Wilhelmina Woy, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Fakfak (Foto: Redaksi)JAKARTA (UMAGI)-- Wilhelmina Woy, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fakfak menilai Bupati Kabupaten Fakfak, Mohammad Uswanas dalam berbagai kebijakannya tidak berpihak para orang asli Papua.
“Seluruh masyarakat Fakfak kecewe sebab sejak memimpin tidak ada keberpihakan yang ditunjukan Bupati Mohammad Uswanas kepada orang asli Papua,” demikian penegasan Wilhelmina, ketika menghubungisuarapapua.com, Jumat (11/05) dari Fakfak.
Menurut Wilhelmina, dalam massa kepemimpinan Bupati Mohammad Uswanas, masyarakat pribumi Papua, terutama suku asli pemilik tanah adat Fakfak suku Mbaham Matta sangat-sangat termarginalkan.
“Bupati lebih mementingkan para cukong Pilkada dan orang non Papua dari pada anak-anak asli Papua sendiri. Ini membuat kehidupan masyarakat asli Papua di fakfak sangat-sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Lanjut Wilhelmina, selama yang ini yang mengontrol Fakfak bukan seorang Bupati, tetapi para mafia proyek dan cukong Pilkada yang selama ini bermain di Fakfak.
‘Yang anehnya, Bupati takluk pada mereka, dan mentaati semua yang mereka perintahkan,” ujarnya.
Disebutkan, salah satu mafia proyek dan cukong Pilkada yang menguasai segalanya di Fakfak adalah Bahlil Lahadalia, yang juga saat ini menjabat sebagai bendahara umum partai Golkar Provinsi Papua.
“Bahlil punya jasa membantu memenangkan Bupati saat Pilkada, balas jasanya semua mega proyek di Fakfak diberikan oleh Bupati pada Bahlil,” jelas Wilhelmina yang juga ketua komisi anggaran dan pembangunan di DPRD Fakfak.
Wilhelmina yang mengaku telah melaporkan beberapa temuan dugaan korupsi sejumlah mega proyek yang melibatkan Bupati Fakfak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta menegaskan, selama Bupati tidak tegas, maka Kabupaten Fakfak akan dibuat hancur oleh para mafia proyek dan cukong Pilkada.
“Bupati harus mampu berdayakan anak-anak asli Papua, diantaranya memberikan kesempatan kepada pengusaha asli Papua untuk tampil dan berkarya” katanya.
Sementara itu, Weynan Tanggareri, salah satu tokoh adat masyarakat Fakfak, menegaskan, setelah diberikannya undang-undang Otsus, seharusnya masyarakat asli Papua menjadi tuan diatas tanahnya sendiri, namun kenyataan yang terjadi tidak demikian.
“Sekarang orang asli Papua kembali menjajah orang asli Papua. Contohnya yang sedang terjadi di Kabupaten Fakfak saat ini. Ini sangat memprihatinkan sekali,” tegasnya ketika ditemui suarapapua.com, beberapa waktu lalu di Jakarta.
Menurut Weynan, salah satu konsep yang dipakai Bupati Fakfak dan kroni-kroninya adalah melakukan korupsi secara bersama-sama.
“Dulu kalau orang mau korupsi sendiri-sendiri, sekarang tidak demikian, kalau orang mau korupsi bersama-sama alias gotong royong. Dan ini yang sedang terjadi di Fakfak,” tegasnya.
Ia juga melihat tidak ada keberpihakan yang ditunjukan Bupati Fakfak kepada orang asli Papua, khususnya suku asli pemilik tanah ada Fakfak, suku Mbaham Matta.
Temuan Koalisi Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK Papua), ada tujuh mega proyek dengan nilai dana sekitar 170 milyar yang dikuasai langsung oleh Bupati Fakfak dan Bahlil Lahadalia.
Laporan dugaan tindak pidana korupsi dana-dana tersebut telah dilaporkan langsung ke KPK pada tanggal 19 April 2012 lalu.
Pelapor dalam dugaan tindak pidana korupsi ini adalah Wilhelmina Woy, Ketua Komisi III DPRD Fakfak yang membidangi anggaran dan pembangungan; dan Dorus Wakum, mewakili LSM KAMPAK Papua yang telah melakukan invesitagasi langsung.
