KONFRONTASI WEST PAPUA, INDONESIA, & BELANDA

Sengketa Indonesia dan Belanda atas Papua Barat yang sempat tertunda dengan adanya program konsolidasi politik yang di lakukan soekarno pada awal periode demokrasi terpimpin, kemudian menjadi isu yang semakin panas pada 1960-an. Indonesia semakin intensif melancarkan kebijakan konfrontasinya. Kegagalan melalui jalur negosiasi diplomasi, membuat Indonesia mengambil jalan lain untuk penyelesaian kasus Papua Barat. 

Indonesia semakin meningkatkan ancaman penggunaan kekuatan ekonomi, politik dan militer untuk memaksa Belanda menyerahkan wilayah Papua barat ke Indonesia. Jika kita menyimak dalam konteks diatas ini, Indonesia dan Belanda hanya demi kepentingan merebut kekuasaan ekonomi, politik dan merampas kekayaan milik negeri nagara lain. 

 

Mengapa katakan demikian, karena Belanda tidak pernah melibatkan orang melanesia pada saat, konfrontasi dengan Indonesia. Pendekatan militer ke tanah Papua pada saat itu, mengakibatkan nyawa manusia sekitar 500,000 orang khususnya masyarakat pribumi dibunuh.

 

Ancaman Indonesia dan Belanda mengindikasikan bahwa politik intervensi demi kepentingan kedua negaranya, dan tak pernah melibatkan pihak pertama yang di sebut penghuni tanah papua. Apakah Belanda memberikan kenangan sebagai sebuah negara independen "West Papua" dengan alat kelengkapan bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan? itu memang telah dideklarasikan sidang PBB pada tahun 1960-an dan Belanda juga mengakui West Papua sebagai negara tunggal namun, saat ini kekayaan alam yang sedang di eksploitasi adalah Amerika Serikat dan tempat kedudukan perserikatan bangsa-bangsa PBB (United Nation) juga berada di Amerika sehingga isu tentang Papua merdeka itu, diapatiskan.

 

Semoga Allah pencipta mengadili setiap negara yang melakukan ketidakadilan untuk kepentingan bilateral tanpa pamit menguras kekayaan alam secara ilegal di Tanah Papua. I love you, my island, melanesia nation. Please, Jesus give me power and ability so that I am blessed by god and my society in West Papua. (UN/Awimee G)