Perjuangan Hak Dasar Orang Papua Jangan Samakan Teroris

Thaha Alhamid

JAYAPURA— Sekjen Presidium  Dewan   Papua (DPD)  Thaha Alhamdid berharap rakyat Papua  yang  berjuang  menuntut  hak-hak dasarnya  seperti  hak-hak  kedaulatan  politiknya, hak-hak  budayanya, hak-hak ekonominya  itu  bukan  teroris.  Sehingga dalam menghadapinya jangan disamakan dengan penanganan  teroris. 

Hal ini diungkapkan menyusul pelantikan Kapolda Papua yang baru Inspektur Jenderal Polisi  Tito Karnavian  menggantikan   Inspektur Jenderal  Polisi  Bigman L Tobing   oleh Kapolri  Jenderal  Polisi  Drs Timur Pradopo  di Gedung  Rupatama, Mabes Polri Jakarta, Jumat (21/9) pagi.

Sekjen Presidium  Dewan   Papua (DPD)  Thaha Alhamdid ketika  diwawancarai di  Jayapura, Minggu  (23/9) petang menilai pergantian ini sudah tepat. 

Namun  demikian, katanya,  penugasan  mantan  Komandan  Densus  88  Anti Teror  ke Papua, apakah ini dalam  rangka  memastikan  di Papua ini  teroris silakan dicari  tahu. Tapi  yang  jelas bahwa rakyat Papua  yang  berjuang  menuntut  hak-hak dasarnya  seperti  hak-hak  kedaulatan  politiknya, hak-hak  budayanya, hak-hak ekonominya  itu  bukan  teroris. 

“Saya  yakin Tito  tak  mungkin menyamakan perjuangan  hak dasar  sebagai  teroris. Itu nggak mungkin.  Tapi kalau  ada  teroris dia  punya  ilmu dia  kejar,”  ujarnya.     

DIkatakan, penugasan  Tito ke Papua tentunya mempunyai  alasan. Pertama, dia  mempunyai  karier panjang. Walaupun  mungkin ada ketakutan di kalangan rakyat  Papua  dia  ini mantan Komandan Densus  88 Anti Teror. Tapi  jangan lupa mantan Kapolda Papua  Irjen  Pol Bekto Suprapto juga mantan Komandan Densus 99  Anti Teror. Tapi  yang menarik dari Tito, ujarnya, dia   satu angkatan  dengan  Wakapolda Papua  Brigjen  Pol Paulus  Waterpauw.D ari sisi komunikasi  mencair. 

Kedua,  karier  Tito masih panjang. Dia termasuk perwira  yang sangat  cemerlang di  Mabes Polri tentu dia   tak akan  mengorbankan  kariernya.  Tito juga  seorang  cendikiawan  dan  kandidat  doktor  di salah-satu Univeritas  terkenal di  Singapura. 

“Jadi  saya kira ada  background  education dalam  mana  akan  sangat mempengaruhi pengambilan  keputusan ketika  ia menjabat Kapolda Papua,”tukas  dia. 

Pasalnya,  selama  ini  Kapolda  menjelang pensiun dikirim ke Papua. Itu celaka. Pengalaman    menunjukan  terjadi split  perhatian  atau  perhatiannya terbelah  karena dia tak  perlu  mengamankan kariernya  lagi. Tapi  Tito beda.

“Dan ini  sudah  dari  dulu  kita usulkan. Saya  ingat sudah tiga kita  ketika  tokoh-tokoh  masyarakat, pendeta, pastor  bertemu dengan  Komisi  I DPR  RI minta agar  Kapolda ke Papua jangan  menjelang  pensiun nanti kerjanya mencari  terus. Kapan  dia mau jaga keamanan dan  ketertiban untuk  rakyat,” tuturnya.  (mdc/don/l03)

sumber: bintangpapua.com