Aksi Aliansi Mahasiswa Papua Warnai Bendera Bintang Kejorah: Menuntut Segera mengakui Kedaulatan Murni Negara West Papua

 YOGYAKARTA (UMAGI)— Aksi damai  Ratusan orang dari berbagai Elemen Pergerakan Mahasiswa dan Prodemokrasi (Prodem) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), menggelar demonstrasi titik awal di kawasan Boulevard  Bundaran Universitas Gaja Mada (UGM) hingga titik Nol Kilometer  depan Kantor Pos Pusat  Yogyakarta, Kamis (22-03-2012). Menuntut  kepada PBB (UN) Indonesia  segerah mengakui Kedaulatan murni Negara West Papua.

Aksi damai mulai Pukul 09:30 Wib, di buka dengan Doa, mintah Perlindungan dari Tuhan agar aksi berjalan dengan lancar dan aman dan memintah pada pencipta untuk membebaskan Papua dari Penindasan yang selama ini terjadi di Papua. selanjutnya  masa aksi bernyanyi “Papua Bukan Merah Putih Tapi, Bintang Kejorah; ungkapnya.

"Aksi damai kali ini, di iasi diwarnai dengan bendera Kebangsaan West Papua "Bintang Kejorah" masa  aksi terlihat rapi dengan bergambar lima poster bendera ukuran besar dan poster tuntutan  serta Spanduk  berbauh tulisan Bintang kejorah. masa aksi lingkar kepala dengan  kain berwarna gambar bintang kejorah, ini menjadi tuntutan untuk PBB dan Indonesia serta sekutunya agar  pengakuan atas kedaulatan Negara West Papua."kenyataannya.

Aksi damai Aktifis mahasiswa Papua berorasi bergantian sambil berjalan kaki long marc dari Bundaran Ugm menuju titik Nol Kilimeter,  Melewati Tugu Bersejarah melintasi berjalan terus sepanjang Pertokoan Pusat Kota Malioboro, dalam Orasinya Menyatakan Papua Mereka dan Masa aksi bersamaan memeriakan Papua merdeka- Papua Merdeka,”tuturnya.

“Kordinator Lapangan (Agus Deto), menjelaskan bagaimana Perjuangan orang Papua, untuk Papua merdeka sejak 1 desember 1961 adalah negara Papua merdeka. Dan 17 agustus 1945 adalah Indonesia merdeka orang Papua tidak pernah ikut terlibat dalam perjuangan Indonesia. “ungkapnya.

“Mengapa Indonesia masuk ke Papua tanpa status hukum yang jelas. karena ada manipulasi pada saat Pepera tahun 1969, hanya kepentingan Ekonomi Amerika-Indonesia sehingga orang Papua menderita diatas tanahnya sendiri hingga sampai saat ini. 


Sejak 1 Mei 1963, bertepatan dengan berakhirnya masa pemerintahan Unites Nations Temporrary Executive Administratins (UNTEA) atau Pemerintahan Sementara PBB di Papua, kemudian menyerakan kekuasaanya kepada Indonesia, 

Selanjutnya pemerintah Indonesia mulai menempatkan pasukan militernya dalam jumlah besar di seluruh Tanah Papua, akibatnya hak-hak politik dan Hak Asasi Manusia dilanggar secara tidak wajar. .”tuturnya.

Sekretaris Jenderal PBB pada masa itu U Thant telah mendapat laporan tentang situasi teror dan intimidasi yang dialami Rakyat Papua sebelum PEPERA dilakukan Juli-Agustus 1969 tapi tidak menjadi perhatian serius dan diabaikan oleh PBB. Dan PBB lebih mempercayai laporan Indonesia yang memiliki kepentingan untuk memenangkan PEPERA pada waktu itu.

Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 dilaksanakan  dengan cara lokal Indonesia, yaitu musyawarah oleh 1025 orang dari total 600.000 orang dewasa laki-laki dan perempuan. Sedangkan dari 1025 orang yang dipilih untuk memilih, hanya 175 orang saja yang menyampaikan atau membaca teks yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. dan tambah Juga dia menyatakan, bangsa yang besar dan adil adalah bangsa yang mengukui sejarahnya. "orasinya.

Juru Bicara aksi, Monggar menuturkan, keterlibatan PBB dalam mengkebiri hak-hak demokratis rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia di Papua. Beberapa hal pokok dalam perjanjian menunjukkan adanya kejanggalan dan penyimpangan. “Tambahnya.

"Kejanggalan yang dimaksud yakni New York Agreement sebagai suatu kesepakatan yang tidak sah baik secara yuridis maupun moral. Persetujuan New York tersebut membicarakan status wilayah dan nasib Papua, namun didalam prosesnya tidak melibatkan wakil resmi dari Papua," ujarnya.

Menurutnya, hak-hak politik warga Papua selama ini telah banyak dilanggar secara tidak wajar. Teror dan intimidasi yang terjadi di Papua selama ini bahkan tidak menjadi perhatian serius dan diabaikan oleh PBB dan Indonesia. 

 

Dalam Aksi damai orasi Politik dari setiap elemen  pergerakan perjuangan, menyampaikan isi hati dan  tentang Papua di depan kantor pos, salah satunya dari perwakilan Perempuan menyakatan sejak Indonesia masuk ke Papua dengan kekuatan Militer (Tni-Polri) kami perempuan Papua sampai detik ini kami di tindas, dibunuh diperkosah, dipenjarah, diintimidasi,  dianiaya, sehingga kami ingin Merdeka Bebas dari semua Penderitaan Penjajahan Papua.” tuturnya

Pernyataab sikap  Aksi damai Berkaitan dengan proses pengabaikan hak-hak politik Rakyat Papua untuk secara adil dan jujur dalam menentukan nasib sendiri oleh PBB pada PEPERA 1969. Dan jalan keluar dari penyelesaian kompleksitas persoalan di Papua saat ini. Maka bertepatan dengan kunjungan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon ke Indonesia, kami Aliansi Mahasiswa Papua menyatakan sikap politik kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut : 

Pertama; Segera Mengakui Kedaulatan Negara West Papua yang telah merdeka 1 Desember 1961 dengan jalan memberikan ruang kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri kepada Rakyat Papua.
Kedua: Segera mendesak Indonesia untuk menarik Pasukan Militer (TNI/POLRI) Organik dan Non-Organik dari seluruh Tanah Papua. 

Ketiga: Segera mendesak Indonesia untuk membuka akses bagi Media Internasional untuk masuk ke Papua. “Pres reasanya, "pernyatan sikapnya.

Aksi berakhir dengan Doa bersama, kemudian selesai pukul 12:00 Wib, dengan Aman tanpa hambatan apapun masa aksi kembali ke asrama Mahasiswa Papua dengan waktu yang ditentukan, “Kordinator keamanan.  (Andy G)

Sumber : Kompas, Kedaulatan Rakyat, Amp, Iposnews.

Bukti Fisik Foto Aksi Aliansi Mahasiswa Papua Yogyakarta 
foto lain klik ling ini: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.200979366677834.39959.100002973169609&type=3