Papua. Begitu orang-orang menyebutnya. Papua merupakan pulau yang tersohor dengan Sumber Daya Alamnya (SDA). Dalam realitas kehidupan masyarakat Papua kekayaan itu tidak sebanding dengan kondisi kehidupan masyarakatnya. Sejak masa kuasa Indonesia di Papua, masyarakat Papua mati dan menderita atas kekayaan alam mereka yang begitu berlimpah.
Kekayaan bumi Papua terus dikuras sementara ketertinggalan masyarakat Papua diberbagai bidang kian menggerogoti jiwa bersaing orang Papua.
Sementara itu, Jakarta terus berdalil berjuta triliunan rupiah digelontorkan untuk membangun Papua. Pertanyaannya apakah dana yang diberikan itu sebanding dengan sumbangan daerah Papua untuk negara?
Pada dasarnya semua itu merupakan cerminan dari tindakan awal Indonesia yang menganeksasi Papua. Yah, Indonesia menganeksasi Papua hanya karena sumber daya alamnya yang menggoda, bukan karena manusia Papuanya. Hal ini bisa kita ketahui dari perkatan Alimurtopo yang masih menjadi duri dalam hati rakyat Papua. Kelicikan dan kecurangan ini benar-benar tercermin dalam proses aneksasi Papua yang terjadi puluhan tahun silam. Dalam prosesnya sejarah bersaksi bahwa terjadi intimidasi, pembunuhan dan yang lebih ekstrim waktu itu, beribu nyawa masyarakat Papua harus diantar paksa oleh negara ini.
Sejak awal Papua dianeksasi oleh Indonesia, kecurangan dan kelicikan itu sudah mulai terlihat.Mana buktinya?Berikut ini di Dihaimoma.com merangkum 4 poin program dan langkah-langkah tandingan yang negara ini pernah buat untuk meredam tuntutan kemerdekaan Papua dengan cara yang tidak manusiawi.
Pertama untuk tetap menanamkan benih koloninya di Papua. Indonesia terlebih dulu keluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1965. Alasan utamanya karena PBB menerima Malaysia sebagai anggota tetap PBB yang mana waktu itu Ir. Soekarno menyebut Malaysia sebagai negara boneka buatan Inggris. Hal serupa juga digukan Sang proklamator negara ini untuk menyebut Papua sebagai negara boneka buatan Belanda. Poin ini sebagaimana tercantum pada tiga isi trikora bagian poin satu.
Secara politik keluarnya Indonesia ini bukan semata-mata hanya karena Malaysia tetapi juga untuk meminimalisir campur tangan PBB saat PEPERA berlangsung di Papua. Ya, tindakan ini bisa dibilang berhasil karena dalam penyelenggaraan PEPERA di Papua waktu itu, PBB tidak bisa berbuat banyak . Dari sudut pandang saat ini, bisa dibilang Indonesia berhasil menekan PBB karena pada saat PEPERA berlangsung pada tahun 1969, PBB yang di gertak Indonesia tidak bisa berbuat banyak dalam mengawasi penyelenggaraan PEPERA di Papua.
PEPERA yang harusnya menurut hukum Internasional harus dilaksanakan dengan satu orang satu suara (one man one vote). Indonesia membuat mekanisme tandingannya sendiri dengan membentuk Dewan Musyawara Pepera (DMP) yang hanya diikuti oleh 1025 orang Papua dari perkiraan populasi 800.000 jiwa hak memilih saat itu.
Kedua kalau anda pernah mendengar dan berkata negara berikan otonomi khusus untuk Papua, maka perkataan itu sangat omong kosong. Lebih tepatnya, anda salah. Otsus lahir sebagai program tandingan dari negara ini untuk menutupi tuntutan kemerdekaan Papua oleh rakyat Papua.
Ya, hanya orang tidak paham sejarahlah yang akan mengatakan otsus itu pemberian Jakarta untuk memajukan Papua. Selain otsus, UP4B dan beberapa program pendidikan di Papua yang belum lama ini digagas negara sebenarnya program-program tandingan Jakarta untuk meredam tuntutan kemerdekan Papua.
Sederhanya, semakin besar dan semakin mendunia tuntutan kemerdekaan Papua. Semakin besar dan semakin banyak pula program dari Jakarta untuk orang Papua.
