Sunday, February 19, 2012

BEM UNCEN: Hentikan Pemekaran Di Papua Barat

WEST PAPUA     2:46 AM  

JAYAPURA (UMAGI)- Adanya dua kubu konflik berdarah yang diakibatkan Pemilukada di beberapa wilayah Pegunungan diantaranya Kabupaten Puncak, Kabupaten Lanny Jaya dan yang baru-baru ini Kabupaten Tolikara, menyisakan penderitaan yang sangat  memilukan bagi rakyat.

Demikian kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Uncen, Thomas CH. Syufii kepada wartawan, di Café Prima Garden Abepura, Jumat (17/02) kemarin siang.

Menurutnya, konflik yang terjadi ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang sangat banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui akan suatu politik, tapi ini akibat dari adanya penguasa kepentingan politik dari kelompok tertentu didaerah tersebut. “Konflik ini merupakan tanggungjawab moril bagi kami selaku mahasiswa untuk memberikan masukan kepada para pemimpin kepala daerah yang ada diatas Provinsi Papua baik itu Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Penjabat Gubernur Papua, DPR Papua maupun semua kepentingan dalam hal ini para kandidat-kandidat yang harus lebih fokus akan memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.


Dikatakan,  Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua maupun Pemilukada di Kabupaten-Kabupaten agar berjalan dengan damai, jujur, adil, demokratis dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, Syufii menyatakan, adanya konflik ini akibat dampak negatif banyaknya daerah yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan daerah pemekaran, malah dipaksakan menjadi daerah pemekaran yang baru. “Jadi, Pusat harus lebih bijak dan terlebih dahulu melihat aspek-aspek dari persyaratan untuk suatu daerah yang akan dimekarkan yakni harus melihat grand designnya, luas wilayahnya, jumlah masyarakatnya, jadi Pemprov dan Pusat harus bertanggungjawab atas pemekaran-pemekaran yang asal diberikan saja tanpa melihat syarat dan aspek dari suatu daerah yang akan menjadi daerah pemekaran, dimana kita sudah ketahui dalam UU apabila suatu daerah Otonomi yang wilayahnya dimekarkan sering terjadi konflik bisa saja dileburkan kembali ke Kabupaten Induk,” pintanya. 

Dikatakannya, kami mengecam pernyataan dari Gubernur Provinsi Papua Barat dan ini merupakan hal yang tidak wajar menurut kami kalau Papua akan dijadikan tiga wilayah yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Utara.

“Dikarenakan ini tidak sesuai dengan kondisi Papua selama ini dan pemekaran yang akan dilakukan harus ada grand design, pola mekanismenya harus jelas, apakah daerah tersebut bisa dimekarkan atau sebaliknya serta cukup pemekaran ini terjadi hanya Kabupaten/Kota dan untuk pemekaran Provinsi sekarang ini jangan dilakukan,” tukasnya. (CR-36/don/l03)

Sumber: Bintang Papua

WEST PAPUA


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut odio. Nam sed est. Nam a risus et est iaculis adipiscing. Vestibulum ante ipsum faucibus luctus et ultrices.
View all posts by Naveed →

Google+ Followers

Translate

Followers

NEWS

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.