Sejak Undang-Undang Pemilihan Umum Diperlakukan di Indonesia Banyak sekali kejanggalan yang dihadapi Masyarakat ,Masyarakat di Papua belum bisa menghadapi Sistim Pemilihan ini lihat saja contoh kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai yang masih belum jelas arah kebijakannya .
Dalam hasil sidang Putaran Ke dua di Mahkama Konstitusi , meski MK telah menetapkan Calon Thomas Tigi dan Wakilnya Herman Auewe S.sos sebagai Pemenang, Namun Masyarakat dari kubu yang kalah tidak menerima hasil Mahkama Konstitusi ,ketidak terimaannya mengakibatkan Masa membakar Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Kantor Bupati Dogiyai.
Pihak Keamanan Kabupaten Dogiyai bersalah dalam membiarkan agar ada Masalah di antara kubu Masyarakat Seharusnya Pihak keamanan yang berwewenang meminta Kepada Kandidat yang kalah dalam Keputusan untuk menghimbau Masanya agar tidak bersikap arogan dalam menghadapi Keputus MK .
Jika dalam Hal mengamankan Masa Masyarakat yang akan saling berserang baik antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat atau Masyarakat dengan Masyarakat apa fungsi TNI dan POLRI di Papua?
Apakah TNI dan POLRI yang bertugas di Dogiyai dan Pada umumnya Papua ini hanya bertindak menindas Masyarakat yang tidak bersalah dalam Penyisiran yang dilakukan Aparat TNI dan POLRI.
Contoh Kasus ketika penyisiran bersama yang dilakukan TNI POLRI di dogiayi pada tanggal 13 dan 14 April-2011 yang lalu dan di Paniai pada hari Selas, 21 -22 Agustus 2012 lalu.
Dari Mata Aparat TNI dan POLRI siapakah Masyarakat Papua itu ,TNI dan POLRI juga harus bisa membedahkan Masyarakat Sipil dan TPM/OPM.
Penyisiran itu terjadi akibat tudingan TNI /POLRI ,bersangka penembakan-penembakan Misterius yang terjadi itu ulah OPM ,TNI atau POLRI sebelum mendapat Bukti yang kuat seharusnya tidak bisa mengambil kebijakan penyisiran.
OPM/TPM itu memang ada di Papua bukan setelah Otonomi Khusus berlangsung Barulah Mereka ada,TPM dan OPM itu ada ketika perlawanan Masyarakat Sipil menolak Kedaulatan Pemerintah Indonesia memimpin Di Papua namun secara terorganisasi mereka Membentuk Tim atau Mengorganisirkan diri pada tahun 1965- Juli- 28
Bagai mana jadinya ketika TNI dan POLRI melihat Orang Papua sebagai musuh yang harus dibunuh,jika TNI atau POLRI melihat OPM/TPM sebagai musuh oke-oke saja.
OPM sendiri melihat Kepemimpinan Indonesia sebagai musuh ketika Papua dianeksasikan ke dalam NKRI dan berusaha menahan Papua dengan Papua dengan Motto NKRI harga Mati sebaliknya OPM dan TPM itu melihat Aneksasi Papua tidak adil sehingga lahirlah Kongres ke dua Rakyat Papua pada tahun 2000 .buah kongres ke dua menghasilkan dialog Jakarta Papua sebagai Jalan menuju penyelesaian Konflik Jakarta dan Papua.
Dari situ terbentuklah tim 100 yang pergi menemui Presiden Habibie pada waktu itu,Proses panjang berakir dengan terbunuhnya Ketua Dewan Presidium Papua Bapak Theys Hiyo Eluay
pada tanggal 10 November 2001, meninggalnya Theys mengakibatkan Jalan Dialog bungkam dalam kurun waktu yang cukup lama,dan hidup kembali dengan diangkat Oleh Para Pemimpin Gereja-gereja di Papua yang terbentuk dalam Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama di Papua pada tahun 2002/2003 sampai saat ini dan dimotori Oleh Jaringan Damai Papua dan melibatkan LIPI(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).
Sejak ditawarkannya Dialog ke Pemerintah Indonesia sebabagai Jalan damai Jakarta selalu menanggapinya dengan Politis,jika begitu apa yang pantas buat menyelesaikan Persoalan Papua -Jakarta ? apakah UP4B (Unit Percepatan Pembagunan Papua dan Papua Barat yang pantas.
Sedangkan LIPI lembaga yang diakui indonesia berhasil menyimpulkan proses tuntutan Masyarakat Papua yaitu Masalah Sejarah Papua,Pembagunan di Papua,dan Genosida Orang Papua.
Ketika tarik Ulur berlangsung Raja Keraton Yongyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono ke X,siap menjadi Fasilitator untuk menemunkan Pihak Jakarta dan Masyarakat Papua.
Titik terang kecil terlihat ketika Presiden Susilo Bambang Yudhiono meminta kepada Masyarakat Papua agar merancangkan empat buah tuntutan yaitu Konsep Dialog yang mau dibicarakan,Kerangka Dialongnya ,yang Apa yang harus Didialongkan dan mau dibawa kemana dialong itu.
Penyelesaian Masalah Dialog Papua-Jakarta juga didesak oleh Pemerintah Amerika ketika Menlu ASHillary Clinton dalam pembicarannya mengatakan dukungan Amerika atas upaya penyelesaian damai terhadap permasalahan di Papua.
Ia mengatakan, upaya damai di Papua perlu dikedepankan pemerintah Indonesia.
"Kami percaya adanya dialog yang dilakukan oleh wakil warga Papua dan juga pemerintah Indonesia akan sangat membantu dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi perhatian warga di wilayah itu," ucapnya seraya menyebut adanya konsultasi terbuka pemerintah Indonesia dengan warga Papua.
"Semua kasus kekerasan harus diselesaikan lewat mekanisme hukum yang ada serta penyelidikan yang terbuka,"tanggal 3 September yang lalu.
Hal tuntutan ini menjadi tugas penting bagi Para Pemimpin Gereja-gereja di Papua(FKPPA) JDP dan seluruh Masyarakat Papua sebelum pergantian Kepemimpinan SBY berganti. Arnold Pakage
0 SILAKAN BERKOMENTAR :
silakan komentar anda!