Bahlil Lahadalia, pihak yang disebutkan dalam laporan tersebut ketika dikonfirmasi suarapapua.com melalui telepon selulernya lagi-lagi tidak bersedia memberikan komentar. (OKTOVIANUS POGAU)
“Bupati lebih mementingkan para cukong Pilkada dan orang non Papua dari pada anak-anak asli Papua sendiri. Ini membuat kehidupan masyarakat asli Papua di fakfak sangat-sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Lanjut Wilhelmina, selama yang ini yang mengontrol Fakfak bukan seorang Bupati, tetapi para mafia proyek dan cukong Pilkada yang selama ini bermain di Fakfak.
‘Yang anehnya, Bupati takluk pada mereka, dan mentaati semua yang mereka perintahkan,” ujarnya.
Disebutkan, salah satu mafia proyek dan cukong Pilkada yang menguasai segalanya di Fakfak adalah Bahlil Lahadalia, yang juga saat ini menjabat sebagai bendahara umum partai Golkar Provinsi Papua.
“Bahlil punya jasa membantu memenangkan Bupati saat Pilkada, balas jasanya semua mega proyek di Fakfak diberikan oleh Bupati pada Bahlil,” jelas Wilhelmina yang juga ketua komisi anggaran dan pembangunan di DPRD Fakfak.
Wilhelmina yang mengaku telah melaporkan beberapa temuan dugaan korupsi sejumlah mega proyek yang melibatkan Bupati Fakfak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta menegaskan, selama Bupati tidak tegas, maka Kabupaten Fakfak akan dibuat hancur oleh para mafia proyek dan cukong Pilkada.
“Bupati harus mampu berdayakan anak-anak asli Papua, diantaranya memberikan kesempatan kepada pengusaha asli Papua untuk tampil dan berkarya” katanya.
Sementara itu, Weynan Tanggareri, salah satu tokoh adat masyarakat Fakfak, menegaskan, setelah diberikannya undang-undang Otsus, seharusnya masyarakat asli Papua menjadi tuan diatas tanahnya sendiri, namun kenyataan yang terjadi tidak demikian.
“Sekarang orang asli Papua kembali menjajah orang asli Papua. Contohnya yang sedang terjadi di Kabupaten Fakfak saat ini. Ini sangat memprihatinkan sekali,” tegasnya ketika ditemui suarapapua.com, beberapa waktu lalu di Jakarta.
Menurut Weynan, salah satu konsep yang dipakai Bupati Fakfak dan kroni-kroninya adalah melakukan korupsi secara bersama-sama.
“Dulu kalau orang mau korupsi sendiri-sendiri, sekarang tidak demikian, kalau orang mau korupsi bersama-sama alias gotong royong. Dan ini yang sedang terjadi di Fakfak,” tegasnya.
Ia juga melihat tidak ada keberpihakan yang ditunjukan Bupati Fakfak kepada orang asli Papua, khususnya suku asli pemilik tanah ada Fakfak, suku Mbaham Matta.
Temuan Koalisi Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK Papua), ada tujuh mega proyek dengan nilai dana sekitar 170 milyar yang dikuasai langsung oleh Bupati Fakfak dan Bahlil Lahadalia.
Laporan dugaan tindak pidana korupsi dana-dana tersebut telah dilaporkan langsung ke KPK pada tanggal 19 April 2012 lalu.
Pelapor dalam dugaan tindak pidana korupsi ini adalah Wilhelmina Woy, Ketua Komisi III DPRD Fakfak yang membidangi anggaran dan pembangungan; dan Dorus Wakum, mewakili LSM KAMPAK Papua yang telah melakukan invesitagasi langsung.
Bahlil Lahadalia, pihak yang disebutkan dalam laporan tersebut ketika dikonfirmasi suarapapua.com melalui telepon selulernya lagi-lagi tidak bersedia memberikan komentar. (OKTOVIANUS POGAU)
SUMBER: SUARAPAPUA
0 SILAKAN BERKOMENTAR :
silakan komentar anda!