Lobi diplomatik Indonesia ke kawasan Pasifik bertujuan menyumbat Papua dengan kersajama ekonomi yang dilakukan rezim Susilo Bambang Yudhoyono dengan negara Fiji, Papua Nugini dan Salomon, demi menekan keanggotaan Papua Barat yang didaftarkan sebagai anggota Melanesian Spearhead Groub, didukung pula oleh lobi-lobi kelompok Papua mengatasnamakan Negara Federal Republik Papua Barat, berujung pada keputusan Komunike Pemimpin KTT MSG yang berlangsung di Papua Nugini Kamis 26 Juni 2014.
Dalam keputusan pemimpin MSG yang disampaikan Perdana Menteri PNG tersebut, soal Papua di uraikan beberapa poin, antara lain:
- Selain menyambut baik kemauan Papua Barat gabung ke MSG, perlu mendaftar ulang untuk keanggotaannya secara “inklusif dan bersatu serta harus berkonsultasi dengan Jakarta.
- Menyambut dan mencatat kemajuan proses otonomi yang lebih besar di Papua dan pengumuman Presiden Indonesia untuk menarik militer dari Papua Barat.
- Setuju bahwa MSG dan Indonesia mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam menangani masalah Papua Barat dengan inisiatif untuk melakukan kesadaran yang lebih besar tentang situasi di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan menghargai Otonomi Khusus dan bagaimana hal ini telah memberikan kontribusi positif bagi Pemerintahan Provinsi oleh penduduk lokal.
- Setuju bahwa MSG terus mengadakan dialog dengan Indonesia mengenai isu Papua Barat dan mendorong serta mendukung pembentukan perjanjian kerjasama bilateral dengan Indonesia dengan fokus khusus pada pembangunan sosial dan ekonomi serta pemberdayaan bagi masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat.
- Setuju bahwa Anggota MSG dan Indonesia mempertimbangkan menyelenggarakan Rapat reguler di tingkat Menteri dan Pejabat Resmi untuk membahas poin (iv) dan (v).
- Setuju bahwa MSG berkonsultasi dengan Indonesia dalam kerja sama menangani kebutuhan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Setuju bahwa MSG mendorong penguatan dan partisipasi dari rumpun Melanesia di Indonesia dalam kegiatan dan program MSG.
- Setuju bahwa MSG terus mendukung dan mendorong tingkat keterlibatan bangsa Melanesia di posisi eksekutif, manajemen dan posisi pengendali di perusahaan swasta seperti Bank Papua dan juga politik.
- Para pemimpin (MSG) juga mengakui kerjasama Pemerintah Indonesia dan dukungan dalam melanjutkan kunjungan MSG ke Indonesia agar dapat berdialog dan untuk melaksanakan mandatnya.
Komunike Pemimpin KTT MSG di PNG 2014 (radio New Zeland)
Pertemuan para pemimpin MSG ini dihadiri oleh Ketua MSG, Victor Tutugoro, Perdana Menteri PNG Peter O’Neill, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Gordon Darcy Lilo, dan Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman. Tidak tampak dalam pertemuan ini, Perdana Menteri Fiji, Veroque Bainimarama.
KTT MSG ke-19 di Noumea Kaledonia Baru tahun lalu, dimana WPNCL mengajukan keaggotaan Papua Barat dengan klausul penentuan nasib sendiri. KTT kemudian mengeluarkan putusan keanggotaan Papua Barat ditunda hingga 6 bulan. Sejak itu, adanya kunjungan Menlu MSG yang secara sepihak memenuhi undangan pemerintah Indonesia datang ke Papua Barat. Sekembalinya dari Jakarta, MOU kerjasama ekonomi pun diteken.
Tak hanya peran pemerintah Indonesia saja dalam meredam aplikasi Papua Barat, sebuah organisasi yang menamakan diri Negara Federal Papua Barat, masuk keluar di kantor MSG dengan kampanye terselubung yang mengatakan bahwa WPNCL bukanlah wakil Papua tetapi Republik Negara Federal. Kelompok ini juga melakukan konfrontasi dengan berbagai cara dengan tujuan menuntut pencabutan aplikasi WPNCL.
Meskipun koalisi telah menunjukan sejumlah dokumen dukungan dari lebih dari tujuh puluh kelompok perwakilan di wilayah Papua Indonesia, pertanyaan masih berkutat mengenai keabsahannya sebagai kelompok yang representatif. Sebuah organisasi yang menamakan dirinya Republik Federal Papua Barat, sementara berafiliasi dengan Koalisi, mengklaim sebagai badan representatif untuk Papua Barat. Melkias Okoka merupakan media penghubung dari Departemen Luar Negeri organisasi tersebut.
Menanggapi putusan pemimpin MSG tersebut, Melkias OKOKA dari NRFPB bilang WPNCL adalah bagian dari Republik Federal Papua Barat. Tapi saya pikir tahun lalu, mereka membuat kesalahan dengan mengajukan keanggotaan MSG di bawah nama sendiri bukan Republik Federal Papua Barat. Jadi saya pikir disitulah letak permasalahnya.
ANDY Ayamiseba selaku kepala misi WPNCL di MSG mengaku perjuangan saat ini adalah dalam hal hak kami yang telah dimanipulasi selama Act of Free Choice (Pepera 1969). Mengenai laporan misi MSG ke Papua sebagai dasar putusan, Andy Mengatakan Laporan misi Menteri Luar Negeri MSG benar-benar menyesatkan. Bagaimana mereka bisa menyimpulkan WPNCL tidak mewakili mayoritas (bangsa Papua) padahal mereka tidak pernah bertemu dengan salah satu dari perwakilan masyarakat sipil?” tanya Andy Ayamiseba.
Salah satu kelompok kampanye pembebasan Papua Barat di PNG mengklaim keputusan para pemimpin MSG ini telah dipengaruhi oleh pemerintah Indonesia. “Kebijakan perdagangan bebas antara Indonesia dan PNG, pendirian Akademi Polisi di Fiji dan status observer untuk Indonesia jelas merupakan upaya pengaruh Indonesia di wilayah Melanesia.” kata Fred Mambrasar, anggota kampanye pembebasan Papua Barat di PNG.
Kelompok kampanye ini meminta MSG tetap konsisten dengan keputusan mereka di Noumea tahun lalu, yakni mengakui hak penentuan nasib sendiri Bangsa Papua, mengakui adanya pelanggaran HAM di Papua dan mendorong aplikasi WPNCL sebagai anggota MSG.
Pemerintah Indonesia melancarkan diplomasi regional dengan sejumlah negara kawasan Pasifik, tanpa tangung-tanggung, dukungan dana pun mengalir deras kesini. Kerjasama ekonomi, pertahanan dan keamanan, perhubungan meningkat. Disatu sisi, Yakop Rumbiak, pentoal NRFPB tidur bangun di Vanuatu, Fiji dan PNG untuk meyakinkan pemimpin MSG agar NRFB diterima sebagai wadah Papua Barat di MSG sedangkan aplikasi WPNCL dianulir.
Hasil bajakan yang dilakukan oleh rezim SBY maupun NRFPB akhirnya, pemimpin Melanesia Spearhead Group mengatakan mereka ingin mengambil pendekatan yang lebih proaktif bersama Indonesia untuk membantu mengatasi kebutuhan pembangunan Papua Barat. Suatu pandangan yang jauh beda dengan misi WPNCL di MSG yaitu penentuan nasib sendiri Papua Barat.
oleh: ARKILAUS BAHO
Sumber:
