50thn New York Agreement, NAPAS Datangi Kedutaan Amerika Serikat

MASA AKSI NAPAS MEMEGANG SPANDUK TUNTUTAN
(FOTO: ISTIMEWA/ http://nationalpapuasolidarity.blogspot.com )

JAKARTA (UMAGI)--  Mahasiswa dan Pemuda Papua yang tergabung dalam National Papua Solidarity (NAPAS) melakukan aksi Nasional di depan Kedutaan Amerika Serikat, rabu, 15 Agustus 2012, memperingati 50 tahun New York Agreement. Aksi yang berlanjut ±2,5 jam ini, terlihat sangat solid. Massa aksi yang berjumlah puluhan orang ini, tetap konsisten dalam aksi ril mereka.

Massa aksi melakukan aksi long mars dari tuguh kuda menuju Kedubes AS dengan nyanyian lagu-lagu Papua, sekaligus diikuti oleh orasi-orasi oleh koorlap. Long mars yang terlihat rapih dan teratur tersebut, mendapatkan tontonan dari masyarakat non-papua yang tinggal di Jakarta, yang kebetulan melintasi daerah itu. 

Ketika tibah di depan Kedutaan AS, massa aksi melakukan orasi-orasi bergantian yang dipimpin oleh wakil koordinator lapangan. Dalam aksi tersebut, koorlap (marthen goo) dalam orasinya menyebutkan “50 thn New York Agreement, 50thn penindasan dan Pembunuhan dilakukan oleh NKRI, tidak hanya melalui kekuatan militer, namun melalui kebijakan konstitusional”. Dalam orasi tersebut pun, Marthen menegaskan “New York Agreement melahirkan 2 hal yang menyakitkan Bangsa Papua, yakni “Peralihan Papua ke dalam UNTEA dan PEPERA 1969”. Dalam penjelasan lebih lanjut, marthen menyebutkan“setelah Papua diserahkan ke dalam UNTEA, kemudian UNTEA menyerahkan Papua ke dalam Indonesia, yang semestinya, Papua bisa diserahkan ke Indonesia setelah dilaksanakannya PEPERA, itu pun jika rakyat Papua setuju ikut Indonesia. Namun kenyataan tidak. Sebelum dilakukan PEPERA, Impansi militer terjadi besar-besaran di Papua, yang mengakitbatkan pembantaian dan pembunuhan terhadap ribuan rakyat sipil Papua. Penciptaan kondisi dibuat terlebih dahulu oleh Amerika, UNTEA dan indonesia”. Lanjutnya “dalam pelaksanaan pepera pun, berdasarkan hasil Perjanjian New York adalah ‘one man one vote’, Namun hal itu tidak dilaksanakan. Negara Indonesia dengan seenaknya mencopot 1025 orang yang mereka pandang bisa dipengaruhi, dan dibawa todongan senjata, mereka dipaksakan untuk harus memilih bergabung dengan Indonesia (karena jika tidak, mereka dibunuh)”. 

Dalam orasi yang sama, sebelum mengatur alur orasi dari masing-masing perwakilan, wakil koordinator, Agus Kossay menegaskan “hari ini genap 50thn New York Agreement. Jika 50thn yang lalu Ameika bisa mendudukan Indonesia dan Belanda, hari ini, setelah 50thn, kami rakyat Papua yang tergabung dalam National Papua Solidarity mendesak kepada Amerika serikat untuk segera mendudukan Indonesia dan Papua dalam perundingan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi di tanah Papua”. Sementara juru bicara aksi NAPAS, Sem Awom, menegaskan “Amerika harus bertanggungjawab. Masalah di Papua sesungguhnya diawali atas kepentingan Amerika, yang kemudian turut dalam menyerahkan Papua ke dalam Indonesia, yang selanjutnya, Negara indonesia, dengan seenaknya melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Papua, hanya karena kepentingan investasi Amerika atas tanah Papua, melalui kesepakatan terselubung antara Indonesia dan Amerika. Hari ini, kami mendesak kepda Amerika agar segera mendudukan Indonesia dan Papua untuk segera digelarnya Perundingan”. Lanjutnya lagi, “Amerika harus mengintervensi kemanusiaan di Papua, menghentikan kerja sama militer AS-Indo, mendesak pembebasan tahanan Politik, dan mendesak dibukannya ruang demokrasi di Tanah Papua, yang ditutup oleh Negara Indonesia”.

Aksi yang dilakukan, diawasi oleh ±50 anggota Polisi, yang terlihat terbagi dalam 2 kelompok besar. Sementara Polisi yang mengawasi keamanan Kedutaan Amerika pun membantu mengawas proses aksi yang terjadi.

SPANDUK TUNTUTAN RAKYAT PAPUA BARAT

Dalam lobby yang dibangun oleh Korlap, sekaligus penanggungjawab aksi, Marthen, dengan meminta kedutaan menerima perwakilan untuk menerima pernyataan NAPAS, akhirnya mendapat tanggapan dari Pihak kedutaan, dengan menolak menerima permintaan massa aksi. Alasan penolakan adalah, kedutaan Amerika tidak berani menerima, karena ini urusan antar Negara, sehingga harus dimasukan melalui Kementrian Luar Negeri Indonesia. Dengan mendengar pernyataan demikian, Marthen pun membalas “saya heran, karna setiap kami aksi di semua kedutaan, biasanya perwakilan kedutaan keluar dan menerima pernyataan tersebut. bahkan pihak kedutaan yang bertanya dan menawarkan untuk audiensi. Ko Amerika beda dengan Negara-negara lain. Menteri luar Negeri Indonesia kan tukang Tipu. Di UPR saja, dengan beraninya, Menteri luar Negeri Indonesia menipu dunia Internasional dengan berkata, tidak ada pelanggaran HAM di Papua, sementara, kenyataannya, tiap saat, kekerasan selalu terjadi. TNI/Polri selalu membunuh rakyat Papua seperti binatang. Masa kita harus masukan surat ke menteri tukang tipu?”. Marthen merasa, ini hal yang aneh. Marthen pun mencurigai pihak Polisi, bahwa keinginan massa aksi sesungguhnya tidak disampaikan ke pihak Dubes, karena tidak mungkin mereka ditolak. Menurut marthen, “saya curiga, ada upaya untuk menutup aspirasi kami, apalagi esok pidato presiden yang tiap tgl 16 Agustus, Presiden RI menyampaikan Pidato kosong, yang kesannya hanya menipu seluruh komponen warga Negara Indonesia dan dunia Internasional. Hal itu terlihat dengan Pidato Presiden Indonesia tahun 2010 dan 2011 tentang Papua, bahwa, Papua akan dillakukan pendekatan dengan hati dan Papua akan dilakukannya Komunikasi Konstruktif, namun kenyataannya, kekerasan dan kejahatan kemanusian yang dilakukan Negara, tetap terus terjadi”. 

Kepesimisan marthen terlihat jelas, bahwa pernyataan yang akan disampaikan Presiden RI tanggal 16 Agustus tentang Papua, hanya omong kosong dan hanya akan menipu publik. Kesannya, terlihat bahwa Presiden hanya penipu, karena kejahahatan terus terjadi di Papua dan tak perna berhenti, bahkan pemerintah terlihat tidak mau berdialog dengan Papua, menunjukan bahwa Negara tidak memiliki hati untuk Papua. (~BIKO ***)

SUMBER: http://nationalpapuasolidarity.blogspot.com/2012/08/napas-meminta-pertanggungjawaban-amerika.html