Mahasiswa desak pemerintah akhiri kekerasan Papua

 Jakarta (Umagi Papua penembakan oleh militer terhadap empat warga sipil termasuk tiga anak mendorong mahasiswa Papua dan aktivis menyerukan agar pemerintah menuntaskan kekerasan dan pelanggaran HAM yang memburuk di wilayah itu.

“Pemerintah harus secepatnya merubah model pendekatan yang selama ini lebih condong pada pendekatan militer dan keamanan dengan pendekatan dialogis yang lebih bermartabat,” kata Elias Petege, ketua Forum Mahasiswa Independen Papua, yang membacakan pernyataan mereka dalam konferensi pers di Kantor KontraS, 20 Juli.

Petege mengatakan peristiwa kontak tembak yang terjadi di Puncak Jaya pada 12 Juli menyebabkan tertembaknya 5 prajurit TNI dan 4 masyarakat sipil (seorang ibu dan tiga balita).

Keempat warga tersebut tertembak saat terjadi baku tembak antara pasukan TNI AD dengan gerombolan sipil bersenjata yang diduga Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Peristiwa itu, kata relawan Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura itu, merupakan praktek keberulangan pelanggaran HAM yang terus dipertahankan oleh pemerintah, dan pelaksanaan operasi militer yang semakin memperburuk kondisi HAM di Papua.

Menurutnya, peristiwa ini membuktikan bahwa pendekatan keamanan yang digunakan oleh pemerintah tidak efektif dan menimbulkan rangkaian peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

“Kami sangat menyesalkan terjadinya peristiwa penembakan ini, terlebih peristiwa ini terjadi bertepatan dengan penyelenggaraan Konferensi Damai Papua yang berlangsung 5-7 Juli yang diinisiasi oleh Jaringan Masyarakat Sipil di Papua,” katanya.

Mereka juga merasa prihatin terhadap anggota TNI yang juga menjadi korban penembakan kelompok bersenjata, dan mereka harus segera mendapatkan pemulihan dan dipenuhi hak-haknya.

Mereka mendesak Panglima TNI, Kapolri dan instansi terkait segera melakukan evaluasi konkrit terkait pelaksanaan operasi militer di Papua yang rentan menimbulkan pelanggaran HAM

Pemerintah dan DPR RI, desak mereka, segera merealisasikan agenda dialog yang dapat diterima segenap lapisan warga Papua untuk penyelesaian persoalan Papua secara menyeluruh.

Oktovianus Pogau, Mahasiswa Papua, mengatakan dalam konferensi pers bahwa sebenarnya yang melegalkan pelanggaran HAM di Papua akibat stigma separatis. Maka siapa saja yang dianggap sebagai separatis akan ditembak termasuk empat warga tadi.

Haris Azhar, koordinator KontraS, mendesak negara-negara donor untuk militer harus berani tentang kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Mereka harus evaluasi terhadap bantuan mereka apakah efektif. “Kami minta negara-negara donor untuk TNI harus mengevaluasi kinerja institusi itu di Papua.”