Tuesday, November 8, 2011

Papua diantara Konflik Kepentingan dan Genocide

WEST PAPUA     6:44 AM   No comments


                Sahabat sekalian, ada hal-hal yang kini tengah mengusik nurani. Ada permasalahan yang benar-benar butuh perhatian kita, karena sangat urgent untuk dikaji. Mengapa tingkat kematian masyarakat, angka kematian ibu dan anak sangat tinggi,  apakah kematian mereka akibat penyakit, kematian normal, kecelakaan murni atau merupakan starategi genocide terselubung ??            Pertanyaan-pertanyaan diatas terkadang sangat mengusik karena ada teman-teman yang menceritakan bahwa di kota Numbay (ibu kota Papua) tingkat kematian sangat tinggi baik akibat kecelakaan lalu lintas, sakit, pembunuhan dan sebagainya. Bila tinginya tingkat kematian diakibatkan karena kecelakaan murni, maka bisa kita renungkan seberapa padat lalu lintas dikota-kota Papua di banding beberapa kota besar di Jawa sehingga kecelakaan lalu lintas bisa menjadi penyebab utama tingginya tingkat kematian ? Selain itu jika memang itu akibat kriminalitas murni, maka apakah motifnya ? mengapa korban-korban kriminalitas tersebut tidak diusut sampai tuntas ? Mengapa fenomena tingginya tingkat kematian sama sekali tidak mengusik masyarakat bahkan dianggap lumrah (pemakluman-pemakluman? sedangkan tingkat pertumbuhan atau pertambahan jumlah penduduk tidak terlalu pesat karena jumalah penduduk dari BPS (Pusat Statistik 1991-kini) tidak terjadi pertambahan penduduk yang signifikan apalagi dengan tingginya tingkat kematian ibu dan bayi ditiap kabupaten di Papua. Dengan tingginya tingkat rata-rata kematian orang Papua setiap bulan bisa dibayangkan bahwa sebenarnya jumlah penduduk tanpa disadari semakin berkurang. Hal tersebutlah yang menyebabkan tingkat pertambahan penduduk tidak pernah lebih dari 1%.
                Dengan membeberkan fakta ini, saya tidak bermaksud untuk mengajak saudara skalian untuk berfikir picik namun saya hanya bermaksud memberi wacana tentang fenomena yang ada dalam masyarakat kita. Dengan pemaparan permasalahn diatas kita bisa bertanya sebenarnya ada permasalahan kriminalitas yang cukup akut ataukah ini bagian dari program genocide terselubung? Jika karena tingkat kriminalitas; maka kita harus kembali melihat bahwa Papua sekarang sangat beda jauh dari keadaan dulu dimana tingkat kematian tinggi karena kebiasaan perang suku dimana dendam antar suku dibayar dengan kematian anggota suku tertentu namun di era yang sudah modern ini hal tersebut tidak terjadi lagi. Fakta yang ada adalah kasus kematian tersebut pada umumnya terjadi diwaktu malam.               Selain itu, untuk didaerah pegunungan yang terkadang sulit dijangkau terjadi juga banyak kematian namun isu yang dimunculkan justru si A atau B adalah anggota GPK/OPM. Pembunuhan lebih legal dilakukan setelah terlebih dahulu di beri stigma bahwa ia anggota OPM. Jika hal ini terus dibiarkan maka orang Papua akan semakin punah secara perlahan-lahan.
