UMAGINEWS -- Bentrok
antar kelompok warga pendukung pasangan calon bupati di Kabupaten Puncak
(pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya), Provinsi Papua yang terjadi sejak 29
Juli 2011 hingga kini masih terus berlanjut. Bahkan korban yang berjatuhan
semakin banyak, yaitu 49 orang dilaporkan meninggal dunia dan ratusan orang
mengalami luka-luka.
Sekretaris Komisi A DPRD Puncak, Pelinus Balinal,S.Sos,M.Si yang baru saja
turun dari Kabupaten Puncak saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Jumat
(13/1) kemarin menjelaskan bahwa kondisi terakhir di Kabupaten Puncak masih
belum stabil. Kedua kubu yang terlibat bentrok masih saling berjaga-jaga,
sehingga aktivitas pemerintahan maupun masyarakat tidak bisa berjalan dengan
normal.
Saat memberikan keterangan
pers ini, pihaknya membawa dokomentasi korban bentrok di Puncak. Foto-foto yang
ditunjukkannya itu sungguh membuat jantung berdebar, sebab dalam foto-foto itu,
para korban yang meninggal itu mengalami luka-luka yang cukup mengenaskan.
"Pada malam hari saja, kami tidak tidur baik, sebab takut akan terjadi
serangan, sebab sudah ada kubu yang memanfaatkan senjata api," jelasnya.
Pelinus menjelaskan bahwa korban jiwa sampai saat ini sudah mencapai 49
orang, sementara korban luka berat dan luka ringan mencapai ratusan orang dan
hampir mencapai 1000-an orang, sehingga pihaknya sebagai wakil rakyat di Puncak
sangat berharap kepada Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten, DPRP, MRP, tokoh
agama, adat, termasuk Komnas Ham Papua, dan Kapolda Papua untuk segera duduk
bersama membicarakan persoalan di Puncak.
"Harus segera membentuk tim gabungan untuk turun menyelesaikan persoalan
di Puncak," tegasnya.
Pihaknya menyatakan bahwa konflik horizontal ini berawal dari pemilukada
Puncak tahun 2011 yang saat itu masih dalam tahap pendaftaran calon, yang
kemudian terjadi bentrok antar pendukung dari pasangan calon yang mendaftar
itu.
"Namun sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua belum serius dalam
menangani persoalan di Kabupaten Puncak. Kami berharap segera ada tim gabungan
untuk turun menyelesaikan persoalan di Puncak," tuturnya.
Untuk diketahui, akses transportasi menuju ke kabupaten Puncak itu memang cukup
sulit, sebab tidak ada jalan darat dan satu-satunya akses transportasi adalah
dengan pesawat terbang berbadan kecil.
Sebagai anggota DPRD, Pelinus mendesak Kapolda Papua untuk segera menyelesaikan
persoalan di Kabupaten Puncak dengan menurunkan tim investigasi ke Kabupaten
Puncak, sebab hasil pantauannya di lapangan, ada salah satu kubu yang terlibat
bentrok itu sudah memanfaatkan senjata api. "Ini terbukti dengan adanya 9
orang tewas karena terkena serangan senjata api," tegasnya.
"Jika ingin pemilukada Gubernur Papua juga berjalan di Puncak, maka harus
ada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Puncak ini,"
ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga berharap aparat kepolisian segera
memroses hukum aktor penyebab konflik di Puncak. "Mereka (aktor itu) sudah
membuat konflik di Puncak, namun ironisnya, aktor tersebut kini berkeliaran
bebas di luar Kabupaten Puncak. Karenanya kami minta aktor di belakang bentrok
di Puncak untuk diproses secara hukum, sebab setelah konflik, mereka tinggalkan
Puncak, dan masyarakat yang terus baku hantam," pungkasnya.
Di tempat terpisah, Plt Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits
Ramandey saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/1) mengatakan dengan melihat
kondisi keamanan dan jatuhnya korban jiwa yang sampai saat ini masih terjadi
akibat perang atau bentrok antara pendukung calon bupati Simon Alom dan
pendukung calon bupati Elvis Tabuni, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten,
Pemerintah Provinsi Papua, DPRP dan MRP serta aparat keamanan baik Polri dan
TNI harus duduk bersama untuk segera mencari solusi penyelesaian bentrok antara
pendukung calon bupati di kabupaten yang memiliki ibu kota di Ilaga tersebut.
"Terkesan tidak ada keseriusan dari pemerintah. Sunggung disayangkan.
Banyak warga yang sudah meninggal dunia, sejak tahun 2011 lalu, namun hingga
saat ini belum ada langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan di Puncak
itu," tegasnya.
Frits menilai persoalan di Puncak tidak bisa dipandang sepele saja, sebab
persoalan ini sudah sangat komplek, mulai dari persoalan pemilukada atau
politik hingga persoalan stabilitas keamanan. Oleh sebab itu salah satu solusi
adalah harus menghadirkan semua pihak, baik yang berkepentingan di Kabupaten
Puncak seperti kubu Simon Alom dan kubu Elvis Tabuni. "Begitu juga
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Puncak, serta Polri dan TNI. Jika dibiarkan
terus, yang saya takutkan konflik ini akan menjurus ke konflik laten,"
pungkasnya. (cak/fud)