan dari aksi yang dilakukan Mahasiswa,  menuntut hentikan Konflik pilkada yang terjadi di Puncak Papua dan daerah Papua lainya,  Pemerintah segerah mencari solusi dan perdamaian di sana, kemudian Hentikan pemekaran Kota propinsi dan Kabupaten di Papua.

Mahasiswa Menilai Pemekaran Propinsi, Kabupaten/Kota Ditanah Papua Merupakan Proyek Berdarah Negara Indonesia Terhadap Masyarakat Pribumi Papua. Korban hanya rakyat tidak berdosa (Materinya). ”(Umagi/Ayo)

Sumber : Materi Aksi damai, Vivanews, Metrotv, BintangPapua.