Tanpa Gangguan Dewan Parlemen Nasional Papua Barat Telah Diluncurkan di Sentani

JAYAPURA (UMAGI)-- Dewan Parlemen Nasional Rakyat Papua Barat telah diluncurkan, Senin (09/4) siang, di Lapangan Makam Theys Hiyo Elluay, oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Delegasi Seluruh Perwakilan Tanah air, bersama rakyat Papua Barat.  

Menurut  (Mecky Yeimo), salah satu panitia penyelenggara  Dewan Parlemen Nasional Rakyat Papua barat diluncurkan sebagai lembaga politik representatif bagi rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Samarai.  Dewan biasanya diistilahkan sebagai lembaga perwakilan atau representatif rakyat. Sedangkan penyebutan nasional adalah bangsa yang menyangkut rakyat dan wilayah. Dewan Nasional adalah suatu badan perwakilan dari sebuah bangsa.

Maka Dewan Nasional Papua Barat bisa dimaknai sebagai sebuah badan representarif dari rakyat Papua Barat yang terdiri dari dan mewakili suku-suku, dan seluruh komponen dan kelompok perjuangan baik di tingkat pertahanan militer, sipil dan diplomat internasional yang memiliki tujuan bersama untuk pembebasan nasional Papua Barat

“Dewan Parlemen Nasional Papua Barat diluncurkan sebagai sebuah lembaga yang bertujuan untuk menjawab hak politik rakyat Bangsa Papua Barat ke dunia internasional maupun nasional, termasuk simpatisan yang mendukung papua merdeka,” ujar Mecky. Ditengah banyaknya gerakan pembebasan yang lahir secara sporadis dalam perjuangan pembebasan nasional Papua Barat, sampai saat ini belum ada alat legal (resmi) yang menjadi representasi perjuangan rakyat Papua Barat. Disatu sisi, rakyat Papua Barat belum terorganisir dan terwakili secara legal dalam perjuangan. Kondisi ini justru membuat penjajahan bertumbu subur secara struktural dan sistematis di Papua Barat. Rakyat Papua Barat masih bingung akibat belum jelasnya alat representasi yang dipilih, diangkat serta dipercayai secara resmi oleh rakyat Papua Barat sendiri.
Dewan sebagai alat representasi rakyat adalah suatu upaya mutlak yang harus dilahirkan oleh rakyat. Rakyat harus memilih dan mempercayai wakil-wakil perjuangan dari wilayah basisnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena rakyatlah yang sangat tahu siapa yang pantas menjadi wakil perjuangannya. Sudah saatnya perjuangan Papua Barat dilakukan secara bertanggung jawab oleh wakil-wakil rakyat, agar tidak ada lagi klaim-klaim organ atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan rakyat Papua Barat untuk kepentingannya.
Mencuatnya berbagai resolusi politik sepihak yang mengatasnamakan rakyat Papua Barat adalah sesungguhnya tidak resmi dan bukan merupakan keinginan dan tuntutan murni rakyat Papua Barat, karena sejauh ini tidak ada metode penjaringan aspirasi rakyat, baik secara langsung dan demokratis maupun melalui alat representatif yang legal. Dewan-Dewan Rakyat Papua Barat yang dilahirkan oleh rakyat masing-masing wilayah itulah yang merupakan alat pengambilan keputusan rakyat yang legal, karena keputusannya adalah keputusan rakyat yang memilih dan mempercayai mereka sebagai wakil-wakil perjuangannya.

Lanjut Mecky, lembaga ini terdiri dari dua puluh tiga (23) Parlemen Rakyat Daerah yang mencakup seluruh tanah Papua, dan dihadiri oleh semua perwakilan daerah dari Sorong sampai Samarai. 

Diharapkan juga dengan perluncuran parlemen nasional ini mampu menjawab aspirasi seluruh rakyat Papua Barat yang telah lama diperjuangkan. 
Mako mengatakan, pada tahun 1961 KNPB sudah lahir dengan nama Komite Nasional Papua (KNP), yang mana tujuannya adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat menjadi sebuah Negara yang merdeka dan berdaulat. 

“Kami hanya menggani nama KNP menjadi KNPB, namun cita-cita perjuangannya sama, yakni perjuangkan kemerdekaan Papua Barat,” ujarnya. Namun, lanjut Mako, karena dunia internasional dan Indonesia punya kepentingan yang besar atas tanah Papua, sehingga perjuangan KNP tidak tercapai seperti yang dicita-citakan. Kami tidak pernah lupa akan sejarah bangsa Papua Barat, sehingga KNPB dibentuk sebagai media untuk memediasi dan menyuarakan aspirasi rakyat Papua Barat, dan menghidupkan kembali sejarah yang dulu pernah ada,” ujar lelaki asal Wamena ini. 

Mako juga melanjutkan, bahwa pada saat itu sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa daerah-daerah jajahan di seluruh dunia harus dibebaskan, dan dibiarkan membentukan Negara dan pemerintahaan sendiri. “Wujud nyata dari perjuangan tersebut, KNP melahirkan New Guinea Raad atau perwakilan Papua untuk perjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat,” ujarnya menjelaskan. 

Untuk itu, kata Mako, saat ini KNPB hanya menghidupkan kembali lembaga yang dulu pernah ada tetapi mati karena adanya perjanjian New York Agreement, dan proses pelaksanaan PEPERA yang tidak demokratis. Karena itu, Mako menegaskan, peluncuran Dewan Parlemen Nasional Papua Barat yang baru diluncurkan ini akan berjuang untuk mencabut resolusi PBB tersbut dan menghidupkan kembali New Guinea Raad yang pernah ada. 

"Syukur bagimu Tuhan Allah Bangsa Papua Barat, kami anak Bangsa mengucapkan, karena Parlement Nasional West Papua telah di luncurkan dengan aman tanpa gangguan apapun, sikap doa salah satu Peserta,  " (Andy.U G)

Sumber: KNPBNEWS, Suarapapua, sms, facebook