Ketiga ketika rakyat Papua membentuk dan mengembangkan oganisasi yang berjuang melawan kolonialisasi di Papua. Negara ini membentuk Barisan Merah Putih (BMP) di Papua. Hal ini anda bisa lihat dari beberapa aksi bakar bendera bintang Fajar yang belum lama ini diramaikan beberapa media besar. Selain itu maraknya demo-demo tandingan anti Papua merdeka yang saat ini sedang marak di Papua.
Keempat ketika rakyat Papua melalui The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengajukan keangotaan penuh dalam Melanesian Spearhead Group ( MSG). Negara ini membentuk organisasi tandingan MELINDO untuk turut mengajukan keanggotaannya di MSG.
Poin ke empat ini agak aneh. Setelah proses ini berlangsung selama kurang lebih satu setengah tahun. Perdana Menteri (PM) Solomon yang juga sebagai ketua MSG menawarkan dialog antara Papua dan Jakarta untuk mencari solusi dari setiap persolan kompleks yang terjadi di Papua selama ini, malah ditolak Indonesia dan bahkan Jokowi menolak bertemu dengan PM Solomon.
Salah satu dari alasan penolakan itu karena Indonesia berpandangan bahwa mereka merupakan negara penyelenggara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Padahal alasan PM Solomon bersedia untuk memfasilitasi dialog antara Papua-Jakarta dan meminta bertemu adalah untuk mencari dan menyelesaikan persolan Papua yang terus memakan korban.
Selain itu, PM Solomon berbicara atas fakta pelanggaran Ham berat di Papua. Bagaimana bisa? Dasar acuan PM Solomon adalah Korban kekerasan dan pelanggaran Ham berat yang dilakukan negara ini terhadap orang Papua sejak tahun1961 sampai saat ini. Indonesia mungkin lupa tetapi badan-badan penggiat Ham nasional dan internasional yang bekerja secara independen dan netral telah mendokumentasikan semua itu dan dengan data itu pula, ketua MSG ini bertindak.
Misalnya, dua tahun lalu komisi Ham Asia mengeluarkan laporan hasil penelitiannya selama 3 tahun yang menyatakan selama tahun 1977–1978 negara telah membunuh lebih dari 400.000 orang Papua. Selain itu misalnya, dokumetasi dari Amnesty internasional dan gereja katolik Australia yang belum lama ini mengeluarkan laporan Ham yang sama.
Jadi sangat aneh jika Indonesia berkata masalah Papua adalah masalah nasional jadi tidak ada intervensi negara lain dengan landasan Indonesia merupakan penyelenggara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Apakah Indonesia mampu bertahan dengan argumen klasiknya?
Sampai di sini pertanyaanya, akankah Indonesia menempuh jalan konprontasi dengan negara-negara yang mendukung kemerdekan Papua seperti dulu Indonesia menekan Belanda dan PBB?. Tidak.
Zaman ini kita hidup di zaman keterbukan infomasi. Persolan Ham berat yang dilakukan negara tidak bisa dibungkam seperti dulu Indonesia perlakukan orang tua kami. Kami orang Papua akan referendum.
Selain itu beberapa hal yang sebenarnya harus diketahui negara ini adalah sifat ketertutupan yang selama ini Indonesia terapkan terhadap Papua merupakan cerminan dari sifat asli negara ini. Selain itu, sifat ketertutupan itu akan turut membuat orang bertanya dan terus mencari jawabannya.
Selain itu, apakah Indonesia akan menggelapkan semua pelanggaran Ham yang dengan konsisten didokumentasikan oleh badan-badan independen penggiat Ham nasional dan internasional. Apakah Indonesia akan terus berkata pelanggaran Ham itu data bohong sebagaimana di lontarkan menteri luar negeri Indonesia belum lama ini.
Sangat disayangkan. Sebentar lagi Papua akan jadi full member di MSG dan itu akan membuka jalan untuk Papua menuju full member di negara-negara PFI yang selanjutnya akan turut mempermudah persolan Papua masuk PBB untuk mencapai referendum itu sendiri.
Sampai di sini, terlihat jelas dan akan terbukti bahwa dulu mungkin dengan mudah Indonesia membantai, memusnahkan, dan menipu orang tua kami tetapi apakah mungkin Indonesia melakukan hal yang sama kepada generasi mudah saat ini? Jawabannya sangat tidak mungkin.
Satu hal yang harus dicatat negara ini adalah dulu orang tua kami kalian bantai dengan kepintaran dan kepandaian ilmu pengetahuan yang kalian miliki tetapi kini waktunya anak-anaknya akan melawan dengan kepandaian dan kepintaran yang sama seperti kalian gunakan untuk menekan orang tua kami. Dengan begitu pula, Papua akan merdeka bukan dengan cara kekerasan tetapi dengan cara damai dan bermartabat sebagai bangsa yang terdidik.
