PERNYATAAN SIKAP HENTIKAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA..!!

SALAM DEMOKRASI..!!!

Beroperasinya perusahaan-perusahaan besar di Papua seperti Freeport tetap mengambil peran atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pada era Orde baru. Eksploitasi besar-besaran, kerusakan lingkungan dan penyerobotan tanah rakyat terus berlangsung. Tuntutan masyarakat atas perlakuan tidak adil dijawab dengan kehadiran aparat keamanan dan operasi-operasi penumpasan separatisme. Kehadiran perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam Papua telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Baik itu berupa perampasan tanah, kehilangan akses ekonomi, kerusakan lingkungan maupun maupun pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat lainnya. Protes-protes masyarakat merupakan ancaman bagi keberlangsungan perusahaan-perusahaan di sana sehingga tenaga keamanan sangat dibutuhkan.
Selama reformasi berlangsung kondisi hak asasi manusia tidak menjadi lebih baik dibandingkan ketika rejim Suharto berkuasa. Aksi-aksi kekerasan dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia terus berlangsung dan memprihatinkan. Hampir semua peristiwa pelanggaran hak asasi manusia itu berkaitan erat dengan operasi-operasi militer penumpasan separatisme yang dilancarkan. Terbukanya ruang berekspresi dan penyampaian pendapat ketika reformasi bergulir memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, ekspresi masyarakat Papua ditanggapi dengan tindakan represif aparat keamanan, apalagi ketika aspirasi merdeka terus didengungkan. Aparat keamanan dan perusahaan-perusahaan bersimbiosis untuk menghadapi perlawanan-perlawanan masyarakat Papua. Pos-pos pengamanan didirikan berdampingan dengan perusahaan. Bahkan, Perusahan-perusahaan besar di Papua menyediakan dana khusus untuk operasi-operasi pengamanan. Sementara itu, pos-pos militer dan polisi sengaja ditempatkan lokasi konsesi, dan warga yang membuat ulah dituding sebagai separatis.atas dasar gangguan keamanan melegitimasi penempatan-penempatan sejumlah pasukan di areal-areal eksploitasi. Menjaga keutuhan NKRI menjadi legitimasi aparat keamanan untuk terus melakukan Intimidasi,penyiksaaan sampai pembunuhan terhadap rakyat di Papua.
Seperti yang dilakukan aparat TNI-POLRI terhadap pemogokan Buruh PT freeport. Penerapan politik upah murah yang dijalankan oleh rezim SBY-Boediono dan dilaksanakan oleh PT.Freeport terhadap Buruhnya membuat ribuan buruh PT Freeport Indonesia melakukan mogok kerja untuk menuntut adanya perbaikan upah dan kesejahtraan buruh.. Aksi mogok kerja melibatkan hampir 8000 buruh PT Freeport yang dan berlangsung sejak tanggal 15 September hingga 15 Oktober. Namun, pagi hari Senin pada tanggal 10 Oktober 2011 lalu, buruh dan masyarakat sekitar PT. Freeport yang melakukan aksi mogok kerja dan melakukan protes kepada pihak management PT. Freeport yang melakukan Hiring of the employees (Mempekerjakan karyawan) baru dari luar daerah untuk menggantikan buruh yang sedang melakukan pemogokan. Sangat disayangkan, aspirasi Buruh tersebut kemudian ditanggapi dengan kekerasan dan disambut dengan peluru dan pentungan dari aparat kepolisian. Akibat tindakan brutal aparat kepolisian tersebut, menelan korban seorang buruh yang tertembak dibagian dada kirinya hingga meninggal dan melukai 2 orang buruh yang terkena peluru karet di bagian punggung serta 2 orang lainnya terluka dibagian kepala akibat pukulan, serta korban lainnya yang juga mengalami luka.
