Dalam Orasinya Ruben Edoway salah satu tokoh Masyarakat menyatakan “Kondisi Papua saat ini sedang mengalami banyak masalah terkait kesejahteraan ekonomi rakyat, kegagalan Otonomi Khusus (Otsus), dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sekarang ini muncul program dari pemerintah terkait pembenahan administrasi kependudukan dengan dalih agar data-data penduduk lebih tertata dengan baik, yakni program e-KTP yang sedang berjalan. Kami seluruh masyarakat Papua yang ada di Nabire menolak program ini”
Sementara Merry Butu, perwakilan Perempuan mengatakan dalam orasinya di hadapan puluhan aparat keamanan yang sedang mengawasi jalannya aksi penolakan ini bahwa “Kami mencurigai bahwa e-KTP adalah paket dari Amerika Serikat untuk mempermudah CIA maupun agennya agar lebih mudah mendapatkan informasi terkait situasi ekonomi, politik, sosial bahkan gerakan di Indonesia. Tak lain adalah untuk lebih mudah mengontrol kemudian mengendalikan dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki demi agenda tertentu”
Sementara perwakilan dari Tokoh Agama yang diwakili oleh Pendeta Daut Auwe bahwa menolak tegas tawaran dan program pemerintah membuat e-KTP mereka. “Mereka tak mau merekam data untuk pembuatan e-KTP. Alasannya, bertentangan dengan ajaran agama”
Program E KTP yang di tolak oleh ribuan warga Nabire ini dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah meyakini i akan mendongkrak tingkat penerimaan pajak. Di samping meningkatkan penegakan hukum dan penagihan piutang. Hubungan pajak dan e-KTP, lanjutnya, sangat erat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mudah menarik pajak atau menagih tunggakan pajak kepada wajib pajak. Kondisi tersebut jauh beda dengan selama ini yang hanya mengandalkan KTP. DJP sangat sulit mencari penunggak maupun pengemplang pajak. Sebab, nama dan alamat di KTP ternyata bisa dipalsukan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, meyakini bisa menyelesaikan program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sesuai tenggat waktu pada Desember tahun ini. Namun demikian semakin banyak warga di beberapa wilayah menolak program yang mana Negara harus mengeluarkan uang sekitar 6 triliun rupiah ini.
Penolakan E-KTP selain di Nabire, Papua juga terjadi dii Nusa Tenggara Barat. Di NTB terancam tidak selesai tepat waktu. Pasalnya, warga di beberapa desa pemekaran di Lombok Timur enggan membuat KTP elektronik sebelum nomor induk desa pemekaran mereka dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri.
Suara Penolakan juga dating dari sejumlah tokoh agama Gereja Sarikat Pantekosta di Indonesia Alfa Omega Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara menolak. Ribuan warga di Aceh juga menolak pembuatan dan rencana e-KTP yang dilakukan tim Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatn Aceh Selatan, warga Kemukiman Bulohsheuma, Kecamatan Trumon, menolak dengan tegas karena warga tetap menolak.
Pasalnya, mereka tetap menolak membuat rekaman e-KTP, termasuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran, sebelum ada komitmen yang jelas dari kabupaten, menyangkut adanya pembebasan nasib mereka yang berdomisili di wilayah terisolir.
Pada aksi di Nabire yang awalnya berjalan dengan damai dan lancar sempat terjadi insiden saling lempar batu antara warga dan aparat. Aparat kepolisian sempat melakukan penembakan gas air mata kearah warga. Dalam insiden ini salah satu warga sipil mengalami luka di bagian kepala dan dibawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.
Setelah kondisi normal kembali massa demo menuntut agar pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Nabire harus memberikan jawaban, jika tidak maka massa tidak akan membubarkan diri dan tetap bertahan di kantor Bupati.
Massa melakukan orasi-orasi selama dua jam yang bernada menolak dengan tegas program E- KTP dengan alas an bahwa masyarakat masih memiliki KTP Nasional. Untuk itu sangat irasional kalau Pemerintah tetap memaksa menjalankan program ini.
Mesak Magay selaku wakil Bupati akhirnya menemui massa dan menyampaikan bahwa karena Bupati Nabire tidak berada di tempat dan ada tugas dinas keluar darah. Saat wakil Bupati menyampaikan demikian, massa menyahut bahwa sudah lama jika warga Nabire melakukan demo damai Bupati Nabire Isayas Douw tidak pernah bertemu warga.
Mesak mengatakan dihadapan massa bahwa “warga Nabire terus saja menggunakan KTP Nasional yang ada. Soal E-KTP merupakan program pusat sehingga Pemerintah Daerah akan melaporkan penolakan ini kepada Pemerintah Pusat.” Setelah mendengar tanggapan dari wakil Bupati massa membubarkan diri secara tertip dan ditutup dengan doa bersama. (CP/ John Pakage)
sumber: cerminpapua.com
0 SILAKAN BERKOMENTAR :
silakan komentar anda!