Tuesday, September 27, 2011

Stop Politik Kekerasan dan Tarik Militer dari Tanah Papua

WEST PAPUA     12:09 AM   No comments


Stop Expor Militer di Papua, lahirnya Operasi Trikora, juga disebut Pembebasan Irian Barat, adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk (Aneksasi) menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno (Presiden Indonesia) mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.disitulah lahirnya Kekerasan di Papua Barat Hingga sampai saat ini.
Dialog Damai Jakarta – Papua yang dimotori oleh Jaringan Damai Papua ; Pater Neles dan Muridan, dengan mengawali konferensi damai di bulan Juni 2011, mendapat hambatan dari berbagai pihak yang tidak menginginkan Tanah Papua sebagai Tanah Damai dan penyelesaian masalah melalui sebuah Dialog Bermartabat, sebagaimana perkataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa penting untuk melakukan Komunikasi Konstruktif dan Membangun Papua Dengan Hati.
Hal ini dilakukan sebagai reaksi atas aksi-aksi demo penolakan OTSUS yang dinyatakan Gagal memberi dan menjamin kesejahteraan orang asli papua, kemudian adanya KTT ILWP di oxford london dan Pasifik Island Forum (PIF) di New Zeland serta Seruan Pembebasan Tahanan Politik Filep Karma dan kawan-kawan serta pelayanan kesehatan bagi Kimanus Wenda yang menderita Tumor Perut oleh DPR AS, Ammnesty International, Green Party dan masyarakat internasional lainnya atas nama kemanusiaan. Kemudian adanya pernyataan propokatif oleh para elit di Jakarta yang dinilai hanya memprovokasi keadaan damai dan aman di tanah papua yang tidak bercermin kepada Presiden yang menyatakan bahwa membangun papua dengan hati, hal ini hanya membingungkan dan mengancam ketenangan dan ketentraman warga sipil di papua.
Ironis memang kondisi keamanan di papua beberapa bulan terkhir (juni, agustus, dan september 2011), tercatat ada 8 peristiwa kekerasan kemanusiaan yang melibatkan aparat kepolisian, TNI, orang tak dikenal (OTK) maupun TPN/OPM. Adapun beberapa peristiwa yang terjadi seperti Peristiwa Nafri, Waena, Timika, Dogiay, Puncak Jaya, Puncak, dan Lany Jaya, serta Merauke.
Berbagai peristiwa kekerasan kemanusiaan telah menelan korban jiwa tewas 23 orang diantaranya ; 22 warga sipil (salah satunya perempuan), korban luka – luka 18 orang yang terdiri dari delapan personel TNI dan 10 warga sipil dengan komposisi lima laki-laki, dua perempuan, dan tiga anak-anak. Peristiwa kekerasan kemanusiaan ini terjadi bukan karena murni perjuangan papua barat merdeka, tetapi juga karena kepentingan politik pemilukada serta kriminalitas situasi yang tidak menginginkan kondisi papua tenang dan damai.
Adapun indikasi lain yang menimbulkan kekerasan kemanusiaan adalah banyaknya para elit papua yang terlibat tindak pidana korupsi sehingga sengaja mengacaukan situasi dan kondisi daerah, dengan demikian pihak aparat penegak hukum tidak akan berani menindak-lanjuti kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para elit papua, termasuk sebaliknya ada unsur-unsur kesengajaan kondisi dengan membiarkan sejumlah koruptor tidak ditangkap tetapi dipelihara oleh pihak kejaksaan maupun polda papua yang menimbulkan emosi masyarakat dan memberi ruang kepada masyarakat papua untuk terlibat lebih dasyat lagi dalam mendorong isu referendum yang berbuntut pada pendropingan pasukan lebih besar lagi ke papua dengan alasan pengamanan perbatasan. Adapun Dana otonomi khusus  sebesar Rp.28,7 Trilyun yang digelontorkan pemerintah kepada provinsi papua dan papua barat sejak 2001-2011, terdapat kerugian negara yang berindikasi korupsi senilai Rp. 4, 2 Trilyun, sementara dana otsus untuk pendidikan sebesar Rp. 1,85 Trilyun didepositokan di 2 Bank di Papua oleh Gubernur dan Kepala BPKAD Provinsi Papua dengan alasan yang tidak jelas, kemudian aparat tidak menindaklanjuti lapaoran masyarakat dan terkesan dibiarkan dengan asumsi bahwa situasi dan kondisi papua akan dibuat kisruh sehingga dana-dana tersebut dapat dicairkan untuk dana pengamanan; baik pengamanan pemilukada maupun situasi dan kondisi negara. BPS 2010 mencatat bahwa 10 provinsi termiskin di indonesia, dimana peringkat satu provinsi papua dan peringkat dua provinsi papua barat. Sementara eksploitasi SDA PTFI lebih besar membayar pajak, sejak januari-juni 2011, manajemen PTFI membayar pajak ke pemerintah pusat senilai Rp. 11,7 Trilyun, sementara pertahun senilai Rp.17 Trilyun, kemudian masyarakat 7 suku ; Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Moni, dan Mee  hanya menerima Rp. 400 milyar dan royalti yang kecil diberikan kepada pemda provinsi papua dan papua barat. Sementara Pemerintah melalui menteri-menteri terkait datang ke papua bukan untuk menyelesaikan masalah mogok kerja karyawan PTFI, sebaliknya melakukan pertemuan dengan manajemen PTFI,Gubernur,Kapolda, dan Pangdam XVII Trikora, kemudian melindungi perusahan lalu menekan karyawan yang mogok kerja untuk kembali bekerja tanpa memikirkan tuntutan hak-hak mereka, kemudian stikmatisasi separatis bagi setiap orang asli papua terus menjadi stempel, lalu melakukan operasi militer saat ini di Pania dan Nafri jayapura dimana alat-alat berkebun dan berburuh milik masyarakat setempat diambil oleh aparat TNI yang melakukan Operasi hingga saat ini mereka tidak bisa berkebun maupun berburu karena Parang,kapak, dan panah diambil oleh aparat TNI, termasuk pembohongan publik pihak polresta jayapura atas penangkapan salah 15 orang warga sipil jemaat baptis di skyline Jayapura yang mengalami penganiayaan dan penyiksaan yang dituduh sebagai pelaku kekerasan di Nafri dan Skyline.
Dari berbagai konflik Politik Kekerasan yang menelan korban jiwa, Eksploitasi SDA, Korupsi, Kekerasan Pemilukada, Diskriminasi anak negri, Pembungkaman demokrasi, Pelanggaran Berat HAM, Pelurusan Sejarah Act Of Free Choice (PEPERA 1969), Perlindungan Buruh PTFI,  serta rencana pembunuhan yang tergambar dalam bocoran dokumen kopasus Bab I Kotaraja, dan Bab II Anatomy of Separatism, dan juga keberadaan pasukan TNI dalam jumlah besar diantara 14-16 ribu pasukan, serta pendropingan Densus 88 ke papua, hal ini hanya memperpara kondisi dan situasi di tanah papua dimana sedang mempersiapkan Dialog Damai Jakarta – Papua untuk penyelesaian akar masalah di Papua, sementara pemerintahan daerah dalam hal ini Gubernur dan DPRP juga Bupati/walikota dan DPRD cuek dan membiarkan aparat TNI/Polri melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap warga sipil tanpa ada perlindungan hukum sebagai pemimpin sipil yang bertanggungjawab terhadap warganya; untuk itu Koalisi Anti Militerisme untuk Papua, menyatakan sikap dengan tegas kepada Kaukus Parlemen Papua di DPR-RI bahwa :

