Rakyat Papua Tak Minta Kesejahteraan

Jubi---Rakyat Papua Barat tak minta kesejahteraan seperti yang jadi wacana pemerintah Indonesia setelah mendengar Kongres Rakyat Papua III dan penembakan Kapolsek Mulia di Puncak Jaya, beberapa waktu lalu. Tapi menurut “Presiden Papua” Forkorus Yaboisembut, rakyat hanya minta pengakuan sebagai bangsa merdeka, yang telah dideklarasi di Kongres Rakyat Papua III, Rabu (19/10) lalu.

Pernyataan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut

ini disampaikan melalui telepon selulernya kepada ratusan rakyat Papua yang berkumpul di Kantor DAP Wilayah Taby, saat melakukan ibadah syukuran terselenggaranya Kongres Rakyat Papua III pada Jumat (4/10) lalu. Pembicaraan melalui telepon seluler ini disambut aplaus dan teriakan merdeka para peserta ibadah yang hadir saat itu.

“Kita tak bicara kesejahteraan, uang, pembangunan. Kita bisa bicara sendiri mengenai kesejahteraan, uang dan pembangunan. Orang Papua minta pengakuan kemerdekaan. Orang Papua minta pengakuan, lalu pemerintah mengatakan kesejahteraan. Itu merendahkan martabat orang Papua," katanya.

Forkorus mengajak rakyat Papua menolak semua yang merendahkan martabat orang Papua, kemudian menegakan kembali yang menjadi perjuangan rakyat Papua. "Rakyat Papua harus berjuang mempertahankan hasil Kongres Rakyat Papua III sampai titik darah penghabisan. Program yang bertentangan dengan deklarasi tak perlu diikuti. Kita harus mempertahankan Deklarasi 19 Oktober 2011. Kita telah deklarasi, jadi kita harus mempertahankan itu hingga ada pengakuan,” katanya.

Untuk mempertahankan Deklarasi 19 Oktober 2011, Forkorus mengatakan, akan bertahan sebagai tahanan politik antar negara hingga ada pengakuan pemerintah Indonesia terhadap orang Papua sebagai bangsa yang merdeka. Sebab sebelum ada pengakuan, dirinya bersama tokoh Papua lain tak akan mau bebas dengan alasan apapun. "Kami tetap bertahan. Kami keluar bila diakui sebagai bangsa. Tanpa pengakuan, kami tak akan mau keluar.  Pemerintah harus mengakui kami sebagai bangsa, sebab kami sudah deklarasi. Deklarasi itu minta pengakuan,” katanya.

Koordinator Penjaga Tanah Papua (PETAPA) Wilem Asep mengatakan, siap menjalankan perintah presiden Papua untuk mengamankan agenda kongres dan tak akan pernah berdamai dengan pihak kepolisian Indonesia yang telah mengorbakan tiga anggotanya. "Perdamian hanya bisa terwujud bila pemerintah Indonesia mengakui orang Papua sebagai bangsa. Kami sebagai institusi dalam bangsa Papua belum bisa damai dengan polisi Indonesia," kata pria asli Sabron ini ke Jubi, Jumat (4/11). (Jubi/Mawel)