Begitu Pula sikap yang dilakukan aparat dibawah kepemimpinan SBY-Budiono menyikapi Kongres Rakyat Papua Pada 19 Oktober 2011, Tidak mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum yang melakukan penangkapan dasar yang kuat dan dengan prosedur yang baik, akan tetapi menggunakan pendekatan dengan kekerasan. Saat itu aparat Gabungan TNI dan Polri yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura, “AKBP Imam Setiawan SIK”.Ratusan aparat dari Polri dengan menggunakan senjata lars panjang terkonsentrasi disekitar jalan utama Jalan Raya Sentani-Abepura (disekitar jalan SMP Paulus). Sementara dijalan Yakonde Aparat Kepolisian bersiaga dengan anggota TNI. Di sisi jalan Sosiri terlihat anggota Polisi. Pengerahan pasukan TNI/Polri disekitar lokasi kongres didukung dengan kendaraan Barakuda sebanyak 3 kendaraan (2 milik TNI dan 1 milik Brimob Polda Papua), ketiganya disiagakan di jalan Yakonde. Tembakan yang diarahkan ke peserta Kongres III Papua bermula dilakukan oleh anggota Polisi, sekitar pukul 15.00 Wit. Penembakan terjadi setelah polisi menghentikan sebuah mobil Avanza berwarna silver. Penghentian tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura.Tembakan yang diarahkan ke peserta Kongres III Papua bermula dilakukan oleh anggota Polisi, sekitar pukul 15.00 Wit. Penembakan terjadi setelah polisi menghentikan sebuah mobil Avanza berwarna silver.Penghentian tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura..Penangkapan disertai tindakan penyiksaan dialami oleh peserta kongres. Tembakan peluru tajam dan gas airmata di arahkan ke peserta kongres, semua orang-orang yang ada di lokasi tidak dapat keluar untuk lari menyelematkan diri karena posisi mereka sudah dikepung oleh aparat. Beberapa peserta kongres berhasil melarikan diri ke Asrama Tunas Harapan yang berada di samping lapangan Zakeus. Brimob mengejar mereka ke asrama dengan menembak kaca-kaca di asrama.Salah seorang anggota Brimob menodongkan senjata ke orang-orang yang ditemui di asrama Tunas harapan kemudian menyuruh mereka keluar menuju ke lapangan.Beberapa diantaranya dipukul dengan kayu dan digiring hingga kelapangan Zarkeus. Aparat juga menangkap ratusan peserta kongres yang hendak pulang kerumah atau yang semebtara membubarkan diri. Di tengah lapangan mereka mengalami intimidasi dan tindakan kekerasan berupa pemukulan dengan kayu, dipukul dengan laras senjata, ditendang dan dipukul dengan tangan. Pada tgl 20 Oktober 2011, ditemukan tiga mayat terkena peluruh tajam yaitu atas nama Melkias Kedepa / Daniel Taniwo Kedepa ( 25 thn), Yakobus Samonsabra, 53 thn dan Maxsasa Yewi, 35 thn. Selain itu pihak keluarga korban tidak di Izinkan untuk memiliki hasil otopsi dari pembunuhan aparat TNI/POLRI tersebut.
MAKA DARI ITU KAMI DARI S.U.P MENUNTUT :
1. Hentikan Pelanggaran HAM di PAPUA!!!
2. Usut tuntas Pelaku Pelanggaran HAM di PAPUA..!!!
3. SBY-Budiono harus bertanggung jawab atas Pelanggaran HAM di PAPUA
4. Tutup PT.Freeport, karena PT.Freeport adalah Biang keladi Pelanggaran HAM di Papua..!!
5. Stop Penambahan dan pengiriman Militer di Papua..!!
6. Tarik Militer Organik dan Non Organik dari tanah Papua..!!
7. Stop Politisasi kasus penembakan di papua oleh Pemerintah, PT freeport dan TNI-Polri..!!
8. Berikan Ruang Demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat Papua..!!
9. Hentikan Perampasan Tanah-tanah rakyat/tanah adat di Papua yang selalu di peruntukan untuk tambang

Sekian dan Terimakasih..

SALAM DEMOKRASI..!!!

Tertanda
Kordinator Umum
LECZHY DEGEY