OPM Tolak Rencana Dialog Jakarta Papua

Pasukan Organisasi Papua Merdeka (OPM).( TEMPO)

Jayapura: Koordinator Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka Lambertus Pekikir menolak rencana dilaksanakannya dialog Jakarta Papua. Dialog dianggap tak menjadi jaminan masalah dasar Papua tuntas.

“Saya sudah tegaskan berulang kali, OPM tetap menolak apa pun tawarannya. Masalah mendasar di Papua itu tentang status Papua, bukan soal kesejahteraan,” kata Pekikir, Selasa, 19 Juni 2012.

Ia mengatakan, pertemuan Farid Husein dengan sejumlah tokoh OPM beberapa waktu lalu, bukan jaminan ia dan kelompoknya akan ikut dalam dialog. “OPM yang mana, itu harus jelas, karena ada banyak OPM. Silakan saja mau dialog, tapi perjuangan kami tetap untuk kemerdekaan,” kata dia. 

Pekikir menambahkan, pihaknya tak pernah dihubungi pemerintah Indonesia. “Mau apa dialog, itu sudah dari dulu, dan tidak ada jawaban atas masalah Papua,” ucapnya.

Menurut dia, dalam konsep OPM, bukan dialog yang utama, namun sebuah perundingan dengan di dalamnya hadir pemerintah Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta negara-negara anggota PBB. “Di sini Resolusi PBB No. 2504 yang dikeluarkan Majelis Umum PBB tanggal 19 November 1969 harus diubah. Bahwa Pepera dulu tidak sah, cacat hukum, dan manipulasi sejarah, itu fakta,” katanya.

Viktor Yeimo, Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat, menegaskan dialog bukan jalan keluar menuju Papua yang adil dan sejahtera. “KNPB tetap pada prinsip referendum, bukan dialog,” ujarnya.

Ia mengatakan, sejarah mencatat Penentuan Pendapat Rakyat di Papua tidak dilakukan sebagaimana mestinya. “Ada kesalahan, referendum menjadi jalan keluar ke mana nanti Papua, bukan dialog.”

Pepera 1969 dilaksanakan sebagai bagian dari perjanjian New York. Pepera digelar dalam tiga tahap. Pertama dilangsungkan konsultasi dengan dewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera. Kedua, pemilihan Dewan Musyawarah Pepera dan ketiga, pelaksanaan Pepera dari Merauke hingga Jayapura.

Hasil Pepera ketika itu menunjukkan warga Papua menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan disetujui pada tanggal 19 November 1969. “Kenapa Pepera harus diulang, karena waktu itu satu suara untuk banyak orang, bukan satu suara satu orang, ini tidak sah,” kata Pekikir.

TEMPO.CO