Warinussy : Kebenaran Sejarah Penyelenggaraan PEPERA Harus Dibicarakan Secara Terbuka

Yan CH Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH, Manokwari, Papua Barat (Foto: Oktovianus Pogau/SP)

PAPUA— Pelurusan Sejarah Integrasi Tanah Papua dan Rakyat Papua menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang hingga kini terus menjadi sumber konflik pandangan dan pendapat antara Papua dan Jakarta seharusnya segera dibicarakan secara terbuka.

Kenapa demikian? Hal ini disebabkan karena berdasarkan sejumlah studi yang sudah dilakukan secara ilmiah oleh sejumlah kalangan akademisi maupun studi investigasi oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil di Tanah Papua sudah membuktikan fakta bahwa pada tahun 1969 telah terjadi sejumlah tindakan kekerasan Negara terhadap rakyat sipil di Tanah ini dengan satu tujuan untuk memenangkan PEPERA, baik dengan cara yang baik maupun buruk.

Demikian penegasan Direktur Eksekutif LP3BH, Yan Christian Warinussy, dalam siaran pers, yang dikirim kepada redaksi suarapapua.com, Minggu (27/1/2013) siang tadi.

Menurut Warinussy, dalam salah satu studi yang dilakukan oleh LP3BH Manokwari pada tahun 2000, menunjukkan data bahwa ada sekitar 53 orang warga sipil orang asli Papua telah ditangkap dan dibawa oleh aparat TNI dan dieksekusi secara kilat di Arfai-Manokwari pada tanggal 28 Juli 1969, atau satu hari sebelum dilaksanakannya Tindakan Pilihan Bebas (Act of Free Choice) atau PEPERA di Manokwari pada tanggal 29 Juli 1969.

“Pertanyaannya adalah, mengapa tindakan seperti itu bisa terjadi? Apakah mereka-mereka yang dieksekusi secara kilat itu diduga tersangkut suatu tindak pidana (menghasut, membocorkan rahasia Negara atau menghalang-halangi penyelenggaraan PEPERA?).

Mengapa mereka tidak ditahan dan diproses hingga ke pengadilan untk memperetanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum? Mengapa juga mereka ditangkap dan ditahan lalu diekskusi seara kilat pada satu malam hari [28/7/1969] atau satu malam sebelum berlangsungnya PEPERA di Manokwari?,” ujar Warinussy.

Dikatakan, LP3BH juga menemukan dalam studinya tentang bagaimana para anggota Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) di Manokwari, Sorong, Merauke, Fakfak dan Biak maupun Wamena telah direkrut secara sangat rahasia dan di “kurung” dalam tangsi-tangsi militer dan dilatih bahkan diindoktrinasi untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan konsep-konsep pendapat yang sudah disusun oleh anggota TNI pada saat itu.

Kemudian dengan ancaman agar tidak berkata lain apabila ingin kembali ke rumahnya dengan slamat.

“Beberapa saksi mata telah mengungkapkan kesaksiannya dan kami berpendapat bahwa masalah kebenaran sejarah penyelenggaraan PEPERA ini harus segera dikaji dan dibahas secara akademik dan terbuka untuk umum.

Sehingga dapat diketahui bagaimana fakta-fakta yang benar di balik penyelenggaraan PEPERA itu sendiri, guna dirumuskan langkah-langkah pengungkapan kebenaran oleh para pihak yang berkompeten dan menjadi dasar untuk membangun rekonsiliasi diantara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia ke depan,” ujar Warinussy, yang juga salah satu pengacara senior di tanah Papua ini.

OKTOVIANUS POGAU

sumber: suarapapua.com