Tuesday, January 31, 2012

Makar dituduh menolak tuduhan, dan yurisdiksi Indonesia atas Papua dalam sidang ditunda

WEST PAPUA     3:27 AM  

UMAGI (Jayapura) Sidang pengkhianatan terhadap para pemimpin Kongres Papua Ketiga Rakyat di Jayapura ditunda pada hari Senin sampai dengan 8 Februari, setelah mendengar pendek yang berwenang Indonesia bergerak pada saat terakhir mencegah banyak pendukung dari menghadiri.Kelima terdakwa, Presiden Republik Federasi Papua Barat (FRWP) Forkorus Yaboisembut, Perdana Menteri Edison Waromi, bersama-sama dengan penyelenggara Kongres Selpius Bobii, Dominikus Sorabut dan Agus Sananay didakwa
melakukan makar atau pengkhianatan berdasarkan Pasal 106 KUHP (Pidana Indonesia yang Kode) untuk deklarasi mereka tentang Papua Barat independen pada penutupan Kongres Papua Ketiga Rakyat pada tanggal 19 Oktober tahun lalu.Pemimpin Papua yang dituduh melakukan pengkhianatan diadili di Jayapura, 30 Januari 2012Kongres bersejarah ini dipecah kekerasan oleh pasukan keamanan Indonesia menggunakan api hidup dan kekerasan yang berlebihan, dengan setidaknya tujuh orang tewas, ratusan dipukuli dan disiksa, meskipun izin resmi untuk acara yang akan diadakan.Keamanan Indonesia petugas yang terlibat diberi sanksi disiplin ringan, dengan sebagian besar pelaku kekerasan menikmati impunitas lengkap meskipun rekaman kekerasan pasukan keamanan Indonesia yang disiarkan secara internasional.Laporan awal dari saksi dalam sidang pagi hari itu mengklaim bahwa tim juri berdebat dengan tim pembela hukum tentang perlunya untuk mengetahui posisi politik terdakwa, meskipun fakta bahwa dalam percobaan pengkhianatan ini akan menjadi jelas.Yaboisembut dan Waromi kemudian fundamental menolak tuduhan terhadap mereka, dengan alasan bahwa tindakan mereka tidak berkhianat ".Forkorus Yobeisembut (Jakarta Globe)Menurut Forkorus seperti yang dilaporkan oleh The Jakarta Post, "Apa yang telah kita lakukan adalah mencari kemerdekaan kita sendiri. Jadi, kita telah ditipu tidak ada, ".Forkorus berpendapat bahwa pendudukan Indonesia atas tanah airnya adalah masalah nyata, dan bahwa "masalah ini bukan masalah separatisme dan pemberontakan atau pengkhianatan". Kedua Forkorus dan Waromi mengatakan bahwa masalah Papua harus diadili di pengadilan internasional sebagai negara Indonesia tidak memiliki yurisdiksi atas Papua.Forkorus Yaboisembut (Jakarta Globe)dalam sebuah pernyataan singkat yang dikirim ke Papua Barat media, tim hukum terdakwa mengatakan bahwa hakim bertanya Forkorus dan terdakwa mengerti dakwaan."Dia menjawab bahwa, ya, ia mengerti apa yang jaksa membaca tapi tidak mengerti tuduhan pengkhianatan terhadap mereka.""Forkorus kemudian meminta waktu untuk membaca pernyataan untuk perakitan untuk proses penolakan hukum, (permintaan) yang kemudian disetujui oleh hakim. Pengacara kami akan melakukan sanggahan (eksepsi) untuk dakwaan tertanggal 8 Februari 2012, "menurut tim hukum yang dipimpin oleh Hamadi.(Foto: Efraim Joteni)Bintang Papua melaporkan bahwa seorang salah satu pengacara untuk, terdakwa Gustaf Kawer, mengatakan bahwa hingga 32 pengacara dari seluruh Papua dan Indonesia telah menawarkan pro-bono pertahanan pengkhianatan terdakwa. Dia berkata: "Saya yakin bahwa sejumlah besar pengacara yang tertarik dengan kasus ini adalah pertanda baik kepentingan dalam perlu mencari solusi untuk masalah Papua."Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi wawancara dengan media setelah sidang (Foto: Efraim Joteni).Majelis Hakim sidang sidang adalah Ketua Pengadilan Negeri Jayapura kelas IA, Jayapura, Papua, Jack John Octovianus, SH. MH,; dibantu oleh I Ketut Nyoman S, SH.MH. Syor Mambrasar, SH. MH. Orpa Marthina, SH. dan Willem Marco Erari, SH.Di luar sidang pengadilan, hampir 400 ratus polisi anti huru hara bersenjata lengkap dan jumlah yang sama personil Angkatan Darat dan Kopassus menjaga tempat pengadilan dari fajar (0600) dengan hampir selusin serangan sebuah kendaraan lapis baja, terpasang dengan senapan mesin berat, menurut peserta.Protes di dukungan dari para pemimpin Papua Barat dalam sidang karena berkhianat (Foto: Efraim Joteni)Protes di dukungan dari para pemimpin Papua Barat dalam sidang karena berkhianat (Foto: Efraim Joteni)Peserta dalam protes itu mengaku Papua Barat Media melalui SMS bahwa pasukan keamanan bertindak secara berat tangan, menggambarkan tindakan mereka sebagai "liar dan agresif". "Ini tampilan dari baja membuat ribuan orang biasa di Jayapura trauma dan takut untuk datang ke tindakan," kata Jack Wainggai, juru bicara Perdana Menteri FRWP, Edison Waromi, diadili karena pengkhianatan ini. Panitia telah ditujukan untuk beberapa ribu orang untuk menghadiri, tetapi di tengah keamanan Indonesia berat yang protes solidaritas berkecil hati oleh pendukung Papua Barat dari terdakwa, hanya 500-600 menerjang baja berat dan "intimidasi negara" di luar pengadilan.Protes di dukungan dari para pemimpin Papua Barat dalam sidang karena berkhianat (Foto: Efraim Joteni)Brimob luar sidang makar (Foto: Media Papua Barat)Brimob luar sidang makar (Foto: Media Papua Barat)salah satu dari hampir selusin kendaraan lapis baja mengamankan tempat di luar pengadilan 30 Januari 2012 Jayapura (Foto: Media Papua Barat)Meskipun janji oleh pihak berwenang Indonesia bahwa pengadilan akan terbuka, para hakim yang memimpin persidangan dimulai diam-diam di 08:30 sebelum pendukung bisa tiba. Dalam sebuah pernyataan pers sebelum sidang, Bintang Papua melaporkan bahwa Olga Hamadi Kontras Papua mengatakan, "lima orang akan menghadapi dakwaan berdasarkan Pasal 106 KUHP untuk subversi. Berdasarkan pengalaman masa lalu, ada kekhawatiran mengenai keamanan selama sidang yang akan terbuka untuk umum, yang berarti bahwa siapa saja yang ingin menghadiri sidang akan mampu melakukannya "Hamadi mendesak semua hadir untuk menahan diri dan memastikan bahwa kondisi sekitar. sidang yang kondusif.Spekulasi telah dipasang diantara pengamat lokal bahwa sidang dapat dipindahkan dari Jayapura ke metropolitan Indonesia untuk mengurangi setiap titik nyala politik potensial yang akan menyebabkan antara kekuatan pro-kemerdekaan di Papua, dengan kantor kejaksaan secara resmi peringatan seperti langkah harus kerusuhan terjadi. Sebaliknya meskipun, pergeseran apapun akan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi pengamat Internasional untuk hadir pada sidang, suatu kondisi dasar yang disebut oleh pertahanan dan hak asasi manusia internasional monitor.Setelah penundaan itu, beberapa ratus yang tidak menghadiri mampu membubarkan damai tanpa tindakan keras pasukan keamanan Indonesia, namun ketegangan masih tetap tinggi di Jayapura sebagai pasukan bersenjata masih ditempatkan di jalan-jalan hari berikutnya.Di tempat lain di Papua, aksi solidaritas diadakan dengan percobaan pengkhianatan terhadap para pemimpin Kongres. Di Manokwari, pidato diadakan menyerukan pasukan penjaga perdamaian internasional yang akan dikerahkan untuk melindungi orang Papua Barat dari kekerasan negara Indonesia. Panggilan juga dibuat di Manokwari untuk mediator internasional netral untuk dialog antara Jakarta dan Republik Federasi Papua Barat.


