Thursday, October 27, 2011

Gerakan Rakyat Lawan Kejahatan Freeport (GRAKLAF) Dideklarasikan

WEST PAPUA     9:57 AM   No comments

GRAKLAF, atau Gerakan Rakyat Lawan Kejahatan Freeport telah lahir sebagai gerakan anti PT.Freeport Indonesia. Gerakan ini juga lahir sebagai wujud solidaritas atas perjuangan para buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang sudah hampir 2 bulan melakukan aksi mogok kerja massal memprotes manajemen PT. Freeport yang selama ini menerapkan kebijakan sistem penggajian yang tidak adil.


Deklarasi pembentukan Gerakan Rakyat Lawan Kejahatan Freeport (GRAKLAF) dilakukan pada Kamis (27/Okt 2011), sekitar pukul 10.30 WIT hingga selesai, dengan mengambil lokasi di samping eks Gedung Rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen) Abepura Kota Jayapura. Kegiatan deklarasi ini diawali pemajangan sejumlah foto pelangaran HAM yang dilakukan militer Indonesia (TNI/Polri) terhadap rakyat sipil Papua, termasuk kejahatan PT. Freeport yang selama ini terkenal sebagai perampok sumber daya alam (SDA) Papua sehingga mendatangkan kemiskinan dan kemelaratan bagi rakyat Papua.

Sebelum pembacaan deklarasi, telah didahului dengan pemajangan spanduk besar yang bertuliskan “Deklarasi Gerakan Rakyat Lawan Kejahatan Freeport (GRAKLAF), Rakyat Papua Berdaulat atas Kekayaan Alamnya, Freeport Harus Menjadi Milik Rakyat Papua.” Ditambah sebuah spanduk yang mengambarkan bagan sejarah konspirasi masuknya Freeprot di tanah Papua yang dibawahnya bertuliskan “Aktor Pemusnahan Rakyat Papua Barat.”

Selaku moderator aksi, Viktor Yeimo (juru bicara KNPB) yang mengarahkan prosesi kegiatan deklarasi ini sempat memperkenalkan sejumlah personel yang berasal dari organ-organ perlawanan pemuda yang tergabung dalam GRAKLAF. Selanjutnya moderator memberikan kesempatan kepada perwakilan masing-masing organ pemuda yang tergabung dalam GRAKLAF melakukan orasi politik. Dalam orasi mereka umumnya mengecam Freeport sebagai bagian dari kapitalis internasional yang telah berkolaborasi dengan resim Pemerintah Indonesia sejak jaman Soekarno telah merampok SDA Papua dan menindas rakyat Papua selama hampir 50 tahun.

Disamping itu mereka juga mengajak seluruh mahasiswa, pemuda dan semua komponen masyarakat sipil di Tanah Papua, termasuk komponen gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang anti terhadap korporasi perusak seperti Freeport untuk turut mendukung perjuangan buruh (karyawan) Freeport yang memperjuangkan keadilan. Moderator juga memberikan kesempata kepada Fanny Kogoya dari Gerakan Perempuan papua (GP2) menyampaikan orasinya yang substansinya tidak jauh berbeda dengan para orator sebelumnya.

Selanjutnya pembacaan deklarasi disampaikan oleh Bovit Bofra (pjs. Sekjen Garda-P) yang juga dipercaya menjadi sekertaris GRAKLAF. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan pernyataan deklarasai oleh masing perwakilan organ pemuda. Sebagaiwujud perlawanan, sesaat sesudah pembacaan dan penandatanganan deklarasi, dilanjutkan dengan pembakaran salah satu spanduk yang merupakan simbol dari Freeport Mc Moran sebagai kapitalis asal AS yang telah berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia dalam merampok SDA Papua dan menindas rakyat Papua. Aksi yang dilakukan di luar halaman kantor eks Rektorat Universitas Cenderawasih ini pun sempat menarik perhatian sekitar seratusan mahasiswa, dosen dan sejumlah pegawai.

