TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT
ORGANISASI PAPUA MERDEKA
————————————————————————————————
Pernyataan Panglima Tinggi Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)
Belakangan ini muncul penrnyataan Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Setelah sebelumnya tiga pimpinan daerah TPNPB, mengeluarkan pernyataan tegas menolak pemekaran daerah otonomi baru di wilayah Puncak Jaya, Puncak Ilaga dan Lani Jaya, atas rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru diantaranya, (Sinak dari Kabupaten Puncak Ilaga, Yamo dari Kabupaten Puncakjaya dan Puncak Trikora dari Kabupaten Lani Jaya). Untuk lebih lengkap pernyataan tiga pimpinan daerah TPNPB klik link disini: http://www.komnas-tpnpb.net/pernyataan-tpnpb-tolak-pemekaran-daerah-otonomi-baru.html.
Pembentukan Daerah Otonomi Baru di wilayah Papua, lebih khusus tiga daera yang dimaksud diatas, adalah bukan untuk kesejahtraan rakyat ataupun pembangunan. Namun untuk kepentingan politik aparat keamanan negara Republik Indonesia, untuk menguasai wilayah tersebut. Tidak hanya itu, tetapi dengan kehadiran darah otonomi baru di wilayah tersebut, akan menjadi konflik horisontal antar warga seperti yang sering kali terjadi di wilayah Timika dan lainnya, adalah sebuah skenario intelejen untuk adu-domba. Hal itu mengakibatkan banyak orang Papua korban di wilayah dimana yang sering terjadi perang suku.
Daerah Otonomi baru, bukan menguntungkan rakyat setempat, melainkan menguntungkan misi negara dan transmigrasi. Yang dimaksud dengan misi negara adalah, menguasai wilayah adat masyarakat pribumi demi kepentigan pembangunan, pembunuhan terhadap masyarakat pribumi Papua secara sistematis dan secara nyata terjadi dengan stigma OPM, pendudukan militer yang berlebihan dengan alasan banyak TPNPB-OPM yang mengancam Pemerintah dan aparat keamanan negara, ciptakan skenario untuk masyarakat adu-domba sampai terjadi perang suku mengorbankan masyarakat dan pada umumnya penjajahan terus terjadi atas nama stigma orang Papua “bodoh”.
Transmigrasi, Daerah Otonomi Baru peluang bari masyarakat Indonesia. Banyak pengiriman transmigrasi di daerah Otonomi Baru, Transmigrasi difasilitasi dari Pemerintah, dan dilindungi oleh aparat keamanan negara. Transmigrasi menjadi orang pribumi, sedangkan penduduk pribumi menjadi orang pinggiran seperti orang asing di wilayah sendiri. Ekonomi dikuasai transmigran, bukan lagi penduduk pribumi, Pemerintah difasilitasi bagi transmigran ruko-ruko, toko dan mall, sedangkan rakyat pribumi Papua tidak. Cara-cara ini membuktikan bahwa pembentukan daerah otonomi baru, adalah kepentingan negara, dan dari permintaan elit politik tertentu di daerah tersebut yang dihasut oleh para birokrat Indonesia.
Daerah Otonomi baru di wilayah pegunungan, dibentuk karena kepentingan politik negara Indonesia, sudah 3 (tiga) tahap daerah onomi baru di pegunungan Papua. Pertama, Kabupaten Jayawijaya, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Kedua,melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 dengan membentuk tiga Kabupaten baru yaitu Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yahukimo. Ketiga,Pekarkan empat kabupaten baru yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 12 Juni 2008 di Wamena. Tiga kabupaten yang baru dimekarkan itu masing-masing, berdasarkan undang-undang nomor 3-6 Tahun 2008, tentang Pemekaran diantaranya: Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lani Jaya, dan Kabupaten Nduga.
Terbukti nafsu Indonesia atas West Papua, pemekaran Daerah Otonomi Baru untuk kepentingan negara, yang telah dijelaskan pada paragraf 3 dan 4 diatas. Dari tiga tahap daerah Otonomi Baru, lebih khusus dua tahap dari tiga diatas. Pembangunan kesejahtraan rakyat pribumi Papua di daerah setempat tidak ada, yang ada hanyalah kesejahtraan bagi birokrat orang asli Papua, itu yang dimaksud kesejahtraan rakyat atau kesejahtraan birokrat. Yang ada hanya karena kepentingan birokrat dan pemerintah rakyat kecil menjadi korban, diatas tanah kekayaan sendiri kemudian merampas hak kekayaan tersebut. Atas nama keamanan pemerintah daerah kehadiran aparat keamanan yang berlebihan, justru membunuh, menculik dan menyiksa masyarakat Papua di Pegunungan pada umumnya Papua.
Dua tahap pemekaran daerah otonomi baru termasuk kabupaten Jayawijaya, yang sudah sekian lama itu, niat Pemerintah Indonesia karena bukan untuk membangun melainkan membunuh atas penjajahan diatas tanah Papua Barat, maka dari abat ke abad, yang ada hanya merampas hak kekayaan leluhur rakyat bangsa Papua Barat, serta membunuh rakyat pribumi dengan tujuan pemusnahan ras (genosida), atas tanah paradise untuk menguasai dan mengelolah demi kepentingan negara.
Panglima Tinggi TPNPB Jenderal. Goliath Tabuni, mengeluarkan pernyataan dalam sebua video bersama beberapa pimpinan darah di Ilaga, Sinak dan Yambi. Jederal. Goliath Tabuni tegas menyatakan “Gubernur Lukas Enembe, Ketua DPRP Yunus Wenda dan Matius Murib Ketua MRP, hentikan pemekaran Kabupaten di seluruh Papua, kami TPNPB-OPM “tolak”, tegas Goliath Tabuni.
Demikian pula pernyataan penolakan disampaikan Lekagak Telenggen, Militer Murib dan Peny Murib Panglima daerah Ilaga. Mereka tegas menolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru di wilayah mereka dan pada umumnya Papua. Militer murib tegaskan, “apabila pemekaran jadi di wilayah kami, maka kami perang, perang, perang sampai Yesus datang”, Yesus datang artinya sampai hari kiamat.
Dengan dasar yang dapat dijelaskan diatas maka, Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut:
- Bahwa dengan tegas menolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru di wilayah Kabupaten Puncakjaya, LaniJaya dan Puncak Ilaga, diantaranya (Sinak, Yamo dan Punjak Trikora);
- Bahwa Panglima Tinggi, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menyatakan dengan tegas, peringatan untuk semua pejabat Pemerintah Indonesia diwilayah Puncakjaya, Puncak Ilaga dan Lanijaya, tukang ojek orang Papua, non Papua maupun pedakang non Papua dan seluruh orang Asli Papua yang menjadi agen Inteljen Militer RI dan mendukung segala bentuk program yang mematikan perjuangan Papua Merdeka;
- Pernyataan poin satu diatas, kami beri peringatan aktor-aktor yang berjuang untuk pemekaran Daerah Otonomi Baru di tiga wilaya tersebut. Kemudian segerah hentikan upaya lobi Pemekeran tiga daerah dan pada umumnya wilayah Papua;
- Apabila isi pernyataan poin satu, dua dan tiga diatas tidak hentikan maka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat kedapatan, dimana saja dan kapan saja akan tembak mati.
Demikian pernyataan sikap Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), harap menjadi perhatian oleh semua pihak dan dilaksanakannya.
Dikeluarkan Di : Markas Tingginambut
Pada Tanggal : 05 Agustus 2014
Panglima Tinggi Komando Nasional
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
ttd
Jenderal. Goliath Tabuni
NRP. 7312.00.00.001
