Pemerintah Papua Harus Respon Pelecehan Dengan Kebijakan Daerah

Mahasiswa saat pertemuan dengan Komisi I DPR Papua di Asrama Papua Yogyakarta

PEMERINTAH PROPINSI DAN KABUPATEN DI PAPUA HARUS RESPON PELECEHAN MARTABAT PAPUA MELALUI KEBIJAKAN DAERAH

1). Soal Pendidikan di Papua
Mungkin sekarang, Baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten di Papua, sudah mulai Bangun kerja sama Pendidikan di Eropa, Amerika dan di Kawasan Pasifik, kemudian orang Papua kuliah di sana, selain kualitas pendidikan di Papua ditingkatkan
Orang Papua mungkin sudah harus tidak sekolah di Daerah Melayu di luar Papua, agar martamat manusia Papua tida dilecehkan seperti kasus di Jogjakarta.
Kalau Negara Protes orang Papua sekolah di luar Negeri, kita tinggal bilang, Negara rubah dulu cara pandang Melayu terhadap orang Papua.
Jika Jogja yang dianggap daerah yang ramah, santun, dan yang positif lainnya saja sudah beranggapan bahwa yang namanya "...Hitam dan Kriting itu monyet...", tentu yang lainnya justru akan berpikir lebih brutal dari itu.
Apalagi, jika ada turnamen, orang Papua dilemparin Pisang dan lain-lain, atau stigma Negatif yang lainnya.
Ini kasus serius yang harus disikap Oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan Pemerintah, baik Pemerintaj Kabupaten maupun Pemerintah Propinsi.

2). Soal Populasi
Pemerintah mulai sekarang perketat penduduk masuk dengan membuat peraturan daerah tentang Pembatasan arus masuk.
Memperketat Pemeriksaan penduduk masuk dan penduduk ke luar.
Bali adalah daerah yang patut dicontohi, di mana Bali memperketat penduduk masuk ke Daerah Bali. Hal ini bisa dilakukan di Propinsi Papua.
Hentikan transmigrasi ke Papua untuk selamatnya, baik Transmigrasi Legal Versi Pemerintah maupun Ilegal.

3). Soal Pemberian Proyek
Pemerintah di Papua sudah mulai wajib Memberikan Proyek hanya kepada orang Papua, tidak berikan Proyek lagi pada Bangsa Manusia.

4). Penerimaan Pegawai
Karena Bangsa Monyet tidak pantas bekerja dengan Bangsa Manusia, maka, Pemerintah Propinsi sudah harus memperketat penerimaan pegawai Negeri, minimal 95% orang Papua dan 5% Non-Papua.

5). Soal Bangku Politik
Dalam perebutan Bangku Politik di Papua, Pemerintah sudah harus mendorong, 95% di DPR, baik Propinsi, Kabupaten adalah orang Papua, sementara 5% Non Papua, bersifat keterwakilan. Sementara untuk DPR RI, 100% orang Papua.
Dan, untuk Bupati, Wakil Bupati; Walikota, Wakil Walikota; Guernur dan Wakil Gubernur adalah orang Papua asli.

6. Tanah di Papua
Pemerintah harus mendorong lahirnya Peraturan Daerah soal kepemilikian tanah.
Semua tanah di Papua adalah Milik Masyarakat adat dari 7 Wilayah Adat.
Semua non Papua yang hidup di Papua bersifat Kontrak tanah. Atau, pertahun dibebani Pajak dan dibayar langsung pada Masyarakat adat melalui Dewan Adat Papua.
Jika Jogja bisa memberlakukan Tanah di Jogja milik rakyat Jogja dan orang di Luar Jogja bersifat kontrak tanah, maka, Papua juga sudah harus melakukan hal yang sama.
Saya harap, catatan dan pikiran ini bisa dipikirkan oleh Pemerintah Papua, baik Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Catatan Aktivis : Marthen Goo

Sumber Dari: http://www.anginselatan.com/2016/07/pemerintah-papua-harus-respon-pelecehan.html#ixzz4Fu4A6Fw9