Mereka yang hadir sebagai perwakilan organ yang tergabung dalam deklarasi pembentukan GRAKLAF antara lain, Macko Tabuni dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Monce dari Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua (FNMPP), Bofit Bofra dari Gerakan Rakyat Demokratic Papua (GARDA-P), Izen Syufi dari Forum Independen Mahasiswa (FIM). Ferry Wetipo dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jayapura, Ice Murib dari Gerakan Perempuan Papua (GP2), Yason Ngelia dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncen, Freddy Rumbiak dari Forum Komunikasi Mahasiswa Pelajar Mimika (FKPM) Se Indonesia, Yulianus Basna dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jayapura, perwakilan Parlemen Jalanan (PARJAL) dan perwakilan Gerakan Perjuangan Pembebasan Perempuan Papua (GP3). (KPP Garda-P)

Berikut salinan pernyataan deklarasi kegiatan aksi.



Pernyataab Deklarasi GERAKAN RAKYAT LAWAN KEJAHATAN FREEPORT (GRaklaF)

“Rakyat Harua Berdaulat Atas Kekayaan Alamnya”

Hidup Rakyat Bangsa Papua ! Viva Demokrasi !
Penderitaan akibat praktek-praktek kolonialisme dan imperialism, kapitalisme dan neo liberalism adalah potret dari kondisi objektif yang sedang dialami rakyat Papua selama hampir setengah abad. Memikul beban dan berjalan dalam lorong gelap penuh fatamorgana, dengan dibanjiri peluh darah masih menjadi sisi kehidupan rakyat di tanah ini. Kesejahteraan hanya sebuah janji dan keadilan hanya sebuah mimpi belaka, Kekayaan alam tanah Papua telah menjadi primadona yang diperebutkan kaum pemilik modal internasional, sejak potensi-potensi itu ditemukan dan dipublikasikan ke dunia luar. Namun sejak itu pula, alam dan manusia di tanah ini dicabik-cabik tanpa ampun. Freeport yang memulai itu dengan legitimasi Pemerintah Indonesia yang diperoleh lewat segala tipu daya. Itulah basis dan sikap resisten rakyat Papua hingga kini.

Freeport adalah kerajaan bisnis yang jahat..!! Sebab sejak hadirnya PT. Freeport di Tanah Papua cenderung mendatangkan rugi dibanding untung. Bukan kesejahteraan tapi kesenjangan sosial yang terjadi, marginalisasi makin meluas, penyerobotan dan perampasan tanah adat milik rakyat Papua yang berdomisili di sekitar areal konsensi perusahaan tersebut, juga pengingkaran atas hak penentuan nasib sendiri rakyat bangsa Papua. Kontrak karyanya illegal, aktivitasnya mendatangkan kerusakan lingkungan yang parah, kekerasana aparat keamanan tidak pernah surut, bahkan konflik antar suku terus terjadi. Orang Papua hanya menjadi tumbal dari keserakahan perusahaan raksasa milik kaum kapitalis ini.

Freeport Indonesia serakah alias tidak adil..!! Sebab para buruh yang berkeringat siang malam meningkatkan kuota produksinya, memperoleh gaji yang diskriminatif. Karena itu, para buruhnya melawan dengan melakukan aksi pemogokan yang sudah berjalan lebih dari satu bulan, terhitung sejak 15 September lalu. Mereka menuntut kenaikan upah serta kesejahteraan sesuai dengan standar upah buruh Freeport Mc Moran di negara lain. Aksi yang diprakarsai oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia (SPSI PT. FI) ini telah menempuh berbagai langkah, namun belum ada titik terang. Pihak manajemen PT. FI masih tutup telinga. Sebaliknya, para buruh dan rakyat di Timika justru menerima tindakan tidak manusiawi, bahkan situasi keamanan di Tembagapura dan sekitarnya saat ini masih sangat represif. Penembakan secara terang-terangan dan secara misterius kembali terjadi terhadap buruh dan masyarakat yang bersolider dan memakan korban jiwa. Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, teror dan intimidasi terhadap para buruh semakin marak dilakukan.

Terkait dengan itu, kini semakin kuat dugaan kita bahwa tanah Papua yang dalam perspektif pemilik modal dan Pemerintah Indonesia merupakan lahan bisnis yang sangat vital itu jelas memiliki korelasi yang tegas terhadap konsentrasi militer tanpa control sipil. Sebab secara otomatis, kestabilan politik akan menjadi hal prioritas untuk menjamin jalannya proses eksploitasi. Dengan begitu kekerasan negara atas nama kestabilan, keamanan dan keutuhan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi dimaklumi. Bahkan bukan tidak mungkin, hal itu juga memiliki korelasi dengan suasana represif terhadap warga sipil yang jelas-jelas membatasi kebebasan manusia untuk berekspresi, berkumpul untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, serta pelanggaran terhadap hak hidup dan hak untuk mendapat perlakuan manusiawi paca Kongres Papua III.

