Ilustrasi @ http://www.google.co.id/url? |
Pemilihan
Presiden NKRI 09 Juli 2014 mendatang ancaman bagi rakyat Papua Barat oleh
karena itu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menghimbaukan Kepada Seluruh
Pimpinan Oraganisasi Perjuangan, seluruh Faksi Perjuangan, Pimpinan Organisasi
Pos moral, Pimpinan Gereja-gereja di Tanah Papua, Pimpimpinan Pangujuban,
Pimpinan ikatan –ikatan Mahasiswa , Ketua-ketua BEM, Ketua _ketua SENAT mahasiswa,
Baik perguruan Tinggi negeri maupun swasta, kepada pegawai negeri sipil,
pegawai swasta, TNI/POLRI orang asli Papua, Akademisi, Lembaga-lembaga Hukum, LSM, dan seluruh
Komponen rakyat Papua Barat yang berdomisili wilayah tritorial West Papua
Sorong sampai merauke serta orang West Papua yang berada di luar negeri bahwa ;
1. Segera
Melakukan Boikot Pemilu Presiden Indonesia pada tanggal 9 Juli 2014 dengan cara
- cara yang damai, bermartabat dan demokratis dengan cara mengunakan hak
pilihnya untuk tidak terlibat dalam pencoblosan di TPS.
2. Boikot
pemilihan persiden NKRI 09 Juli 2014 mendatang tidak menggunakan dengan cara
kekerasan namun secara bermartabat dengan menunjung tinggi nilai-nilai
demokrasi Hak Asasi Manusia Rakyat Papua Barat untuk tidak memberikan hak
suaranya dalam pemilihan presiden NKRI. karena Rakyat Papua akan mengadakan
Pesta Demokrasi Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat Bangsa Papua Barat
[Self Determination] melalui Referendum, sesuai Prinsip - Prinsip Hukum
Internasional, Standar – standar Hak Asasi Manusia dan Piagam PBB dijadikan
sebagai solusi mutlak.
3. Tidak
ada alasan lain untuk Rakyat Papua Barat ikut terlibat dalam Pesta demokrasi
Indonesia 9 juli 2014 mendatang. Karena rakyat Papua Barat ikut berpastisifasi
dalam pemilihan Presiden 09 juli 2014 maka, secara tidak langsung memberikan
legitimasi terhadap NKRI untuk melakukan penjajahan dan penindasanya di Papua
Barat, ingat 5 menit anda berada di TPS memberikan suara akan mengakui
keberadaan NKRI di Papua Barat selama 5 Tahun mendatang.
4. Tidak
ada alasan lain pula untuk Rakyat Papua Barat Memberikan Hak politik bagi
pemilihan kepala NKRI, karena Proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945
melingkupi wilayah Teritori dari Sabang Ache sampai dengan Amboina.
5. Pemilihan
Presiden NKRI di Papua Barat Ancaman bagi Rakyat Papua Barat, karena yang kini
yang dinofatkan menjadi calon presiden NKRI saat ini, di tangan mereka penuh
dengan darah, Prabowo Subgianto mantan Kopasus yany merupakan exks Orde baru
dan Orde lama dan juga pernah melakukan pembunuhan dan penculikan terhadap
Mahasiswa dan Aktivis pro Reformasi tahun 1998, kasus semanggi, Kasus di Timor
Leste, Ache dan Pembunuhan masyarakat sipil di Mapinduma kabupaten Jayawiyaya
wamena. Maka jika PRABOWO SUBGIATO yang terpilih menjadi persiden maka kita
akan diperhadapkan dengan tangan besi.
6. Rakyat
Papua Barat akan punah secara perlahan dan sitematis jika Ir. H. Joko Widodo
yang naik menjadi Presiden NKRI 5 tahun mendatang karena pertama Jokowi akan
mengadalkan militer di Papua Barat, dengan alasan mengamankan saham asing
selain itu Jokowi tidak mengetahui kondisi di Papua. Yang menjadi ancaman jika
JOKOWI yang menjadi presiden 5 tahun mendatang adalah Jokowi dicalonkan oleh
PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri yang pernah Membunuh Tokoh
pejuang kemerdekaan Papua Theys H Eluay. Kemudian Megawati adalah anak mantan
prsiden Soekarno yang mencaplok wilayah Papua barat ke dalam NKRI secara paksa
berdasarkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) 19 Desember 1961 maka Joko Widodo akan
mendengarkan Megawati untuk mempertahankan Papua Barat terus Integerasi dengan
Indonesia. Selain itu di belakang Joko Widodo ada Partai Hanura yang dipimpin
oleh WIRANTO yang pernah melakukan pembunuhan Rakyat Sipil di Biak Papua pada
tanggal 6 juli 1996 dan wiranto juga memberikan komndo kepada prabowo yang
melakukan pembunuhan rakyat pro meredeka di Ache dan Timor Leste.
7. Keberadaan
NKRI di Papua Barat illegal dan tidak sah, oleh karena itu Indoesia sebagai
salah satu Negara anggota PBB harus menghormati nilai - nilai kemanusiaan dan
harus taat kepada mekanisme internasional, namun realitanya menyimpang dan
mengingkari semua perjanjian internasional untuk hak penentuan nasip rakyat
bangsa Papua Barat pada tahun 1969, oleh karena itu adalah rakyat Papua Barat
tak perlu terlibat dalam pilpres 9 Juli 2014. Indonesia sebagai anggota PBB
kewajiban untuk melindungi hak asasi warganya, maka rakyat tak perlu takut.
8. Tidak
ada alasan bagi Rakyat Papua Barat Untuk Memilih Presiden, karena Presiden NKRI
bukan Presiden Negara Papua Barat, Kemudian suku bangsa lain, adat isti adat
lain, berbudayah lain, Ras Lain, Rumpun lain, dan lain-lain dengan kami Orang
Asli Papua. [NKRI Orang Lain]. solusi rakyat Papua Barat adalah hak penetuan
nasib sendiri (SELF DEREMINATION ) secara adil bebas, dan mermartabat melalui
mekanisme REFERENDUM yang merupakan mekanisme yang paling demokratis yang
berlaku di dunia.
Penulis : Aktivis aliansi mahasiswa Papua komite kota Bogor
Penulis : Aktivis aliansi mahasiswa Papua komite kota Bogor