BALIKPAPAN (UMAGI)-- Ada pernyataan mengejutkan dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono pada acara diskusi polemik bertajuk Mengungkap Eksistensi Separatisme di Menara Kebon Sirih, Jl Kebon Sirih, Jakarta, akhir pekan kemarin. Menurut analisis Hendropriyono, Kalimantan dalam kurun lima tahun mendatang bakal lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lepasnya bumi Borneo dari Indonesia, kata Hendropriyono, akibat gerakan separatisme yang diyakininya bakal bertambah meluas, seperti yang terjadi di Papua. Dia memperkirakan Papua bakal menjadi wilayah kedua lepas dari NKRI setelah Timor Timur di era kepemimpinan Presiden BJ Habibie.
Analisis Hendropriyono itu dibenarkan Wakil Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kota Balikpapan Drs H Nursyamsa Hadis. Ia menegaskan, salah satu akar pemicu gerakan separatisme adalah ketidakadilan.“Prediksi Kalimantan pun akan bergolak, saya kira bukan isapan jempol. Rakyat Kalimantan sudah merasakan dengan nyata adanya eksploitasi sumber daya alamnya secara besar-besaran, tetapi mereka tetap berkubang pada ketertinggalan dari semua sektor,” kata Nursyamsa Hadis kepada Kaltim Post.
Dikatakannya, Kalimantan seperti juga Aceh atau Papua sebagai daerah yang relatif memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi dinamika pembangunan dari semua sektor sangat tertinggal jauh dengan daerah lainnya. Demikian pula yang dirasakan Riau yang kemudian telah mendeklarasikan keinginan untuk otonomi khusus (otsus).
“Pertanyaan mendasar dari rakyat adalah mengapa pemerintah pusat tidak mengupayakan dengan sungguh-sungguh kebutuhan dasar rakyat, padahal kekayaan yang tersedot dari bumi Kalimantan demikian melimpah,” tegasnya.
Mantan Ketua BIN Hendropriyono sebelumnya menegaskan, Papua sekarang ini sudah sangat siap lepas dari Indonesia. Tanda-tanda lepas dari Indonesia, kata dia, sudah sangat jelas. Mereka saat ini ditengarai sudah memiliki sponsor yang siap mendukung kemerdekaan wilayah di timur Indonesia ini.
"Mereka memiliki sponsor yang besar dan dana yang besar pula. Dana itu diperkirakan berasal dari dana otonomi khusus yang hingga saat ini tidak sampai pada masyarakat. Mungkin itu suatu faktor kesengajaan," ujarnya.
Menurutnya, gerakan separatisme ini sudah mulai terlihat di Timtim, Papua, Maluku, Kalimantan, dan Aceh sejak pertengahan 1980-an. "Para tokoh yang tidak puas dengan pemerintah pusat mulai mencari-cari sponsor di luar negeri. Dan jika pemerintah tidak mampu mengendalikan konflik di sana, tidak menutup kemungkinan 5 tahun lagi Borneo lepas," kata Hendro.
TAK DAPAT DANA ALOKASI UMUM
Sementara itu, di sisi lain Kaltim yang bakal kehilangan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat bakal menjadi kenyataan. Dalam rapat kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI, Sri tetap bersikukuh berpegang pada UU No 33 Tahun 2004, terkait rencana penghapusan DAU pada 2008 nanti. Meski demikian, Panggar tetap berupaya mencari celah agar DAU tidak dihapus. Namun, ada kemungkinan beberapa daerah dan kabupaten/kota, tidak akan mendapatkan DAU.
Selaku wakil dari Kaltim, Ketua Panggar DPR RI Izederik Emir Muis sempat mempertanyakan perihal pembentukan UU No 23/2004 yang tidak mencerminkan keadilan tersebut. Apakah dalam pembentukannya, juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada. “Mereka masih berpikiran untuk menghapus DAU. Memang menurut undang-undang, dari perhitungan secara matematis ada beberapa daerah dan kabupaten kota ada yang akan dihapus. Tapi kita akan tetap perjuangkan,” kata Emir Muis.