Masih terjebak kah kita dalam ‘lingkaran ketidakpastian” seraya terus “memenjarakan realita” ini..?? Atau tidak mampukah kita menangkap kegelisahan rakyat atas semua lakon palsu yang terus disuguhkan bagi kita..?? Tentu semua ini harus diakhiri..!! Kedaulatan harus ditangani rakyat untuk mengatur dirinya sendiri..!! Ayo bergabung..!! Bangun kekuatan untuk lawan segala bentuk kejahatan terhadap rakyat. Rakyat harus berdaulat atas dumber daya alamnya. Freeport harus dikontrol oleh rakyat Papua dan hak para buruh harus dipenuhi. Rakyat Papua harus hidup dalam rasa aman, bebas dari kekerasan dan militersime. Ya, hidup dalam suasana dimana hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan sosial ditegakan dibumi kasuari kita yang tercinta ini.

Untuk melawan segala bentuk kejahatan Freeport terhadap buruh dan seluruh rakyat Papua, Solidaritas Rakyat Papua serta solidaritas rakyat Indonesia dan internasional terhadap perjuangan buruh Freeport menjadi sangat penting untuk bersama-sama melawan dan menghancurkan hingga ke akar-akarnya, penghisapan yang dilakukan oleh sekelompok kecil manusia terhadap mayoritas manusia lain yang mengakibatkan banyak ketidakadilan dan pelanggaran HAM. Selain itu, solidaritas terhadap perjuangan buruh Freeport juga menjadi penting karena ketikdakadilan da pelanggaran-pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh negara melalui alat reaksionernya, TNI/Polri maupun yang dilakukan oleh perusahaan, itu tidak hanya dialami oleh buruh tapi juga dialami oleh rakyat Papua.

Untuk itu, pada hari ini; Kamis 27 Oktober 2011, atas nama kemanusiaan dan solidaritas, kami yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Melawan Lawan Kejahatan Freeport (GRakLaF), mendeklarasikan gerakan ini sebagai salah satu alat perlawanan rakyat Papua untuk melawan setiap bentuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Freeport terhadap buruh dan seluruh rakyat Papua. Bersamaan dengan itu, kami juga menuntut kepada Freeport, Pemerintah Indonesia dan TNI/Polri untuk :

1. Usut tuntas pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan di sekitar areal PT. Freeport.
2. Jika ada negosiasi, rakyat Papua harus sebagai subjek/para pihak dalam proses itu.
3. Freeport harus bertanggung jawab atas semua perlawanan rakyat Papua untuk memperolehkedaulatan politiknya, yang berimbas pada jatuhnya korban hingga hari ini.
4. Manajemen PT. Freeport segera menjawab tuntutan para buruh PT. Freeport.
5. Freeport, Pemerintah Indonesia dan TNI/polri segera hentikan upaya pengalihan isu dengan mengkambing hitamkan TPN-OPM.

Deklarator :
Tertanda,
Macko Tabuni, Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
Monce, Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua (FNMPP)
Bofit Bofra, Gerakan Rakyat Demokratic Papua (GARDA-P)
Izen Syufi, Forum Independen Mahasiswa (FIM)
Ferry Wetipo, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jayapura
………………,    Parlemen Jalanan (PARJAL)
Ice Murib, Gerakan Perempuan Papua (GP3)
……………….., Gerakan Perjuangan Pembebasan Perempuan Papua (GP3)
Yason Ngelia, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNCEN
Freddy Rumbiak,  Forum Komunikasi Mahasiswa Pelajar Mimika (FKPM) Se Indonesia
Yulianus Basna, Gerakam Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jayapura

WEST PAPUA


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut odio. Nam sed est. Nam a risus et est iaculis adipiscing. Vestibulum ante ipsum faucibus luctus et ultrices.
View all posts by Naveed →

0 SILAKAN BERKOMENTAR :

silakan komentar anda!

Google+ Followers

Translate

Followers

NEWS

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.