Hal ini dikatakan Ketua LPMA SWAMEMO, Thobias Bagubau saat melakukan jumpa pers di Café Prima Garden, Abepura, Jayapura, Papua, Selasa (15/5) siang tadi.
Thobias menjelaskan, pada tanggal 19 April lalu Aliansi Intelektual Suku Wolani, Mee, dan Moni (AISWMM), masyarakat adat bersamat tim terpadu telah melaksanakan suatu musyawarah besar di Wisma Green, Kotaraja dalam, dan hasilnya sepakat untuk membentuk LPMA SWAMEMO.
Lanjut Bagubau, LPMA SWAMEMO telah di deklarasikan pada tanggal 26 April di Gedung Olahraga (GOR) Kotalama, Nabire dan disaksikan oleh muspida seperti Bupati, Ketua DPRD dari tiga Kabupaten yakni Nabire, Paniai, dan Intan Jaya, serta seluruh lapisan masyarakat dari tiga suku yang berdomisili di sepanjang sungai Degeuwo.
Tujuan lembaga ini menurut Thobias, adalah untuk menyuarakan hak-hak masyarakat adat untuk sekarang dan dikemudian hari.
“Lembaga ini dibentuk untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini terjadi di sepanjang Sungai Degeuwo, lembaga ini juga berbicara untuk menyelamatkan kerusakan lingkungan atau, menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia, dan bagi hasil pertambangan,” tutur Thobias.
Degeuwo merupakan sebuah tempat penambangan liar yang terletak di Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Papua. Di tempat ini terjadi berbagai pelanggaran HAM, eksploitasi kekayaan alam, serta kerusakan lingkungan. (ARNOLD BELAU)
SUMBER: SUARA PAPUA
0 SILAKAN BERKOMENTAR :
silakan komentar anda!