Makar accused reject charges, and Indonesian jurisdiction over Papua in adjourned trial (Photo Report)

January 31, 2012
By Nick Chesterfield from West Papua Media with local sources
(Jayapura) The treason trial against the leaders of the Third Papuan People’s Congress in Jayapura was adjourned on Monday until February 8, after a short hearing that Indonesian authorities moved at the last moment preventing many supporters from attending.
The five defendants, President of the Federated Republic of West Papua (FRWP)  Forkorus Yaboisembut, Prime Minister Edison Waromi, together with Congress organisers Selpius Bobii, Dominikus Sorabut and Agus Sananay were charged with makar or treason under Article 106 of KUHP (the Indonesian Criminal Code) for their declaration of an independent West Papua at the close of the Third Papuan People’s Congress on October 19 last year.
Papuan leaders accused of treason on trial in Jayapura, January 30, 2012
The historic Congress was violently broken up by Indonesian security forces using live fire and excessive violence, with at least seven people killed, hundreds beaten and tortured, despite official permission for the event to be held.  Indonesian security officers involved were given minor disciplinary sanction, with most perpetrators of violence enjoying complete impunity despite footage of the Indonesian security force violence being broadcast internationally.
Initial reports from witnesses inside the trial early in the day claimed that the team of judges argued with the defence legal team about the need to know the political position of the defendant’s, despite the fact that in a treason trial this would be self-evident.  Yaboisembut and Waromi then fundamentally rejected the charges against them, arguing that their actions were not treason“.

