Dijelaskan, mereka berkumpul dalam sebuah kaukus Parlementarian For West Papua. Dalam keterangannya, salah seorang anggota parlemen Australia dari Partai Hijau Richard, yang tergabung dalam kaukus tersebut mengatakan, bahwa bangsa Papua harus diberi kesempatan menentukan pilihannya sebagai bangsa yakni Nasional Papua Barat (West Papua Nation).
Yang jelas, mereka mendorong adanya referendum di Papua. Kegiatan kaukus ini sesungguhnya dapat diartikan sebagai upaya intervensi terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI. DPR tentu mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan upaya-upaya positif dengan melakukan loby serta upaya-upaya diplomasi dan menjelaskan kepada mereka, masalah Papua bagi Indonesia telah final," ujar TB Hasanuddin, Minggu (26/2/2012).
Sejak 1969, TB Hasanuddin mengingatkan, rakyat Papua sudah resmi menjadi bagian yang sah dari NKRI melalui Pepera yang diakui oleh PBB. Bahwa sekarang ini ada masalah keadilan dan kesejahtraan di Papua, pemerintah dan semua komponen bangsa sedang melakukan upaya-upaya agar masalah Papua dapat diselesaikan dengan cara damai dan bermartabat oleh bangsa Indonesia sendiri.
Penilaian Rakyat Papua terhadap Pepera 1969 yang diakui oleh PBB di Papua barat adalah manipulasi. Pada tahun 1969 Indonesian menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang penuh dengan intimidasi, pelanggaran HAM, pelanggaran Prinsip Demokrasi (dari satu orang satu suara menjadi sistem musyawarah ala Indonesia) dan melanggar hukum internasional, termasuk Piagam PBB, Piagam HAM dan Pembukaan UUD 1945 dari NKRI.
Bahkan sebelum itu, Indonesia telah menjalankan kebijakan untuk menghapuskan ras Melanesia (Papua) dengan tindakan-tindakan sistematis yang diskriminatif dan tidak manusiawi.
Sejak Suharto, diktator selama 32 tahun dari TNI lengser dari tahtanya, demokratisasi mulai berjalan. Saat inilah suara rakyat Papua mulai disampaikan secara terbuka.
Kesempatan pertama disampaikan tanggal 29 February 1999, lalu melalui Mubes Papua, 29 Februari 2000 dan Kongres Rakyat Papua 2000. Hasil semua peristiwa ini menolak PEPERA 1969 dan mendesak NKRI untuk membuka dialog Nasional, dan internasional. Indonesia telah menolak tawaran damai dan telah membunuh lagi banyak rakyat Papua.
Terakhir pada November Kelabu, 11 November 2001, Ketua PDP, Ketua LMA Papua, Kunci Pelaku Sejarah Papua dan Politisi Tokoh Adat cinta damai dibunuh oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu perjuangan damai di tanah Papua.
Karena itu, PBB segera turun tangan, pertama untuk mengungkap kasus kematian Theys dan selanjutnya untuk mengulangi PEPERA 1969 dengan referendum yang adil dan demokratis berdasarkan keadilan dan kebenaran di tanah Papua.(westpapua.net)
Solidaritas dukungan terhadap perjuangan bangsa Papua Barat di seluruh belahan dunia kini semakin luas, dukungan masyarakat internasional terhadap perjuangan bangsa Papua Barat dibuktikan dalam berbagai bentuk nyata.
Tak lupa dukungan masyarakat Australia melalui parlemen kini semakin kuat dengan meluncurkannya Australia – Pasifik Parlemen Internasional Untuk Papua Barat, sebuah undangan hangat diperluas ke semua Anggota Parlemen Autralia dan Parlemen Negara-negara Pasifik lainnya serta pemerintah Australia untuk hadir pada acara Peluncuran pada Selasa 28 Februari 2012, pukul, 11:00 - 11:30 am (waktu Australia), bertempat di Komite Room 2S1.
Pada pertemuan tersebut akan hadir sebagai pembicara antara lain, Gubernur Papua Nugini, Powes Parkop, Ralph Regenvanu MP, Vanuatu. Catherine Delahunty MP, Selandia Baru. Senator Richard Di Natale, Anggota Partai Hijau sebagai juru bicara untuk Papua Barat. Dalam pembicaraan secara langsung akan disaksikan oleh seluruh warga masyarakat Internasional dan Australia guna penyelesaian masalah bangsa Papua Barat secara konfrehensip dan menyeluruh.
Guna mendukung proses Peluncuran Australia – Pasifik Parlemen Internasional untuk Papua Barat di Australia, maka Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai Media Nasional rakyat Papua Barat menyeruhkan kepada seluruh Komite – Komite Wilayah di seluruh tanah Papua, Konsulat Pasifik, Indonesia, Eropa bersama-sama Parlemen Rakyat Daerah (PRD) di seluruh wilayah Papua Barat untuk:
1. Segera lakukan Konsolidasi dan Mobilisasi secara meyeluruh diwilayah masing-masing untuk mendukung peluncuran Australia –Pasifik Internasional Parlemen untuk Papua Barat.
2. Aksi secara nasional akan di lakukan pada, hari Selasa, 28 Pebruari 2012 di seluruh tanah Papua Barat. Masing – masing wilayah sesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.
Demikian seruan ini dikeluarkan, untuk dapat dilaksanakan. ungkat ketua umum Knpb (Buctar Tabuni). dalam seruan aksinya. (Umagi/Ago)
Sumber: detiknews, kompas, tribun.