Emir menawarkan agar undang-undang tersebut, diubah saja. Meski memungkinkan, perubahan tersebut akan membutuhkan waktu yang lama. Atas dasar itu, Emir mengingatkan kepada pemerintah daerah, agar memanfaatkan anggaran daerah sebaik mungkin untuk kemakmuran rakyat. Pasalnya, banyak sekali uang yang masuk, tapi persentase kemiskinan di Kaltim salah satu yang tertinggi di Indonesia. “Kadang saya melihat ada aliran uang yang tidak semestinya. Coba berapa banyak orang yang dipanggil di Kejaksaan, polisi, KPK. Ngantre semua. Kita nggak enak juga kan?” katanya
Sumber : waspada online
Dikatakannya, Kalimantan seperti juga Aceh atau Papua sebagai daerah yang relatif memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi dinamika pembangunan dari semua sektor sangat tertinggal jauh dengan daerah lainnya. Demikian pula yang dirasakan Riau yang kemudian telah mendeklarasikan keinginan untuk otonomi khusus (otsus).
“Pertanyaan mendasar dari rakyat adalah mengapa pemerintah pusat tidak mengupayakan dengan sungguh-sungguh kebutuhan dasar rakyat, padahal kekayaan yang tersedot dari bumi Kalimantan demikian melimpah,” tegasnya.
Mantan Ketua BIN Hendropriyono sebelumnya menegaskan, Papua sekarang ini sudah sangat siap lepas dari Indonesia. Tanda-tanda lepas dari Indonesia, kata dia, sudah sangat jelas. Mereka saat ini ditengarai sudah memiliki sponsor yang siap mendukung kemerdekaan wilayah di timur Indonesia ini.
"Mereka memiliki sponsor yang besar dan dana yang besar pula. Dana itu diperkirakan berasal dari dana otonomi khusus yang hingga saat ini tidak sampai pada masyarakat. Mungkin itu suatu faktor kesengajaan," ujarnya.
Menurutnya, gerakan separatisme ini sudah mulai terlihat di Timtim, Papua, Maluku, Kalimantan, dan Aceh sejak pertengahan 1980-an. "Para tokoh yang tidak puas dengan pemerintah pusat mulai mencari-cari sponsor di luar negeri. Dan jika pemerintah tidak mampu mengendalikan konflik di sana, tidak menutup kemungkinan 5 tahun lagi Borneo lepas," kata Hendro.
TAK DAPAT DANA ALOKASI UMUM
Sementara itu, di sisi lain Kaltim yang bakal kehilangan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat bakal menjadi kenyataan. Dalam rapat kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI, Sri tetap bersikukuh berpegang pada UU No 33 Tahun 2004, terkait rencana penghapusan DAU pada 2008 nanti. Meski demikian, Panggar tetap berupaya mencari celah agar DAU tidak dihapus. Namun, ada kemungkinan beberapa daerah dan kabupaten/kota, tidak akan mendapatkan DAU.
Selaku wakil dari Kaltim, Ketua Panggar DPR RI Izederik Emir Muis sempat mempertanyakan perihal pembentukan UU No 23/2004 yang tidak mencerminkan keadilan tersebut. Apakah dalam pembentukannya, juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada. “Mereka masih berpikiran untuk menghapus DAU. Memang menurut undang-undang, dari perhitungan secara matematis ada beberapa daerah dan kabupaten kota ada yang akan dihapus. Tapi kita akan tetap perjuangkan,” kata Emir Muis.
Emir menawarkan agar undang-undang tersebut, diubah saja. Meski memungkinkan, perubahan tersebut akan membutuhkan waktu yang lama. Atas dasar itu, Emir mengingatkan kepada pemerintah daerah, agar memanfaatkan anggaran daerah sebaik mungkin untuk kemakmuran rakyat. Pasalnya, banyak sekali uang yang masuk, tapi persentase kemiskinan di Kaltim salah satu yang tertinggi di Indonesia. “Kadang saya melihat ada aliran uang yang tidak semestinya. Coba berapa banyak orang yang dipanggil di Kejaksaan, polisi, KPK. Ngantre semua. Kita nggak enak juga kan?” katanya
Sumber : waspada online
0 SILAKAN BERKOMENTAR :
silakan komentar anda!