Forkorus Yobeisembut (Jakarta Globe)
According to Forkorus as reported by the Jakarta Post, “What we have been doing is seeking our own independence. Thus, we have cheated no one,”.  Forkorus argued that Indonesian occupation of his homeland was the real issue, and that ”this problem is not the problem of separatism and rebellion or treason”.  Both Forkorus and Waromi said that the issue of Papua should be tried in international courts as the Indonesian state did not have jurisdiction over Papua.

Forkorus Yaboisembut (Jakarta Globe)
in a short statement sent to West Papua Media, the defendant’s legal team said that the judge asked Forkorus and the accused understood the indictment.  “He answered that, yes, he understood what the prosecutors read but did not understand the charges of treason against them.”
“Forkorus then asked for time to read a statement to the assembly to process the rejection of the  law, (the request of) which was then approved by a judge.   Our attorneys will do the rebuttal (exception) to the indictment dated 8th February 2012,” according to the legal team led by Hamadi.

(Photo: Efraim Joteni)
Bintang Papua reported that another one of the lawyers for the accused, Gustaf Kawer,said that up to 32 lawyers from across Papua and Indonesia had offered pro-bono defence of the treason accused.  He said: ‘I am convinced that  the large number of lawyers who are attracted by the case is a good sign  of interest in the need to find a solution to the problem of Papua.’

Forkorus Yaboisembut and Edison Waromi media interview after trial.(Photo: Efraim Joteni)
The Panel of Judges hearing the trial are Chairman of the Jayapura District Court of Class IA, Jayapura, Papua, Jack John Octovianus, SH. MH,;  assisted by I Ketut Nyoman S, SH. MH. Syor Mambrasar, SH. MH. Orpah Marthina, SH. and Willem Marco Erari, SH.
Outside the court hearing, almost 400 hundred heavily armed riot police and a similar number of Army and Kopassus personnel were guarding the courthouse venue from dawn (0600) with close to a dozen armoured assault vehicles, mounted with heavy machine guns, according to participants.

Protest in support of West Papuan leaders in trial for treason (Photo: Efraim Joteni)

Protest in support of West Papuan leaders in trial for treason (Photo: Efraim Joteni)
Participants in the protest claimed to West Papua Media via SMS that security forces were acting in a heavy-handed manner, describing their actions as “wild and aggressive”.    “This display of armour  makes thousands of ordinary people in Jayapura traumatized and afraid to come to action,” said Jack Wainggai, the spokesman for the Prime Minister of the FRWP, Edison Waromi, on trial for treason today.  Organisers had aimed for several thousand people to attend, but amid heavy  Indonesian security that discouraged solidarity protests by West Papuan supporters of the defendants, only 500-600 braved the heavy armour and “state intimidation” outside the court.

Protest in support of West Papuan leaders in trial for treason (Photo: Efraim Joteni)

Brimob outside makar trial (Photo: West Papua Media)

Brimob outside makar trial (Photo: West Papua Media)

one of almost a dozen armoured vehicles securing outside court venue Jan 30 2012 Jayapura (Photo: West Papua Media)
Despite promises by Indonesian authorities that the trials would be open, the presiding judges secretly started proceedings at 8.30 am before supporter could arrive.   In a press statement before the trial, Bintang Papua reported that Olga Hamadi of Kontras Papua said, “The five men will face charges under Article 106 of the Criminal Code for subversion. Based on past experience, there are concerns regarding security during the trial which will be open to the public, meaning that anyone wishing to attend the trial will be able to do so.”  Hamadi urged all present to restrain themselves and ensure that conditions surrounding the trial are conducive.
Speculation has mounted amongst local observers that the trial may be moved from Jayapura to metropolitan Indonesia to reduce any potential political flashpoint it will cause amongst pro-independence forces in Papua, with the prosecutor’s office formally warning of such a move should unrest occur.   Conversely though, any shift would create more opportunities for international observers to be present at the trial, a basic condition called for by the defence and international human rights monitors.
After the adjournment, the few hundred that did attend were able to disperse peacefully without an Indonesian security force crackdown, but tension still remains high in Jayapura as armed troops are still deployed on the streets the following day.
Elsewhere in Papua, solidarity actions were held with the treason trials against the Congress leaders.   In Manokwari, orations were held calling for international peacekeepers to be deployed to protect West Papuan people from Indonesian state violence.  Calls were also made in Manokwari  for neutral international mediators for dialogue between Jakarta and the Federated Republic of West Papua.

WEST PAPUA


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut odio. Nam sed est. Nam a risus et est iaculis adipiscing. Vestibulum ante ipsum faucibus luctus et ultrices.
View all posts by Naveed →

Google+ Followers

Translate

Followers

NEWS

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.