                Sudah bukan rahasia lagi bahwa sudah banyak operasi militer yang pernah dilakukan di Papua terkadang dengan terlebih dulu menghembuskan isu; misalnya isu suanggi perempuan bernama Klarce. Ketika isu ini berhembus terjadi banyak pembunuhan masyarakat khususnya laki-laki namun masyarakat bersikap pasif karena mitos local seperti ini yang dipakai. Satu contoh nyata lainnya adalah; sebelum pembunuhan Ketua Dewan Presidium Papua Theys Eluay didahului dengan berhembus isu manusia pembunuh bertopeng yang menyerang masyarakat yang keluar diwaktu malam. Sehingga bila ada peristiwa kematian, maka alasan utama yang akan dimunculkan adalah bahwa orang tersebut keluar dimalam hari sehingga dibunuh oleh kelompok ninja tersebut. Pemakluman akan keadaan tersebut sangat berbahaya karena dengan adanya permainan isu maka penghilangan ataupun pembunuhan kilat terhadap orang Papua, atau aktivis gerakan, dan para pekerja kemanusiaan dan LSM akan semakin legal. Sebagai orang Papua, kita sendiri tahu bahwa isu seperti suanggi terbang dan sebagainya tidak akan terjadi tanpa alasan yang tepat dan jelas apalagi kematian yang terjadi dilakukan secara acak dan bukan pada suku atau klan tertentu saja. Bisa dipastikan bahwa ada scenario besar dengan label genocide yang sedang dilakukan di Papua dan harus kita waspadai.
                Fakta yang pernah terpublikasi dalam bentuk tulisan; jurnal ataupun buku memaparkan dengan jelas bahwa semenjak masyarakat mulai melancarkan protes ke Pusat (Jakarta) maka tingkat kematian semakin tinggi baik oleh penyakit (AIDS) pembunuhan (kriminalitas), kematian ibu dan anak pada saat proses kelahiran, tingkat kematian akibat pengaruh zat adiktif misalnya alcohol dan narkoba. Kita bisa berkaca dari pengalaman bangsa asli Australia (Aborigin) yang dimusnakan pelan-pelan dengan pensuplaian minuman beralkohol yang mengandung racun dengan label berbeda juga kadar alcohol yang berbeda dari masyarakat kulit putih Australia. Juga pada suku Indian (Amerika) dimana pendatang-pendatang dari Eropa sengaja menyebarkan penyakit cacar, typus dan kolera serta pneumonia yang merupakan jenis penyakit baru yang tidak pernah dikenal oleh masyarakat yang menyebabkan kematian sekian puluh ribu penduduk asli Indian (Jamil Salmi).*
      Sudah bukan saatnya lagi kita membiarkan hal tersebut terjadi dengan bersikap pasif melihat kenyataan ini. Karena jika kita bersikap pasif maka kejahatan dengan penggelapan data statistic yang tidak transparan mengenai jumlah penduduk Papua akan tetap terjadi terus. Dengan penggelapan data jumlah penduduk maka akan melegitimasi penghilangan atau pembunuhan etnis secara besar-besaran yaitu dengan tetap mengedepankan jumlah fiktif sedangkan jumlah sisa dari jumlah penduduk yang sebenarnya akan dianggap sah untuk dihilangkan. Diam akan berarti bersikap pasrah dan permisif untuk dipunahkan secara pelan-pelan.
            Semenjak tuntutan masyarakat Papua semakin intens maka pengiriman pasukan militer non-organic ke Papua dilakukan dalam jumlah besar ke Papua. Hal tersebut bisa terlihat dari banyaknya ojek diberbagai kota di Papua, atau pedagang keliling yang menjajahkan barang dagangan sampai kedaerah pelosok Papua untuk mendata dan memata-matai semua kegiatan masyarakat. Pengiriman pasukan militer tersebut juga didukung dengan UU Anti Terorisme, RUU TNI yang disahkan oleh DPR. Selain kedua produk hokum diatas, saat ini RUU Pengamanan Objek Vital Negara oleh TNI sedang diusahakan untuk diberlakukan demi menanggulangi tidak terulangnya kasus-kasus protes atau pemblokiran oleh masyarakat terhadap perusahaan asing seperti Freeport, British Petroleum (BP) dan lainnya. Kasus terakhir yang terjadi di Papua adalah kasus penembakan aparat terhadap para pendulang emas yang berakhir dengan pemblokiran oleh Masyarakat di Mile 72-74. Kejadian di PT FI (22/02/2006) tersebut adalah contoh kekerasan aparat maupun negara yang paling nyata karena sangat melecehkan orang Papua. Melecehkan karena hanya mendulang sisa-sisa dari tailing (sampah) tambang saja harus dihadapi dengan kekerasan bersenjata.
