Sekjen PBB ke Indonesia, KNPB Aksi Demo di Papua

JAYAPURA (UMAGI)-- Kepada seluruh rakyat Papua Barat yang berprofesi baik itu sebagai PNS, Swasta, TNI/Polri, Tukang Ojek, Sopir Angkot, Buruh, Petani, Pelajar dan Mahasiswa agar diliburkan untuk mengikuti aksi demo damai terkait kedatangan Sekjen PBB, Ban Ki-moon ke Indonesia, yang akan dilangsungkan di depan Kantor MRP,"itulah isi seruan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang beredar di jalan-jalan Kota Abepura pagi ini, Selasa (20/3) pagi.

 Tak hanya seruan itu, dari pantauan SP, KNPB juga memalang kampus Universitas Cenderawasih, baik kampus lama di Abepura maupun di Perumnas III Waena. Di Uncen Abepura, para pendemo memasuki ruang kuliah dan membubarkan mahasiswa yang sedang belajar. Selain itu orasi sudah di lakukan di Expo Waena sedangkan di Tanah Hitam massa sudah memblokade jalan raya hingga memacetkan arus lalu lintas. 

Aksi demo besar-besaran ini terkait rencana kedatangan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon ke Jakarta, Indonesia (20/3) dalam rangka mengikuti International Defense Dialogue (JIDD), yang mana merupakan agenda resmi untuk membahas Keamanan dan Ketahanan Region Asia-Pasifik untuk mengamankan kepentingan ekonomi internasional dalam menghadapi dinamika politik arus Globalisasi.     

Komite Nasional Papua Barat (KNPB), melalui aksi demo dan turun jalan yang diperkiraan akan diikuti ribuan massa dan akan dipusatkan di Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) 

 
Disela-sela persiapan demo kepada SP, Ketua I KNPB, Mako Tabuni  mengatakan, secara tidak sadar bahwa Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang  sesungguhnya belum siap  bersaing dalam regulasi ekonomi Global dan bila hal itu dipaksakan, maka,  hak milik rakyat Pribumi akan dihapuskan atas nama pembangunan dan penyetaraan ekonomi.

 
“Terutamanya perjuangan dan perlawanan rakyat Papua Barat untuk merdeka secara sah dan berdaulat secara penuh, itu pun akan dihentikan dengan paksa atas nama keamanan dengan berbagai label,” katanya .

Selain itu, Mako Tabuni mengatakan, proposal Indonesia terhadap dunia Internasional dalam rangka jaminan keamanan bagi Investor Asing, dimana Indonesia telah merencanakan pembangunan Pangkalan Udara (Lanud) militer di Biak, Merauke, Timika, Jayapura dan Sorong.
    
Dikatakan,  pertemuan dan kesepakatan-kesepakatan yang melibatkan antar Negara dan Benua dalam rangka kerja sama di bidang ekonomi dan keamanan, dimana merupakan benar-benar sesuatu yang melanggar Hak Asasi Bangsa Papua, apalagi keberadaan Bangsa dan Tanah Air Papua Barat didalam Indonesia bermasalah yaitu proses aneksasi dan integrasi wilayah Papua ke dalam NKRI penuh dengan cacat hukum dan HAM sesuai standar maupun prinsip-prinsip internasional. 

   
“Sehingga itu kami dari KNPB menyerukan kepada seluruh komponen dan lapisan rakyat Bangsa Papua untuk menyikapi agenda kehadiran Sekjen PBB, Ban Ki-moon yang akan bertemu dengan Presiden RI, SBY secara serius dan bijaksana,” ujarnya.

   
Mako Tabuni mendesak kepada Sekjen PBB dan SBY, agar. menghentikan pembicaraan tersebut dan secara tegas menyatakan bahwa perjuangan dan perlawanan rakyat Papua adalah untuk menentukan nasib sendiri (Self Determination) sebagai sebuah Bangsa yang berdaulat tanpa gangguan dari Bangsa yang lainnya.

“Maka itu Sekjen PBB, Ban Ki-moon segera bertanggungjawab atas pencaplokan wilayah Papua Barat di dalam NKRI, melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 yang penuh dengan cacat hukum dan menolak stigma separatis, makar, pengacau keamanan dan teroris atas nama keamanan Negara untuk mengamankan persaingan Ekonomi Global,” kata  Mako Tabuni.

    
Kata dia, dengan adanya persaingan ekonomi Global akan mengakibatkan penderitaan rakyat yang lemah semakin bertambah, dimana yang berkuasa pada saat persaingan global ialah orang-orang yang mempunyai duit, sedangkan yang tidak mempunyai duit akan tersisih dengan sendirinya, maka hal ini yang kami tidak mau, karena dapat membuat rakyat Papua Barat semakin menderita,” ujarnya. [olin]

Sumber: Suarapembaruan