Rencana Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Surabaya
melaksanakan aksi Demo Damai pada tanggal 15 Agustus 2013 ditolak oleh
Kasat INTEL Polwiltabes Surabaya.
Perjanjian New York 15 Agustus 1961 Kesepakatan Internasional Yang
Ilegal, Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat
Papua Barat.
Penandatanganan Perjanjian New York (New York Agreemnent) antara Belanda
dan Indonesia terkait sengketa wilayah West New Guinea (Papua Barat)
pada tanggal 15 Agustus 1962 dilakukan tanpa keterlibatan satupun wakil
dari rakyat Papua pada hal perjanjian itu berkaitan dengan
keberlangsungan hidup rakyat Papua. Perjanjian ini mengatur masa depan
wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam
hal, dimana pasal 14-21 mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri (Self
Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu
orang satu suara (One Man One Vote). Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur
transfer Administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB ‘UNTEA’
kepada Indonesia.
Maka, dalam dalam rangka memperingati 51 Tahun perjanjian New York ( New York Agreement) yang illegal ini, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komisi Kota Surabaya mau menyatakan sikapa kepada pemerintah Pusat dan PBB melalui Pemerintahan Kota Surabaya pemerintah Pusat dan PBB melalui Pemerintahan Kota Surabaya, namun ssurat pemberitahuan aksi demonstrasi kami masukan tidak diindahkan oleh Kasat. Intel. POLWILTABES Surabaya. Yang menjadi alasan dari penolakan surat pemberitahuan tersebut, karena di areal gedung Grahadi digunakan untuk gladi bersih persiapan tanggal 17. Berikut pernyataan Kasat. Intel: “Saudarah mau beorasi politik didepan gedung grahadi untuk tanggal 15-16 itu jelas ngga bias soalnya dimana tempat kalian sering berorasi itu sudah didirikan mimbar untuk upacara tanggial 17 nanti”, tuturnya. Alasan lain yang disampaikannya: “ tanggal 15, 16 itu kami sibuk untuk mengkawali prosesi gladi bersih di Gedung Grahadi ”, Pungkasnya. Alasan demi alasan dikeluarkannya, maka disitu kami menyadari bahwa ini sepeti biasa pembungkaman aspirasi rakayat terjadi lagi.
Saya sangat kesal dengan penolakan surat izin aksi kali ini, karena perjanjian New York (new York agreement) itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua. Perjanjian ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal, dimana pasal 14-21 mengatur tentang ““Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB ‘UNTEA’ kepada Indonesia.
Disini saya mewakili kawan-kawan mahasiswa Papua mau menyampaikan bahwa, kami tidak akan tinggal diam untuk membicarakan/mengaspirasikan tentang kebenaran sejarah, ketidakadilan, pelaggaran Ham, intimidasi, terror dan segalah bentuk penindasan yang dilakukan oleh republik Foto copy ini hingga kami mendapatkan kemerdekaan sejati. Maka kawan seperjuangan dari Komisi kota lain tetap semangat, karena semua ketidakadilan ini akan tetap terus ada,, untuk itu rapatkan barisan, satukan pikiran, lalu maju demi cita-cita dan harapan Bangsa West Papua.
Adapun pernyataan sikap yang kami buat dalam rangka peringatan 51 Tahun Perjanjian New York/New York Agreement yang Ilegal, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]Komisi Kota Surabaya yang ditujukan kepada Rezim SBY-Boediono, Belanda dan PBB untuk segera :
Maka, dalam dalam rangka memperingati 51 Tahun perjanjian New York ( New York Agreement) yang illegal ini, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komisi Kota Surabaya mau menyatakan sikapa kepada pemerintah Pusat dan PBB melalui Pemerintahan Kota Surabaya pemerintah Pusat dan PBB melalui Pemerintahan Kota Surabaya, namun ssurat pemberitahuan aksi demonstrasi kami masukan tidak diindahkan oleh Kasat. Intel. POLWILTABES Surabaya. Yang menjadi alasan dari penolakan surat pemberitahuan tersebut, karena di areal gedung Grahadi digunakan untuk gladi bersih persiapan tanggal 17. Berikut pernyataan Kasat. Intel: “Saudarah mau beorasi politik didepan gedung grahadi untuk tanggal 15-16 itu jelas ngga bias soalnya dimana tempat kalian sering berorasi itu sudah didirikan mimbar untuk upacara tanggial 17 nanti”, tuturnya. Alasan lain yang disampaikannya: “ tanggal 15, 16 itu kami sibuk untuk mengkawali prosesi gladi bersih di Gedung Grahadi ”, Pungkasnya. Alasan demi alasan dikeluarkannya, maka disitu kami menyadari bahwa ini sepeti biasa pembungkaman aspirasi rakayat terjadi lagi.
Saya sangat kesal dengan penolakan surat izin aksi kali ini, karena perjanjian New York (new York agreement) itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua. Perjanjian ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal, dimana pasal 14-21 mengatur tentang ““Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB ‘UNTEA’ kepada Indonesia.
Disini saya mewakili kawan-kawan mahasiswa Papua mau menyampaikan bahwa, kami tidak akan tinggal diam untuk membicarakan/mengaspirasikan tentang kebenaran sejarah, ketidakadilan, pelaggaran Ham, intimidasi, terror dan segalah bentuk penindasan yang dilakukan oleh republik Foto copy ini hingga kami mendapatkan kemerdekaan sejati. Maka kawan seperjuangan dari Komisi kota lain tetap semangat, karena semua ketidakadilan ini akan tetap terus ada,, untuk itu rapatkan barisan, satukan pikiran, lalu maju demi cita-cita dan harapan Bangsa West Papua.
Adapun pernyataan sikap yang kami buat dalam rangka peringatan 51 Tahun Perjanjian New York/New York Agreement yang Ilegal, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]Komisi Kota Surabaya yang ditujukan kepada Rezim SBY-Boediono, Belanda dan PBB untuk segera :
- Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.
- Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.
- Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.
Salam Pembebasan,
“Persatuan Tanpa Batas, Perjuangan Sampai Menang”......!!!
Koordinator
Theodorus Tekege
Written By Mesak Pekei on Senin, Agustus 12, 2013 | Senin, Agustus 12, 2013
Sumber:
http://kossederhanaku.blogspot.com/2013/08/surat-izin-aksi-demo-aliansi-mahasiswa.html#.UgliQPmGeoM.facebook
Sumber:
http://kossederhanaku.blogspot.com/2013/08/surat-izin-aksi-demo-aliansi-mahasiswa.html#.UgliQPmGeoM.facebook