            Ironis, karena pencurian yang terjadi secara besar-besaran didepan hidung kita tak pernah kita protes tetapi ketika masyarakat kita yang mendulang ssampah Freeport dilecehkan kita bangkit untuk menuntut penutupan. Kita adalah tuan atas kekayaan alam,  dan hal yang paling ditakutkan oleh rezim penindas adalah ketika seluruh kekuatan rakyat bersatu melakukan pemblokiran terhadap pertambangan asing dan menutupnya. Dijaman yang semakin modern ini ada banyak manusia dibelahan dunia manapun yang akan mendengar teriakan kita melalui semua saluran teknologi yang ada. Contoh yang paling kongkrit adalah kasus pemblokiran PT FI menjadi Headline utama berbagai media Nasional maupun Internasional karena menyangkut kepentingan pemilik modal berskala Internasional milik Amerika.  Solusi yang ditawarkan oleh rezim SBY-Kalla sudah jelas ‘ yaitu memakai pendekatan keamanan” yang berarti akan terjadi lagi pengiriman pasukan organic dan non-organic di tanah Papua.  Dapat dikatakan bahwa kejadian tersebut berindikasi pada 3 hal utama:
  1.  Pengalihan isu dan perhatian masyarakat dari konflik Pemekaran Wilayah IJB, dan Pemekaran 2 Propinsi tambahan yaitu Irjateng, dan Irja Selatan (Merauke) yang sampai sekarang ditolak oleh MRP dan DPRD Propinsi Papua.
  2.  Pengembangan struktur Militer dengan pembangunan KODAM/KOREM dengan tujuan meredam aspirasi yang berkembang dikalangan masyarakat akar rumput (grass roots).
  3.  Sebagai alat utama menjaga dan mengamankan bisnis militer di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan melegitimasi militer untuk mengamankan kepentingan modal asing dengan pengesahan RUU Pengamanan Fasilitas Vital Negara oleh pihak militer yaitu TNI/POLRI.
Ternyata kasus tersebut penuh dengan rekayasa dan sarat dengan kepentingan karena tuntutan masyarakat yang awalnya hanya meminta bertemu dengan komisaris tertinggi PT FI dibelokkan dan direkayasa degan politik adu domba yaitu dengan memunculkan isu kepentingan 7 suku yaitu meminta pembagian keuntungan sebesar 7% dan menolak mengakui bahwa kegiatan aksi yang dilakukan diberbagai kota di Indonesia oleh masyarakat maupun mahasiswa Papua sebagai bentuk dukungan tidak memiliki garis hubungan ataupun koordinasi dengan masyarakat 7 suku yang berada disekitar wilayah pertambangan PT FI. Itulah akhir dari drama penolakan terhadap keberadaan PT FI oleh masyarakat maupun mahasiswa Papua, karena ternyata Jakarta telah memainkan politik yang kotor dan telanjang didepan masyarakat Papua dan juga sangat melecehkan suara rakyat dengan memasang orang tertentu sebagai perwakilan kelompok untuk menyuarakan kepentingan tertentu yang pada saat yang bersamaan memadamkan api pemberontakan yang mulai panas. Sangat menyedihkan karena dengan satu statement yang dikeluarkan oleh Nico Magal (Jubir 7 suku) pada media SCTV (1/03/06)pada jam 24.00 langsung memadamkan api yang mulai menyala besar.  Sebenarnya pembelokan dan penggembosan isu oleh Jakarta adalah untuk melihat sejauh mana gerakan protes masyarakat mampu bertahan, dan sampai dimana kesolidan masyarakat dalam mengangkat satu isu. Karena dengan statement yang dikeluarkan oleh perwakilan 7 suku tersebut bertujuan menciptakan konflik horizontal (antar masyarakat). Lantas untuk apa mahasiswa Papua ditangkap akibat bentrok dengan aparat, atau karena pengrusakan di Plaza Kuningan, dan penangkapan para aktivis kemanusian yang bersimpati pada permasalahan masyarakat Papua karena ternyata pengorbanan mereka menjadi tidak ada artinya sama sekali bahkan terlihat sebagai drama belaka yang ditonton oleh para provokator di Jakarta.