Poin ke empat ini agak aneh. Setelah proses ini berlangsung selama kurang lebih satu setengah tahun. Perdana Menteri (PM) Solomon yang juga sebagai ketua MSG menawarkan dialog antara Papua dan Jakarta untuk mencari solusi dari setiap persolan kompleks yang terjadi di Papua selama ini, malah ditolak Indonesia dan bahkan Jokowi menolak bertemu dengan PM Solomon.
Salah satu dari alasan penolakan itu karena Indonesia berpandangan bahwa mereka merupakan negara penyelenggara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Padahal alasan PM Solomon bersedia untuk memfasilitasi dialog antara Papua-Jakarta dan meminta bertemu adalah untuk mencari dan menyelesaikan persolan Papua yang terus memakan korban.
Selain itu, PM Solomon berbicara atas fakta pelanggaran Ham berat di Papua. Bagaimana bisa? Dasar acuan PM Solomon adalah Korban kekerasan dan pelanggaran Ham berat yang dilakukan negara ini terhadap orang Papua sejak tahun1961 sampai saat ini. Indonesia mungkin lupa tetapi badan-badan penggiat Ham nasional dan internasional yang bekerja secara independen dan netral telah mendokumentasikan semua itu dan dengan data itu pula, ketua MSG ini bertindak.
Misalnya, dua tahun lalu komisi Ham Asia mengeluarkan laporan hasil penelitiannya selama 3 tahun yang menyatakan selama tahun 1977–1978 negara telah membunuh lebih dari 400.000 orang Papua. Selain itu misalnya, dokumetasi dari Amnesty internasional dan gereja katolik Australia yang belum lama ini mengeluarkan laporan Ham yang sama.
Jadi sangat aneh jika Indonesia berkata masalah Papua adalah masalah nasional jadi tidak ada intervensi negara lain dengan landasan Indonesia merupakan penyelenggara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Apakah Indonesia mampu bertahan dengan argumen klasiknya?
Sampai di sini pertanyaanya, akankah Indonesia menempuh jalan konprontasi dengan negara-negara yang mendukung kemerdekan Papua seperti dulu Indonesia menekan Belanda dan PBB?. Tidak.
Zaman ini kita hidup di zaman keterbukan infomasi. Persolan Ham berat yang dilakukan negara tidak bisa dibungkam seperti dulu Indonesia perlakukan orang tua kami. Kami orang Papua akan referendum.
Selain itu beberapa hal yang sebenarnya harus diketahui negara ini adalah sifat ketertutupan yang selama ini Indonesia terapkan terhadap Papua merupakan cerminan dari sifat asli negara ini. Selain itu, sifat ketertutupan itu akan turut membuat orang bertanya dan terus mencari jawabannya.
Selain itu, apakah Indonesia akan menggelapkan semua pelanggaran Ham yang dengan konsisten didokumentasikan oleh badan-badan independen penggiat Ham nasional dan internasional. Apakah Indonesia akan terus berkata pelanggaran Ham itu data bohong sebagaimana di lontarkan menteri luar negeri Indonesia belum lama ini.
Sangat disayangkan. Sebentar lagi Papua akan jadi full member di MSG dan itu akan membuka jalan untuk Papua menuju full member di negara-negara PFI yang selanjutnya akan turut mempermudah persolan Papua masuk PBB untuk mencapai referendum itu sendiri.
Sampai di sini, terlihat jelas dan akan terbukti bahwa dulu mungkin dengan mudah Indonesia membantai, memusnahkan, dan menipu orang tua kami tetapi apakah mungkin Indonesia melakukan hal yang sama kepada generasi mudah saat ini? Jawabannya sangat tidak mungkin.
Satu hal yang harus dicatat negara ini adalah dulu orang tua kami kalian bantai dengan kepintaran dan kepandaian ilmu pengetahuan yang kalian miliki tetapi kini waktunya anak-anaknya akan melawan dengan kepandaian dan kepintaran yang sama seperti kalian gunakan untuk menekan orang tua kami. Dengan begitu pula, Papua akan merdeka bukan dengan cara kekerasan tetapi dengan cara damai dan bermartabat sebagai bangsa yang terdidik.
0 SILAKAN BERKOMENTAR :
silakan komentar anda!