Pemerintah Gagal Sejahterakan Papua

1

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai gagal menyejahterakan masyarakat Papua. Otonomi khusus tidak diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. Lebih parah lagi, masyarakat Papua malah diperlakukan tidak manusiawi oleh aparat negara.

Saat ini, status Papua bukan darurat sipil, tapi seakan ada satgas militer yang tidak terkendali di Papua

Hal ini disampaikan Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt Gomar Gultom dan Kepala Biro Papua PGI Novel Matindas kepada wartawan, Senin (7/11/2011) di Jakarta.
"Eskalasi kekerasan di Papua semakin tinggi beberapa minggu terakhir khususnya aksi Serikat Pekerja PT Freeport dan aksi damai Kongres Papua III di Abepura, 16-29 November lalu. Kedua aksi tidak saling terkait, tetapi ini menunjukkan kegagalan strategi pembangunan yang diterapkan pemerintah RI atas Papua dan Papua Barat," kata Novel.
Selain gagal menyejahterakan masyarakat Papua secara menyeluruh, otsus tidak dilaksanakan secara konsisten. Malah terjadi penganiayaan. Bahkan, 2 November lalu, anggota TNI dari Pos Kurukulu Batalyon 759 Jayawijaya menyisir serta menyiksa warga sipil setempat.
Dalam kunjungan dan kesaksian para Aktivis HAM, Noval menambahkan, diperoleh bukti kekerasan oleh aparat keamanan. Isu kongres II digunakan untuk melegalkan tindakan kekerasan aparat terhadap warga papua.
"Saat ini, status Papua bukan darurat sipil, tapi seakan ada satgas militer yang tidak terkendali di Papua," ujar Gomar.
Setelah menyerahkan bukti pelanggaran hak azasi manusia kepada Komnas HAM, kata Gomar, pihaknya mendesak Komnas HAM untuk memub likasikan laporan itu. PGI juga menunggu tindakan nyata Presiden Susilo Bambang Yudhoyon untuk mewujudkan pidatonya, penyelesaian masalah Papua dengan pendekatan hati dalam orasi 17 Agustunya.