Indikasi tersebut diatas adalah turunan dari kebijakan utama rezim SBY-Kalla yang keseluruhan programnya sangat jelas merupakan pendiktean dari kapitalisme dan neoliberalisme global dengan; Restrukturisasi asset-aset Nasional, Privatisasi BUMN, Pemotongan Subsidi di segala bidang). Pengimplementasian kebijakan diatas tentunya akan memiliki imbas yang akan menyengsarakan rakyat karena dengan alasan pembayaran utang luar negeri yang besar dimana keseluruhan beban akan dialihkan dipunggung rakyat Indonesia yaitu dengan kenaikan BBM/TDL. Bisa dibayangkan akan seperti apa morat-maritnya perekonomian Indonesia karena rakyat tidak mampu lagi beradaptasi terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah pusat terus saja meregulasi kebijakan baru tanpa menggubris protes yang datang dari masyarakat sedangkan sumber utama permasalahan yaitu tingginya tingkat KKN dikalangan elit belum tuntas diusut bahkan diadili. Perbuatan para koruptor kini dibebankan pada rakyat sedangkan pala criminal ekonomi tersebut bisa terus hidup tenang bahkan berleha-leha karena tidak bisa dijerat oleh aparat maupun hokum yang ada. Mereka bebas berkeliaran bahkan terkadang ada yang mendapat impunitas karena jaringan koneksi tingkat tinggi yang mereka miliki. Pertanyaannya adalah ‘sampai kapan rakyat kuat menanggung beban, sedangkan kebutuhan pokok dan mendasar seperti makan, pendidikan, dan kesehatan sulit terjangkau dengan jumlah rata-rata pemasukan yang sangat minim ??
Sebenarnya dengan kandungan kekayaan alam yang katanya melimpah ruah Indonesia bisa saja mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada rakyat seperti yang dilakukan oleh pemimpin Chile (Evo Morales) maupun Venezuela (Hugo Chavez) yang menolak intervensi Negara asing dengan memberlakukan kebijakan yaitu menasionalisasikan asset-aset vital negara yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, seberapa berani pemerintahan SBY-Kalla mengambil langkah drastic ini karena hal tersebut berarti bantuan dan dikte dari Negara kapitalis dunia yang diberikan dalam bentuk skema SAP (Structural Adjusment Program) atau skema Penyesuaian Struktural lewat Bank Dunia, CGI dalam bentuk pemberian utang luar negeri akan berhenti sama sekali. Akibatnya, demi menyenangkan para taipan Internasional yang ada maka rezim Indonesia saat ini lebih memilih menggantung leher rakyatnya sendiri, bahkan membunuh secara paksa lewat kekuatan militer jika rakyat dianggap terlalu kritis dan mengganggu kepentingan asing. Hal itulah yang sedang terjadi di Papua saat ini....!! Pilihan yang kita miliki saat ini adalah “ Bangkit Melawan atau Mati Tertindas”.

WEST PAPUA


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut odio. Nam sed est. Nam a risus et est iaculis adipiscing. Vestibulum ante ipsum faucibus luctus et ultrices.
View all posts by Naveed →

0 SILAKAN BERKOMENTAR :

silakan komentar anda!

Google+ Followers

Translate

Followers

NEWS

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.