AKSI : FPR TOLAK KENAIKAN HARGA BBM, SBY BOEDIONO TIDAK MAMPU MENSEJATRAKAN RAKYAT

YOGYAKARTA (UMAGI)—  Pemerintah Indonesia rencana akan menaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Ribuan masa yang tergabung dalam Front Pejuangan Rakyat (FPR)  Menolak Kenaikan BBM paska 1 april 2012. FPR mendesak agar rezim Sby-Boediono segerah bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil  tanpa melihat rakyat terkecil. Aksi damai dilakukan pada Sabtu (31/03/2012), pukul 11:00 Wib, star  Bundaran Universitas Gaja Mada (UGM)  Abubakar Ali  sampai titik  nol Kilo meter Kantor Pos pusat Yogyakarta.

“Tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) yakni Indonesia bangkit (IB), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Organisasi Becak Motor Yogyakarta (OBMI), Ikatan Pelajar Riau (IPR), FORKOMSI UGM, BEM FH UAD, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Dian Budaya FIB UGM, Secangkir Kopi, Aliansi Gerakan REFORMA AGRARIA (AGRA), Spoer, LEM UII, dan ICM. Kami menilai dampak kenaikan Harga BMM memberikan Beban Berlipat ganda bagi rakyat. “Tuturnya.

“Rencana kenaikan BBM ini tentu sangat berdampak pada perekonomian rakyat yang nama biaya kebutuhan pokok akan naik pula. Jika dibandingkan harga BBM, di Papua Harga BBM sudah mencapai 70 ribuh untuk daerah yang dapat diakses oleh pesawat udara lebih parah lagi dikawasan pemekaran baru yang harga BBMnya berkisar Rp120 ribuh-150ribuh. Apa lagi jika Pemerintah mensahkan kenaikan harga BBM ?

Kenyataan ini sangat ironis dengan adanya 2 perusahan minyak dan gas yang ada di Papua yaitu British Ptroleom dan LNG Tangguh. Yang nama kedua perusahan minyak ini negara Inggris dan China. Tidak hanya 2 perusahan minyak dan gas yang diberikan kepada asing, separuh wilayah Papua sudah digadaikan kepada asing melalui pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit skala besar seluas 1,6 juta hektar dan perusahan wilayah operasi PT. Freeport meliputi wilayah tengah Papua dan wilayah potensi minyak di kepala burung (Sorong) Papua yang sudah berikan kepada asing.

Rapat paripurna DPR yang berlangsung alot hingga dini hari tadi memutuskan menunda kenaikan harga BBM bersubsidi. Rapat itu sekaligus mensahkan Rancangan Undang-undang (RUU) APBN-P 2012. RUU APBN-P itu disusun untuk mengubah Undang-undang APBN 2012.

Semula pemerintah mengusulkan agar ayat 6 pada Pasal 7 dalam undang-undang itu dicabut. Sebab ayat itu melarang pemerintah menaikan harga BBM eceran. Padahal harga minyak dunia terus naik. Harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price (ICP) juga terus meningkat.

Dalam APBN 2012, asumsi harga ICP 105 dollar AS per barel. Padahal, harga riil Februari 2012 sudah 122 dollar AS per barel. Itu sebabnya pemerintah mengusulkan kenaikan BBM. Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura menolak. Belakangan jejak mereka diikuti PKS.

Sebaliknya, lima fraksi pendukung pemerintah hanya Demokrat yang setuju naik. Empat fraksi lain, meskipun menolak mereka memberi peluang pemerintah bisa menaikkan harga BBM. Caranya, memunculkan ayat "siluman": ayat 6a. Ayat ini memberi keleluasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM jika memenuhi syarat tertentu. Syaratnya dalam enam bulan harga ICP 15 persen lebih tinggi dari harga yang dipatok pada APBN (105 dollar AS per barel).” Metrotv.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, menunjukkan ketidakmampuan rezim SBY-Boediono untuk menjamin kesejateraan Rakyat Indonesia apabila Rakyat Papua yang saat ini sedang diperhadapkan dengan persoalan identitas kebangsaan yang menjadi persoalan pokok rakyat Papua. Maka kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Menuntut Rezim Sby-Boediono untuk; Membatalkan rencana Kenaikan Harga BBM, Memberikan Ruag Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Kepada Rakyat  Papua karena terbukti Sby-Boediono tidak mampu menjamin hak-hak rakyatnya. Tutup semua perusahan asing yang ada di Papua PT. Freeport, BP, LNG Tanggu Dll. Hentikan Perampasan Tanah  Rakyat Papua untuk kepentingan Investasi Asing dan tarik seluruh Pasukan Militer organik dan Nonorganik dari seluruh Tanah Papua, “Selebaranya. (Andy U. G)

Sumber: Selebaran FPR, AMP, Metrotvnews.

foto aksi totak kenaikan bmm