1. Meminta kepada Presiden RI. Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri supaya menarik pasukannya masing-masing yang ditugaskan secara sembunyi-sembunyi dan melakukan operasi terselubung ditanah papua
2. Meminta kepada Presiden RI. Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera memerintahkan MENHUKHAM, Patrialis Akbar segera membebaskan Tahanan Politik atas nama Filep Karma dan kawan-kawan, serta memberikan pelayanan kesehatan kepada Kimanus Wenda yang saat ini menderita Tumor Perut di Lapas Nabire
3. Meminta kepada Presiden RI. Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera memerintahkan Jaksa Agung RI dan KAPOLRI segera mencopot masing-masing petinggi didaerah yang tidak menegakan hukum sebagaimana mestinya dalam hal pemberantasan Korupsi
4. Meminta kepada Presiden RI. Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera memberikan perlindungan bagi 8000 karyawan PTFI yang menuntut hak-hak mereka, serta mencopot menteri terkait yang pergi ke papua lalu melindungi manajemen PTFI dan tidak membela hak-hak karyawan yang adalah warga negara indonesia, dan segera melakukan peninjauan kembali  Kontrak Karya PTFI serta pembagian pajak 60 % untuk pemerintah pusat dan 40% untuk pemerintahan daerah
5. Meminta kepada Presiden RI. Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera melaksanakan janjinya untuk melaksanakan Dialog Damai Antara Jakarta-Papua secara bermartabat sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan hati nurani
6. Apabila point 1-5 dirasa penting untuk Kaukus Parlemen Papua di DPR-RI dapat difasilitasi oleh Pimpinan DPR-RI dapat memanggil secara langsung pihak terkait untuk dimintai keterangannya di Gedung Dewan Yang Terhormat
Dari semua penjelasan diatas dan tuntutan Koalisi Anti Militerisme untuk Papua, tidak dijawab, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar dan dasyat untuk menuntut pertanggungjawaban moral Pimpinan dan Anggota Kaukus Parlemen Papua di DPR-RI terhadap masyarakat adat papua di seantero Tanah Papua .
Jakarta, 21 September 2011
Koalisi Anti Militerisme Untuk Papua
KontraS, LBH Jakarta, IKOHI, Foker Papua, KAMPAK Papua, Aliansi Mahasiswa Papua, Solidaritas Masyarakat Adat Papua, Kasum,Sahabat Munir, Hamurabi, KAMLAKSI 31,PPR, Pembebasan, dan Dewan Adat Papua Wilayah Asia
video klip:









foto aksi 21 september 2011




,

WEST PAPUA


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut odio. Nam sed est. Nam a risus et est iaculis adipiscing. Vestibulum ante ipsum faucibus luctus et ultrices.
View all posts by Naveed →

0 SILAKAN BERKOMENTAR :

silakan komentar anda!

Google+ Followers

Translate

Followers

NEWS

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.

VideoBar

This content is not yet available over encrypted connections.